Kesenjangan Biaya Produksi: Akar Lemahnya Daya Saing Ekspor Beras
Biaya produksi beras adalah total ongkos yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap kilogram beras, mencakup benih, pupuk, tenaga kerja, air, teknologi, hingga pengelolaan lahan; besarnya biaya ini langsung menentukan harga jual beras di pasar dan menjadi penentu daya saing ekspor beras terhadap negara lain yang memproduksi dengan ongkos lebih rendah. Ketika Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa biaya produksi beras domestik mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram, sementara Thailand dan Vietnam berada di kisaran Rp3.800 per kilogram, pesan politik ekonominya jelas: kita memproduksi tiga kali lebih mahal, tetapi ingin bermain di pasar ekspor yang sensitif terhadap harga. Dalam peluncuran buku pangan di Jakarta, ia mengingatkan, "Kalau biaya produksi kita jauh lebih tinggi, kita akan terus tertinggal"—sebuah pengakuan bahwa masalah ini bukan sekadar isu teknis, melainkan hambatan strategis bagi ambisi kemandirian dan daya saing ekspor beras.
Surplus Beras: Prestasi Sesaat yang Menyembunyikan Rapuhnya Struktur Biaya
Surplus beras pada 2025 tampak impresif di atas kertas, tetapi pemerintah sendiri menyebutnya "surplus, tapi sementara"—sebuah peringatan bahwa kelebihan pasokan belum otomatis berarti keamanan pangan jangka panjang. Badan statistik mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai sekitar 34,69 juta ton, naik 13,29% dari 30,62 juta ton pada 2024, seiring peningkatan luas panen menjadi 11,32 juta hektare. Secara politis, angka ini mudah dijual sebagai keberhasilan, namun dari sudut pandang ekonomi, surplus yang dibangun di atas ongkos produksi tinggi adalah konstruksi rapuh. Potensi produksi beras pada Agustus–Oktober 2026 yang diperkirakan 9,33 juta ton bahkan turun tipis 0,90% dibanding periode sama tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa mengandalkan ekspansi lahan dan cuaca baik saja tidak cukup. Tanpa perbaikan biaya produksi beras, surplus akan terus bergantung pada faktor eksternal dan subsidi fiskal, bukan pada produktivitas pertanian padi yang sehat dan efisien.
Produktivitas Pertanian Padi: Saatnya Berhenti Mengandalkan Luas Lahan
Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa pekerjaan rumah utama bukan lagi sekadar menambah luas panen, tetapi meningkatkan produktivitas lahan dan menurunkan biaya produksi beras melalui pendekatan yang lebih modern. Zulkifli Hasan menekankan bahwa produktivitas pertanian padi ditentukan oleh teknologi, varietas tanaman, dan manajemen pengolahan sawah, bukan hanya besarnya lahan. Fakta di lapangan mulai mendukung argumen ini: uji coba Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Lampung Tengah menunjukkan hasil ubinan demfarm seluas 100 hektare mencapai rata-rata 11,2 ton gabah per hektare, menggunakan varietas Inpari 32 dan Inpari 49, mekanisasi, sarana produksi, dan irigasi yang terintegrasi. Ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan bukti bahwa produktivitas pertanian padi bisa dinaikkan signifikan bila varietas unggul dan manajemen input diterapkan dengan disiplin. Namun selama praktik terbaik seperti ini masih terbatas pada lahan percontohan, kesenjangan antara potensi dan kenyataan akan terus menggerus daya saing ekspor beras.
Efisiensi Mekanisasi Pertanian: Kunci Menurunkan Ongkos dan Mengamankan Surplus
Pengakuan pemerintah bahwa mekanisasi pertanian belum diterapkan secara optimal adalah titik jujur yang patut diapresiasi, tetapi sekaligus menunjukkan kenapa biaya produksi beras masih jauh di atas pesaing regional. Zulkifli Hasan menyebut secara terang, "varietas-varietas baru belum ada, mekanisasi belum, makanya kita masih mahal"—kalimat yang menyatukan persoalan teknologi dengan struktur biaya. Rencana penerapan PM-AAS hingga 1 juta hektare pada 2026, yang mengintegrasikan varietas unggul, mekanisasi, pemupukan, pengelolaan air, serta teknologi budidaya, jelas diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Tetapi ambisi tersebut hanya akan berdampak nyata bila pemerintah berani menggeser insentif: dari pola bantuan yang berorientasi pada volume panen ke skema yang menghargai efisiensi mekanisasi pertanian. Tanpa itu, mesin panen dan pompa air hanya akan menjadi proyek sesaat, bukan fondasi ulang sistem produksi beras yang sanggup melahirkan daya saing ekspor beras yang berkelanjutan.
Agenda Kemandirian Pangan: Dari Surplus Beras ke Reformasi Struktur
Ke depan, pemerintah menargetkan produksi beras tetap di atas kebutuhan nasional, dengan proyeksi sekitar 34,77 juta ton berbanding kebutuhan 31,10 juta ton dan potensi surplus 3,67 juta ton pada 2026. Stok cadangan melalui penyerapan 3,7 juta ton beras oleh perusahaan pengelola cadangan hingga awal September, dengan total stok sekitar 5,4 juta ton di gudang, menunjukkan posisi pasokan yang masih kuat. Namun strategi kemandirian pangan yang disebut akan bertahap dari beras dan jagung, lalu meluas ke gula, garam, dan ikan, hanya akan kokoh bila fondasi biaya produksi setiap komoditas dibuat kompetitif. Biaya produksi beras yang tiga kali lebih mahal daripada pesaing jelas tidak sejalan dengan ambisi ekspor dan kemandirian. Kesimpulannya tegas: tanpa reformasi struktur biaya melalui produktivitas pertanian padi, efisiensi mekanisasi pertanian, dan pengembangan varietas unggul yang menyeluruh, status surplus beras akan tetap menjadi prestasi sesaat—mudah berubah arah ketika iklim ekstrem, harga input, dan dinamika pasar global mulai menagih ongkos efisiensi yang belum kita bangun.
