Masalah Utama: Jalur Distribusi, Bukan Stok Nasional
Krisis antrean BBM daerah adalah kondisi ketika pasokan bahan bakar secara nasional masih mencukupi, namun distribusi bahan bakar ke berbagai wilayah tersendat akibat keterbatasan armada kapal, hambatan cuaca, dan infrastruktur logistik yang tidak seimbang, sehingga memicu kelangkaan BBM regional yang berulang di banyak titik sekaligus.
Kunci persoalan antrean BBM yang mengular di berbagai daerah bukanlah ketiadaan stok, melainkan distribusi yang rapuh. Pemerintah sendiri menegaskan stok nasional aman dengan ketahanan sekitar 16–18 hari kebutuhan nasional. Artinya, BBM ada di tangki-tangki besar, tetapi terlambat tiba di pom bensin. Ketika jalur distribusi bahan bakar tersendat, masyarakat hanya melihat satu hal: antrean panjang dan pom yang kehabisan. Di titik ini, narasi “stok habis” terasa menyesatkan. Yang terjadi adalah kegagalan sistemik mengalirkan stok nasional yang aman itu ke daerah-daerah yang bergantung pada laut, sungai, dan jalan darat yang terbatas.
Bali, Sumba, dan Antrean yang Mengular
Bali menjadi contoh telanjang bagaimana satu keterlambatan kapal bisa memicu kekacauan di hilir. Kementerian ESDM menyebut antrean panjang di SPBU Bali dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM yang mengganggu distribusi. Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, menjelaskan kapal terlambat datang, dan baru setelah kapal tiba dilakukan operasi pasar 24 jam untuk mengejar penyaluran. Kutipan ini penting: “stoknya tidak bermasalah, yang bermasalah adalah jalur distribusinya”.
Di Waingapu, Sumba Timur, antrean BBM daerah bahkan meluber ke jalan raya. Dalam tiga hari, antrean kendaraan mengular, warga menunggu lama demi Pertalite dan solar bersubsidi. Kelangkaan BBM regional di sana bukan sekadar soal permintaan tinggi, melainkan pasokan dari depo yang diakui SPBU memang berkurang beberapa hari terakhir. Ketika suplai dari hulu tersendat, pengecer dan kendaraan bertangki besar muncul mengisi celah, memperburuk persepsi bahwa semua orang berebut BBM, padahal akar masalah tetap sama: distribusi yang tidak stabil.
Armada Kapal Pertamina dan Bottleneck Laut
Pemerintah akhirnya mengakui bottleneck utama berada di laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan Pertamina menambah armada kapal pengangkut BBM, terutama untuk rute dari Jawa Timur ke Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut. Pernyataan tegasnya: “stoknya nggak ada masalah, dan kilangnya nggak ada masalah, yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal”.
Instruksi menambah armada kapal Pertamina adalah pengakuan bahwa jaringan logistik maritim belum seimbang dengan kebutuhan. Di satu sisi, stok nasional aman dengan ketahanan 16–18 hari. Di sisi lain, kapal yang terbatas membuat satu gangguan cuaca atau kendala teknis langsung berimbas pada antrean BBM daerah. Gelombang laut tinggi membuat kapal tidak bisa bersandar tepat waktu, sementara di wilayah yang mengandalkan sungai, pengeringan sungai memaksa distribusi dialihkan ke truk dengan kapasitas dan kecepatan lebih rendah.
Cuaca, Sungai Kering, dan Rantai Pasok yang Rapuh
Cuaca buruk dan kondisi alam sering dijadikan kambing hitam, tetapi faktanya, sistem distribusi bahan bakar kita terlalu mudah tumbang oleh faktor-faktor tersebut. Laode Sulaeman menjelaskan, di daerah yang biasa mengandalkan angkutan sungai, pengeringan sungai memaksa distribusi dialihkan ke truk, yang perjalanannya lebih lama dan volumenya jauh lebih kecil. Di laut, gelombang tinggi membuat kapal pengangkut tidak selalu bisa bersandar sesuai jadwal, sehingga penyaluran ke wilayah tujuan tertunda.
Masalahnya, pemerintah dan Pertamina selama ini tampak bereaksi, bukan mengantisipasi. Operasi pasar 24 jam baru digelar setelah antrean mengular. Pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi dengan tangki modifikasi juga baru diperketat ketika praktik itu sudah marak. Ketahanan stok RON 90 yang berada di bawah 20 hari pun baru akan dinaikkan kembali ke sekitar 20 hari dalam waktu sekitar sepekan, jika semua berjalan sesuai rencana. Ini menunjukkan rantai pasok yang tipis cadangan, sehingga setiap gangguan kecil langsung terasa di pom.
Apa yang Harus Berubah agar Antrean Tidak Berulang?
Selama solusi hanya berupa penambahan kapal sesaat dan operasi pasar 24 jam ketika krisis muncul, antrean BBM daerah akan terus berulang. Pemerintah sudah menegaskan stok nasional aman, dengan ketahanan 16–18 hari, dan menargetkan kembali ke sekitar 20 hari dalam sepekan. Namun tanpa perbaikan permanen pada armada kapal Pertamina, kapasitas depo regional, dan jalur distribusi darat-sungai, angka-angka itu hanya menenangkan di atas kertas.
Kesimpulannya, kelangkaan BBM regional adalah gejala dari desain distribusi yang tidak tahan guncangan. Pemerintah perlu menjadikan penambahan armada kapal, penguatan depo di daerah yang bergantung pada laut dan sungai, serta pengawasan distribusi bahan bakar sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sekadar respons darurat. Tanpa itu, setiap cuaca buruk, keterlambatan kapal, atau gangguan kecil lain akan terus diterjemahkan publik sebagai krisis BBM, meski stok nasional aman. Dan selama itu terjadi, kepercayaan terhadap pengelolaan energi akan terus terkikis.
