Kenaikan tarif dan keringanan masih berupa usulan
Tarif Taman Nasional Komodo adalah biaya yang diusulkan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) untuk memasuki kawasan konservasi dan menggunakan sejumlah layanan wisata di Labuan Bajo. Pada 10 November 2026, BTNK memaparkan rencana kenaikan tarif kepada pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan dalam forum diskusi di Labuan Bajo.
Rencana itu muncul setelah BTNK ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan pada Juli 2026. Bersamaan dengan penyesuaian tarif, BTNK mengusulkan diskon tiket Komodo untuk kelompok tertentu. Namun, dua gagasan ini belum menjadi aturan: proses penyesuaian masih membutuhkan persetujuan sejumlah pihak, dan angka yang diajukan merupakan tarif maksimal. Karena itu, wisatawan sebaiknya tidak menganggap harga baru atau tiket gratis sudah berlaku.
Pengunjung umum menghadapi biaya lebih tinggi
Jika disetujui, tiket masuk Komodo bagi wisatawan nusantara pada hari biasa naik Rp25 ribu, dari Rp50 ribu menjadi Rp75 ribu per orang. Pada hari libur, tarif yang diusulkan juga bertambah Rp25 ribu, dari Rp75 ribu menjadi Rp100 ribu. Untuk wisatawan mancanegara, kenaikannya Rp100 ribu, dari Rp250 ribu menjadi Rp350 ribu per orang.
Biaya tambahan tidak berhenti pada tiket kawasan. Tarif menyelam diusulkan naik dari Rp25 ribu menjadi Rp75 ribu per orang, sedangkan tarif speedboat juga direncanakan meningkat menurut kapasitas mesin. BTNK turut mengajukan tarif Rp75 ribu per orang untuk kegiatan minat khusus seperti pengamatan reptil dan amfibi, pengamatan burung, serta ekspedisi. Dampaknya bisa terasa pada anggaran perjalanan, terutama bagi pengunjung yang mengambil beberapa aktivitas sekaligus.
Anak, pelajar, dan guru diusulkan mendapat pembebasan
Di sisi lain, rencana keringanan dapat mengurangi atau menghapus biaya masuk bagi sejumlah pengunjung. BTNK mengusulkan diskon 100 persen untuk anak usia 0–10 tahun serta siswa SD hingga SMA dan guru di wilayah NTT. Keringanan penuh juga diusulkan bagi WNI yang berkunjung untuk kegiatan religi, sosial, budaya, dan pendidikan.
Kelompok lain tidak seluruhnya mendapat akses gratis. Pemegang KTP Manggarai Barat diusulkan memperoleh potongan 70 persen, sementara pemegang KTP NTT, pelajar Indonesia dari luar NTT berusia 0–17 tahun, mahasiswa Indonesia, pensiunan pemerintahan, dan penyandang disabilitas diusulkan mendapat potongan 50 persen. Jadi, dampak terhadap biaya tidak seragam: keluarga dengan anak kecil atau rombongan sekolah berpotensi lebih terlindungi, sedangkan pengunjung umum tetap menghadapi tarif yang diusulkan naik.
Daya saing wisata Labuan Bajo ikut dipertaruhkan
Perbedaan dampaknya membuat keseimbangan kebijakan ini penting. Tiket gratis yang diusulkan membantu akses pendidikan dan kunjungan keluarga tertentu, tetapi kenaikan bagi pengunjung umum dapat menambah beban paket wisata Labuan Bajo. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Manggarai Raya menolak kenaikan untuk saat ini dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap minat kunjungan serta daya saing paket wisata.
Asosiasi tersebut meminta evaluasi setelah pengelolaan BLU berjalan dua hingga tiga tahun. Kekhawatiran itu relevan bagi pasar yang banyak memilih perjalanan bersama, sementara permintaan perjalanan privat disebut cenderung menurun. Menurut saya, kenaikan tarif sebaiknya tidak diputuskan terpisah dari kemampuan wisatawan untuk tetap berkunjung dan manfaatnya bagi kawasan konservasi. Sampai persetujuan resmi keluar, tarif lama dan rencana diskon harus dibedakan dengan jelas: keduanya masih usulan. Kesimpulannya, kebijakan yang adil perlu menjaga pendanaan taman tanpa membuat wisata makin sulit dijangkau.






