Posyandu harus melayani lebih dari penimbangan balita
Posyandu adalah pusat layanan kesehatan dan sosial berbasis masyarakat yang mendekatkan bantuan dasar kepada warga di berbagai tahap kehidupan. Karena itu, mengaktifkan Posyandu bukan sekadar menambah jadwal kegiatan, melainkan memastikan kelembagaan, kader, dan warga mampu menghadirkan layanan yang rutin serta mudah dijangkau. Di Tebo, Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kabupaten Tebo, Nur Chasanah Nazar, menghadiri rapat penguatan kelembagaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan TP PKK di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu (28/10). Rapat regional itu dimaksudkan untuk mempercepat transformasi agar enam SPM dijalankan secara optimal. Arah kebijakan ini tepat: layanan Posyandu hanya akan dekat dengan keluarga jika pembagian peran dan koordinasi antarpihak juga jelas. Penguatan kelembagaan seharusnya berujung pada akses pelayanan dasar dan sosial yang lebih baik, terutama bagi ibu dan anak.
Kader dan kolaborasi menjadi kunci pencegahan stunting
Penguatan organisasi perlu terasa dalam mutu layanan sehari-hari. Di Kota Kediri, TP PKK mendorong peningkatan kualitas Posyandu melalui pendampingan kader dan kolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, konselor ASI, serta pihak terkait. Pendampingan itu ditujukan untuk menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan warga sekaligus mendukung pencegahan stunting. Peran Posyandu di sini bersifat praktis: kader memantau berat dan tinggi badan anak serta membantu pemeriksaan berkala, sehingga gangguan pertumbuhan atau gizi buruk dapat terdeteksi lebih dini. Jika ada dugaan masalah, anak dapat dikonsultasikan kepada dokter dan dirujuk ke puskesmas untuk tindak lanjut. Mutu juga mencakup hal yang mudah luput, seperti makanan untuk anak yang harus sehat dan sesuai kebutuhan, bukan hanya menarik tampilannya. Lomba Posyandu Kediri diikuti enam Posyandu; penilaiannya dimaksudkan mendorong peningkatan layanan dan kinerja kader. Tanpa kader yang didukung dan terlatih, target pencegahan stunting berisiko berhenti sebagai slogan.
Layanan primer perlu menjangkau seluruh siklus hidup
Gerakan masyarakat di Bayang Utara menegaskan bahwa perubahan Posyandu juga membutuhkan partisipasi warga. Pada Jumat (30/10/2026), Ketua TP PKK Pesisir Selatan Hj. Lisda Hendrajoni membuka kegiatan Pergerakan Masyarakat Aktifkan Posyandu di halaman kantor Camat Bayang Utara. Pesannya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat harus menjadi kebiasaan—mulai dari aktivitas fisik dan konsumsi buah serta sayur hingga pemeriksaan kesehatan rutin—bukan berhenti pada seremoni. Transformasi layanan kesehatan primer memperluas peran Posyandu dari layanan bagi balita dan ibu hamil menjadi pusat layanan dasar bagi bayi, balita, remaja, warga usia produktif, dan lansia. Namun, cakupan itu belum merata: Pesisir Selatan memiliki 699 Posyandu di 182 nagari, tetapi sekitar 71,5 persen sudah melayani seluruh siklus hidup. Dari 3.495 kader, sekitar 73 persen telah mengikuti pelatihan 25 kecakapan. Angka ini menunjukkan perlunya memperluas kapasitas kader sekaligus mengajak warga datang dan terlibat.
Langkah berikutnya harus berupa tindak lanjut yang terukur. Di Pesisir Selatan, TP PKK meminta dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempercepat registrasi Posyandu 6 SPM di Kementerian Dalam Negeri agar operasionalnya lebih optimal. Sementara itu, penilaian Posyandu di Kediri diarahkan untuk mendorong peningkatan mutu layanan dan kinerja kader di tiap wilayah. Rangkaian upaya ini menunjukkan bahwa Posyandu aktif bukan hasil satu acara, melainkan buah dari kelembagaan yang tertata, kader yang didukung, dan warga yang menggunakan layanan. Jika tiga unsur itu berjalan bersama, Posyandu dapat menjadi pintu layanan kesehatan primer yang lebih tanggap—serta tempat pencegahan stunting dimulai lebih dini.
