Janji perlindungan di tengah ancaman yang nyata
Giant Sea Wall adalah rencana tanggul laut raksasa yang dirancang membentang di pesisir utara Jawa untuk menahan banjir rob dan risiko kenaikan muka air laut, sekaligus melindungi permukiman serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, perlindungan pesisir tak cukup dinilai dari tinggi atau panjang tanggul. Ukurannya juga harus mencakup siapa yang terlindungi, siapa yang menanggung risiko, dan apakah warga tetap dapat mengakses laut sebagai sumber penghidupan. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada 19 November 2026 bahwa penurunan muka tanah di Pantura mencapai 1–20 sentimeter. Perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan rob memperberat ancaman itu. Sekitar 17 juta orang disebut terdampak langsung oleh persoalan di Pantura. Skala ini menuntut tindakan, tetapi urgensi tidak boleh menjadi alasan untuk melewati uji dampak dan persetujuan masyarakat.
Benturan antara tanggul dan ekosistem
WALHI memperingatkan bahwa tanggul dapat mengubah arus laut dan pola sedimentasi, merusak mangrove, serta mengganggu wilayah tangkapan ikan. Risiko-risiko tersebut bukan perkara sampingan: perubahan pada perairan dapat memengaruhi habitat, hasil tangkapan, dan kemampuan ekosistem Pantura meredam gelombang. Ketika ekosistem yang menopang kehidupan warga melemah, perlindungan berupa beton bisa menyisakan kerentanan baru di tempat lain. Kekhawatiran itu juga perlu dibaca dalam konteks sejarah reklamasi dan pengembangan kawasan ekonomi. Mida Saragih dari WALHI menilai proyek ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan tersebut. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah desain tanggul semata-mata mengurangi ancaman pesisir atau sekaligus membuka perubahan besar pada ruang pantai. Rencana proyek sepanjang sekitar 575 kilometer, dari Serang hingga Gresik, akan dibagi menjadi 15 segmen dengan desain menyesuaikan karakter wilayah. Perbedaan lokal harus menjadi dasar penilaian, bukan alasan untuk mengabaikan dampak kumulatif.
Ruang hidup warga bukan ruang kosong
Dampak Giant Sea Wall akan terasa dalam hal yang sangat konkret: akses ke laut, tempat tinggal, pekerjaan, dan hubungan sosial. Di Desa Bedono, Demak, rob dan abrasi telah mengubah kehidupan warga; dari tujuh dukuh, kini tersisa empat setelah sejumlah wilayah direlokasi. Terputusnya akses turut mengubah kegiatan ekonomi dan interaksi sosial. WALHI mengkhawatirkan tanggul dapat kembali membatasi akses masyarakat pada sumber penghidupan yang mereka kelola. Di Roban Timur, Kabupaten Batang, sekitar 140 kapal nelayan bergantung pada kawasan tersebut. Abrasi di Desa Sengon tercatat mencapai 23 meter sepanjang 500 meter, dengan rata-rata 2,2 meter per tahun. Angka itu memperlihatkan tekanan pesisir, tetapi tidak otomatis membuktikan tanggul adalah satu-satunya jawaban. Warga Bedono telah merestorasi mangrove, mengembangkan rumpon kerang hijau, dan mengolah hasil laut. Kebijakan yang mengabaikan pengetahuan serta inisiatif setempat berisiko merusak mata pencaharian yang justru perlu dilindungi.
Syarat perlindungan yang adil
Pemerintah memproyeksikan tanggul akan melindungi masyarakat pesisir dan kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, serta tambak. Tahap awal direncanakan mulai pada 2027 di Segmen 3 Teluk Jakarta dan Segmen 12 Kendal–Semarang–Demak. Menjelang pelaksanaan, pertanyaan mendasar harus dijawab terbuka: bagaimana dampak pada arus, sedimentasi, mangrove, dan tangkapan ikan akan diukur? Siapa yang menanggung kerugian jika akses warga terputus atau penghidupan mereka terganggu? Dan bagaimana masyarakat di sepanjang Pantura ikut menentukan desain serta memperoleh pemulihan yang layak? WALHI mengkritik minimnya keterbukaan informasi dan pelibatan warga, serta mengingatkan bahwa adaptasi iklim tidak boleh memindahkan risiko kepada kelompok rentan. Itu patokan yang tepat. Giant Sea Wall layak dinilai bukan dari janji perlindungannya saja, melainkan dari bukti bahwa keselamatan warga berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem dan jaminan akses ekonomi. Tanpa transparansi, pengawasan independen, dan perlindungan hak warga, proyek besar ini bisa mengubah ancaman banjir menjadi ancaman baru bagi ruang hidup.






