Vonis untuk dua terdakwa
Perkara suap pengadaan SmartBoard dan Chromebook adalah kasus korupsi yang melibatkan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memengaruhi proses pengadaan perangkat pendidikan. Dalam perkara Muara Enim, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan dua terdakwa bersalah pada Senin, 9 November 2026. Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi, dijatuhi hukuman dua tahun dua bulan penjara, sedangkan Cory Erin Hardi, anak buahnya, dihukum dua tahun penjara. Vonis terdakwa Muara Enim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Fika juga dikenai denda Rp150 juta, dengan kurungan pengganti 70 hari jika denda tidak dibayar. Cory dikenai denda Rp100 juta, dengan kurungan pengganti 60 hari. Hukuman ini memberi batas hukum yang jelas, tetapi besarnya perkara juga menuntut perhatian pada bagaimana proses pengadaan dirancang dan diawasi.

Dugaan suap di balik pengadaan
Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti memberikan uang kepada Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Abi Nurwardani, dan pejabat lain yang terkait dengan pengadaan perangkat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2025. Menurut dakwaan KPK, pemberian uang dan barang itu dimaksudkan untuk mengatur pengadaan melalui katalog elektronik. Total pemberian yang diduga mencapai Rp13,15 miliar. Sebelum proses pengadaan berlangsung, Fika dan Cory diduga menyalurkan Rp400 juta melalui Abi agar paket diarahkan kepada perusahaan tertentu atau perusahaan terafiliasi. Jaksa juga memaparkan dugaan biaya komitmen sekitar 10 persen dari nilai kontrak setelah pajak. Perkara suap pengadaan Smartboard ini bukan sekadar soal hubungan antara penyedia dan pejabat: dugaan pengaturan sejak tahap awal dapat merusak persaingan yang seharusnya menjadi dasar pemilihan barang dan perusahaan.
Nilai paket dan pengawasan perangkat sekolah
Empat paket SmartBoard dan Chromebook yang disebut dalam dakwaan bernilai total Rp62.860.620.000. Paket Chromebook untuk tingkat SD bernilai Rp21.219.600.000, sementara paket tingkat SMP bernilai Rp2.480.220.000. Besaran ini menunjukkan mengapa pengadaan Chromebook sekolah dan perangkat pendukungnya perlu ditopang spesifikasi yang terbuka, penilaian kebutuhan yang dapat diuji, serta pengawasan terhadap penetapan penyedia. Jaksa juga menyebut sebuah produk layar interaktif menjadi salah satu acuan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri. Dugaan bahwa data mengenai spesifikasi, jumlah, harga tayang, negosiasi, hingga tautan perusahaan diberikan kepada pihak tertentu memperlihatkan titik rawan yang patut diperiksa dalam proses pengadaan. Perangkat digital dapat menunjang pendidikan, tetapi tujuan itu kehilangan makna ketika keputusan pembelian diduga diarahkan oleh imbalan, bukan kebutuhan dan persaingan yang adil.
Perkara belum sepenuhnya ditutup
Usai putusan dibacakan, JPU KPK dan kedua terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Artinya, sikap terhadap putusan belum menjadi penutup proses. Perkara ini juga menempatkan pengadaan pendidikan dalam sorotan yang lebih luas: aturan katalog elektronik saja tidak cukup bila spesifikasi, penetapan penyedia, dan hubungan dengan pejabat tidak diawasi secara ketat. Vonis dua tahun dua bulan dan dua tahun sejalan dengan tuntutan, tetapi penilaian atas perkara tidak semestinya berhenti pada kesamaan hukuman tersebut. Nilai paket dan dugaan pemberian menunjukkan pentingnya pengawasan yang mampu mencegah campur tangan sejak perencanaan. Kesimpulannya, kepercayaan pada pengadaan SmartBoard dan Chromebook bergantung pada proses yang transparan dan dapat diperiksa—agar anggaran pendidikan ditentukan oleh kebutuhan sekolah, bukan kesepakatan tersembunyi.






