Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Antrean BBM Bali Hampir 10 Hari, DPR Desak Pertamina Berbenah

Antrean BBM Bali Hampir 10 Hari, DPR Desak Pertamina Berbenah
Minat|Perawatan Mobil Bensin

Antrean panjang mengungkap celah pasokan

Antrean BBM Bali adalah gangguan pasokan bahan bakar yang membuat warga menunggu panjang di SPBU dan aktivitas harian tersendat, meski stok di terminal utama diklaim mencukupi. Warga dilaporkan mengantre dari 13 hingga 21 Oktober 2026, hampir 10 hari, sementara antrean yang bermula di Denpasar, Badung, dan Tabanan meluas ke kabupaten lain. Krisis BBM Bali ini bukan sekadar soal ketersediaan di atas kertas: bagi pengemudi, usaha kecil, dan pekerja pariwisata, bahan bakar yang tak sampai ke SPBU berarti waktu kerja dan mobilitas ikut terhenti. Karena itu, klaim stok aman tidak cukup untuk meredakan masalah bila pasokan tidak mengalir tepat waktu. Lamanya gangguan menjadi alasan kuat bagi DPR untuk meminta Pertamina menjelaskan apa yang gagal dan bagaimana kejadian serupa akan dicegah.

Pemicu yang kemudian dijelaskan Pertamina berawal pada 11 Oktober, ketika kapal tanker MT Prima XP mengalami kendala teknis pada jangkar saat hendak bersandar di Terminal Manggis. Penanganan jangkar memakan waktu hingga 19 jam, menunda penyaluran Pertalite ke SPBU sampai dini hari 12 Oktober. Kekosongan penyaluran selama sehari menguras stok penyangga SPBU; walau stok terminal kembali normal, pemulihan distribusi berlangsung bertahap hingga akhir pekan. Penjelasan ini membantu menerangkan bagaimana gangguan teknis dapat berkembang menjadi antrean berhari-hari, tetapi sekaligus menegaskan kebutuhan rencana cadangan. Pertamina semestinya mengantisipasi bahwa satu hambatan bongkar muat bisa berdampak luas, terutama saat stok di tingkat SPBU mulai menipis.

Antrean BBM Bali Hampir 10 Hari, DPR Desak Pertamina Berbenah

Data aman tak sejalan dengan pengalaman warga

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR pada 12 November 2026, anggota DPR asal Bali I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, yang dikenal sebagai Alit Kelakan, meminta kejelasan atas perbedaan keterangan dari manajemen daerah dan pusat. Menurut angka yang disampaikan Pertamina, kebutuhan harian Bali mencapai 2.200 kiloliter Pertalite dan 1.000 kiloliter Pertamax. Stok yang disebut tersedia berjumlah 1.200 kiloliter di Depot Pesanggaran dan 1.000 kiloliter di Depot Manggis; distribusi didukung 23 truk tangki di Pesanggaran dan 72 di Manggis. Namun antrean panjang tetap terjadi. Angka-angka itu mungkin menjelaskan persediaan dan armada, tetapi tidak membuktikan bahwa BBM tiba di SPBU sesuai kebutuhan. Di situlah persoalan kredibilitas muncul: warga menilai layanan dari apa yang mereka alami, bukan dari hitungan stok yang tak terasa di lapangan.

Kelakan mengatakan pihak Pertamina di Bali semula menyebut stok dan armada aman, sedangkan penjelasan pimpinan pusat kemudian menyoroti lonjakan konsumsi serta kendala jangkar kapal. Perbedaan keterangan semacam ini bukan masalah komunikasi kecil. Ketika penjelasan berubah tanpa klarifikasi yang terang, masyarakat kesulitan memperkirakan kapan antrean akan berakhir dan ke mana harus mencari informasi yang dapat dipercaya. Kelakan mendesak evaluasi kuota, rantai pasok, dan pola distribusi, sekaligus meminta Pertamina menyampaikan penjelasan secara terbuka. Desakan itu tepat: ketahanan pasokan bukan hanya soal berapa banyak BBM tersedia, melainkan juga kemampuan organisasi membaca risiko, bertindak, lalu menjelaskan situasi secara konsisten.

Kerugian warga menuntut mitigasi yang nyata

Dampak antrean melampaui waktu yang terbuang di SPBU. Aktivitas transportasi terganggu, pelaku UMKM kesulitan menjalankan usaha, dan sektor pariwisata ikut terkena imbas ketika mobilitas tersendat di berbagai wilayah Bali. Bagi warga, gangguan selama lebih dari sepekan berarti ketidakpastian dalam bekerja dan mengantar kebutuhan, sementara bisnis yang bergantung pada perjalanan berisiko kehilangan kegiatan operasional. Itulah sebabnya DPR menyebut masyarakat dirugikan dan menilai krisis ini perlu ditangani sebagai persoalan ketahanan energi, bukan sekadar antrean sesaat. Pertamina perlu memastikan pasokan BBM Pertamina mencapai SPBU secara teratur, dengan skenario cadangan bila kapal atau proses bongkar muat terganggu. Tanpa langkah semacam itu, angka persediaan di terminal tidak banyak menolong warga yang menghadapi antrean.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan perusahaan perlu memperkuat sistem peringatan dini agar penanganan krisis energi lebih preventif, bukan hanya reaktif. Pertamina juga menyatakan penjelasan teknis terkait kendala jangkar akan disampaikan secara transparan. Janji ini harus diikuti pembenahan yang bisa dinilai: informasi pasokan dan gangguan disampaikan dengan satu rujukan, pembaruan diberikan sebelum antrean meluas, dan mitigasi pasokan BBM diuji terhadap risiko nyata di pelabuhan serta SPBU. Bagi warga, keberhasilan bukan diukur dari seberapa cepat perusahaan memberi keterangan setelah masalah terjadi, melainkan dari apakah bahan bakar tersedia dan informasi yang diterima konsisten.

Kesimpulannya, antrean hampir 10 hari memperlihatkan jurang antara klaim kecukupan pasokan dan kenyataan di SPBU. Desakan DPR agar Pertamina memperbaiki komunikasi, distribusi, dan mitigasi patut ditanggapi sebagai tuntutan layanan dasar, bukan sekadar kritik politik. Pertamina perlu membuktikan bahwa peringatan dini dan keterbukaan dapat mencegah gangguan serupa—sebab warga dan pelaku usaha tak semestinya menanggung akibat dari informasi yang simpang siur dan pasokan yang terlambat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!