Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

LaNyalla Raih Doktor, Gugat Monopoli Partai di DPR

LaNyalla Raih Doktor, Gugat Monopoli Partai di DPR
Minat|Solusi Pintar

Prestasi doktor yang membawa agenda politik

Monopoli partai DPR adalah keadaan ketika akses pencalonan anggota DPR hanya tersedia melalui partai politik, sehingga warga tidak memiliki jalur perseorangan untuk memilih dan menjadi wakil rakyat. Persoalan inilah yang mengiringi capaian akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti: pada 11 November 2026, ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga setelah mempertahankan disertasi di ASSEC Tower. LaNyalla doktor dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang layak diapresiasi, tetapi nilai yang lebih penting terletak pada pertanyaan yang ia bawa keluar dari ruang ujian: siapa yang berhak menentukan calon wakil rakyat? Disertasinya, berjudul Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik, menempatkan akses pencalonan sebagai persoalan kedaulatan, bukan sekadar urusan teknis pemilu.

Bagi Ning Lia, keberhasilan LaNyalla menunjukkan bahwa belajar dan mengabdi kepada masyarakat dapat berjalan beriringan, tanpa dibatasi usia ataupun jabatan. Ia mengingatkan bahwa gelar akademik semestinya menghasilkan manfaat bagi rakyat, bukan berhenti sebagai kebanggaan pribadi. Apresiasi itu tepat, tetapi ukuran dampak gagasan LaNyalla bukan hanya predikat akademiknya. Ia harus dinilai dari apakah usulan tersebut dapat memperluas pilihan pemilih dan membuat wakil rakyat lebih bertanggung jawab kepada konstituen. Dengan demikian, pencapaian akademik ini menjadi pintu masuk bagi perdebatan yang lebih luas tentang desain perwakilan.

Jalur independen sebagai penantang dominasi partai

LaNyalla menilai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 hanya membuka pintu pemilu anggota DPR bagi partai politik. Menurutnya, dominasi itu dapat membatasi ruang masyarakat untuk menentukan wakilnya secara langsung dan membuat anggota parlemen lebih terikat pada disiplin fraksi serta ancaman pergantian antarwaktu daripada aspirasi pemilih. Karena itu, ia mengusulkan jalur perseorangan untuk calon anggota DPR. Gagasan ini menggugat monopoli partai DPR dengan menawarkan pilihan di luar kandidat yang diusung partai, sekaligus membuka kesempatan bagi akademisi, teknokrat, dan profesional masuk ke parlemen tanpa afiliasi partai. Namun, jalur independen bukan obat otomatis bagi masalah keterwakilan. Aturan pencalonan, dukungan pemilih, pembiayaan, dan pertanggungjawaban harus dirancang agar akses baru tidak berubah menjadi privilese bagi mereka yang memiliki sumber daya besar.

LaNyalla menyebut tiga dampak yang diharapkan jika calon perseorangan diakomodasi: memperkuat checks and balances di dalam legislatif, mengurangi peluang terbentuknya koalisi yang menghasilkan kebijakan pro-elite, serta menekan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai. Ia mengutip Afrika Selatan sebagai contoh perubahan: setelah Mahkamah Konstitusi negara itu pada 2020 menyatakan aturan pemilihan bermasalah karena menghalangi pencalonan independen, amandemen undang-undang pemilu disahkan pada 2023 untuk membuka hak tersebut. Contoh itu menunjukkan bahwa desain pencalonan dapat diubah, tetapi tidak membuktikan hasilnya akan sama di setiap negara. Usulan ini tetap layak dibahas sebagai cara memperluas pilihan warga, dengan pengamanan yang mencegah pencalonan independen menjadi jalur bagi kepentingan pribadi.

Reformasi juga menyangkut posisi DPD

Disertasi LaNyalla tidak berhenti pada akses pencalonan DPR. Ia juga menyoroti ketimpangan antara DPR dan DPD: dalam pembentukan undang-undang, DPD dinilai hanya dapat mengusulkan dan memberi pertimbangan, sementara keputusan akhir berada pada DPR. Berbekal pengalaman memimpin DPD RI selama lima tahun, LaNyalla mendorong agar lembaga itu memiliki peran setara sebagai pembentuk undang-undang, termasuk dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini bagian penting dari argumennya. Membuka pencalonan independen tanpa memperkuat suara daerah berisiko menambah jenis wakil, tetapi membiarkan ketimpangan kekuasaan tetap utuh. Reformasi keterwakilan perlu memperhatikan keduanya: pilihan pemilih terhadap calon dan kemampuan lembaga mewakili kepentingan daerah dalam keputusan negara.

Untuk menjalankan dua usul tersebut, LaNyalla merekomendasikan perubahan menyeluruh terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Rekomendasi ini menempatkan perdebatan pada ranah konstitusi, sehingga tindak lanjutnya menuntut pembahasan politik dan hukum yang terbuka, bukan sekadar dukungan terhadap capaian akademik seorang senator. Predikat gelar summa cum laude menandai keberhasilan LaNyalla mempertahankan disertasi, tetapi gagasannya baru memiliki arti publik jika diuji melalui diskusi yang melibatkan warga, partai, dan lembaga perwakilan. Kesimpulannya, pencapaian doktor Universitas Airlangga ini patut dihargai sekaligus diperlakukan sebagai awal perdebatan serius: memperluas jalur menuju DPR dan menguatkan DPD dapat memperbaiki keterwakilan, asalkan perubahan dirancang dengan akuntabilitas yang jelas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!