Penindakan besar harus diikuti jalur legal
Rokok ilegal adalah hasil tembakau yang diproduksi atau diedarkan di luar ketentuan resmi, termasuk kewajiban membayar cukai dan mematuhi aturan perpajakan. Karena itu, penindakan saja tidak cukup: produsen juga perlu memiliki jalan yang jelas untuk menjalankan usaha secara sah. Kementerian Keuangan menindak sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga akhir Oktober 2026, naik dari 1,25 miliar batang pada bulan sebelumnya. Angka ini menegaskan skala persoalan sekaligus besarnya tantangan pengawasan. Menkeu Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mendorong produsen rokok ilegal masuk ke sistem legal. Dorongan itu tepat, tetapi harus dipahami sebagai ajakan untuk mematuhi aturan, bukan pengganti penegakan. Tanpa kepatuhan nyata, produsen yang berada di luar sistem tetap memperoleh ruang bersaing tanpa memenuhi kewajibannya.
Ajakan pemerintah menuntut kepatuhan, bukan sekadar niat
Suahasil mengharapkan para produsen menjalankan usaha secara legal dan membayar Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga menjadi bagian dari perpindahan ke ekosistem resmi. Dengan kata lain, masuk ke sistem berarti menerima tanggung jawab yang sama-sama berlaku bagi pelaku usaha hasil tembakau, bukan sekadar mengganti status usaha. Arah kebijakan ini masuk akal: penerimaan negara dan persaingan usaha akan lebih tertib jika kewajiban dipenuhi. Namun, ajakan pemerintah perlu disertai aturan yang terang agar produsen memahami persyaratan untuk beralih. Suahasil belum menjelaskan apakah pembinaan akan disertai lapisan tarif cukai baru yang lebih terjangkau atau memakai mekanisme lain. Ketidakjelasan itu penting untuk dicatat. Pemerintah telah menyampaikan tujuan—legalisasi dan pembayaran cukai—tetapi belum memaparkan rancangan teknis yang akan mengantar produsen ke sana.

Penindakan tetap menjadi batas tegas
Ajakan beralih ke jalur resmi tidak berarti penegakan hukum dilonggarkan. Suahasil memastikan penindakan di lapangan tetap berjalan tegas. Kombinasi pembinaan dan penindakan lebih masuk akal daripada hanya mengandalkan salah satunya: pintu kepatuhan dibuka, sementara pelanggaran tetap ditindak. Kenaikan jumlah barang yang ditindak dari 1,25 miliar menjadi 1,7 miliar batang dalam rentang bulan yang dilaporkan menunjukkan bahwa pengawasan masih menghadapi skala besar. Angka tersebut bukan bukti bahwa persoalan telah selesai; justru ia memperkuat alasan untuk menutup celah yang memungkinkan produksi dan peredaran tanpa cukai. Langkah berikutnya seharusnya konsisten: produsen diberi kejelasan tentang cara memenuhi aturan, dan petugas tetap menindak pelanggaran. Tanpa keseimbangan itu, seruan masuk sistem berisiko terdengar sebagai pesan tanpa jalur pelaksanaan.
Legalisasi perlu menjadi hasil, bukan slogan
Kasus ini memperlihatkan dua pekerjaan pemerintah yang saling melengkapi. Pertama, menghentikan peredaran rokok ilegal melalui penindakan. Kedua, mendorong produsen agar masuk ke sistem resmi, patuh pada ketentuan perpajakan, dan membayar cukai rokok sesuai aturan. Jumlah 1,7 miliar batang yang ditindak hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan mengapa pekerjaan pertama tetap mendesak; ketidakjelasan skema peralihan menunjukkan mengapa pekerjaan kedua membutuhkan rincian lebih lanjut. Tolok ukur keberhasilan bukan hanya banyaknya barang yang disita, melainkan juga apakah produsen beralih dan memenuhi kewajibannya. Pemerintah perlu menjaga penegakan tetap tegas sambil menyampaikan prosedur legal yang jelas. Pada akhirnya, ajakan masuk sistem baru berarti jika kepatuhan benar-benar terjadi dan penindakan rokok tetap konsisten terhadap pelanggaran.






