Infrastruktur pintar menuntut cara berpikir baru
Infrastruktur pintar adalah jaringan aset fisik dan digital yang saling terhubung, berbagi data, dan bekerja sebagai satu sistem untuk memenuhi kebutuhan layanan serta operasional. Definisi ini penting karena infrastruktur tak lagi dapat direncanakan sebagai kumpulan proyek yang berdiri sendiri. Laporan Deloitte bertajuk 2026 Future of Infrastructure Survey, yang dirilis pada 30 Oktober 2026, menunjukkan perubahan kebutuhan tersebut: 69% pemimpin memperkirakan permintaan terhadap infrastruktur pintar dan saling terhubung akan meningkat. Angka itu bukan sekadar dorongan membeli teknologi baru. Ia menandakan perlunya integrasi infrastruktur lintas sektor, mulai dari energi dan utilitas hingga transportasi serta jaringan digital. Namun, permintaan yang tumbuh belum berarti kesiapan sudah tersedia. Sebanyak 45% responden mengidentifikasi ketergantungan lintas sistem sebagai tantangan utama. Kesenjangan antara ambisi dan kemampuan koordinasi inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama para pemimpin.
Menyatukan sistem fisik dan digital bukan perkara mudah
Ketika sistem fisik bergantung pada data dan perangkat digital, kegagalan atau keterlambatan di satu bagian dapat merembet ke bagian lain. Karena itu, integrasi tidak cukup dilakukan dengan memasang perangkat lunak di atas infrastruktur lama. Perlu perencanaan bersama, pertukaran data yang dapat diandalkan, serta pembagian tanggung jawab lintas organisasi. Survei tersebut mencatat bahwa kebutuhan konektivitas dan energi menjadi pendorong penting bagi koordinasi lintas sistem. Sementara itu, struktur kebijakan yang terfragmentasi dan model penyediaan proyek yang usang menambah risiko pelaksanaan. Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya teknis: sistem digital dan fisik sering dikembangkan dengan tata kelola, jadwal, dan standar yang berbeda. Pandangan yang menganggap setiap aset sebagai proyek terpisah makin sulit dipertahankan. Tanpa koordinasi sejak perencanaan, investasi baru berisiko menambah kompleksitas, bukannya membangun jaringan infrastruktur yang lebih padu.
AI infrastruktur berpotensi memperbaiki operasi
AI infrastruktur paling berguna ketika menjadi bagian dari operasi sehari-hari, bukan sekadar uji coba yang terpisah. Saat ini, 61% responden menyebut pemeliharaan prediktif sebagai penggunaan AI yang paling banyak diterapkan. Penerapan ini dapat membantu pengelola mengenali kebutuhan perawatan lebih awal, sehingga keputusan operasi bertumpu pada kondisi aset, bukan hanya jadwal tetap. Rencana ke depan menunjukkan perluasan penggunaan AI: dalam tiga tahun berikutnya, 44% pemimpin berencana memakai AI untuk memprediksi kebutuhan energi dan 40% untuk logistik rantai pasok. Arah tersebut masuk akal, sebab perkiraan yang lebih baik dapat mendukung koordinasi antara aset, pasokan, dan kebutuhan operasional. Tetapi AI bukan jalan pintas untuk integrasi. Data yang tidak seragam, sistem lama, dan tanggung jawab yang terpecah dapat membatasi manfaatnya. Organisasi perlu menata fondasi data dan proses terlebih dahulu agar teknologi mampu mendukung keputusan lintas sistem.
Regulasi teknologi menjadi hambatan yang harus dibereskan
Hambatan terbesar bukan selalu kekurangan teknologi; sering kali proyek tersendat sebelum pembangunan dimulai. Sebanyak 39% pemimpin menyebut kompleksitas kebijakan, regulasi, dan perizinan sebagai tantangan utama implementasi. Sebanyak 29% juga menyoroti rumitnya proses pengadaan. Ini menunjukkan bahwa regulasi teknologi dan prosedur kelembagaan perlu disesuaikan dengan proyek yang melintasi batas sektor. Tekanan investasi pun tidak otomatis berubah menjadi proyek yang terlaksana. Sebanyak 31% responden menyebut keterbatasan anggaran, sementara 22% menghadapi ketidakjelasan rencana implementasi dan imbal hasil investasi. Mengotomatisasi sebagian pekerjaan dengan AI dapat membantu, tetapi tidak akan menggantikan aturan yang jelas dan proses persetujuan yang terkoordinasi. Kesimpulannya, lonjakan kebutuhan infrastruktur pintar hanya akan menghasilkan manfaat jika integrasi sistem fisik dan digital berjalan seiring dengan pembenahan regulasi. Pemimpin perlu merancang infrastruktur sebagai satu ekosistem, menyederhanakan jalur pelaksanaan, dan memastikan teknologi mendukung tujuan operasional yang terukur.
