Stunting Turun, Kesenjangan Naik: Gambaran Kontras Jawa Tengah
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan masalah kesehatan berkepanjangan, yang terjadi terutama sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan dan berdampak pada tinggi badan, perkembangan otak, serta produktivitas ketika dewasa. Di Jawa Tengah, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 9,93 persen pada triwulan II 2026, sebuah capaian yang kerap dibanggakan sebagai bukti keberhasilan program cegah stunting daerah. Namun angka rata-rata ini menutupi kesenjangan stunting regional yang mencolok: ada kabupaten yang sudah masuk zona aman, ada yang masih darurat. Di sinilah letak masalahnya: keberhasilan provinsi tidak otomatis berarti keadilan bagi semua anak. Menutup mata pada disparitas ini sama dengan membiarkan generasi di daerah tertinggal menanggung risiko stunting balita disparitas tanpa perlindungan memadai.
Dari Demak 2% ke Wonosobo 18%: Ketimpangan yang Tak Bisa Dianggap Biasa
Angka-angka terbaru menampilkan ironi yang tajam. Wonosobo memegang rekor prevalensi tertinggi dengan 18,05 persen, disusul Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen. Di ujung lain spektrum, Demak mampu menekan stunting hingga sekitar 2 persen. Ini bukan sekadar variasi kecil; ini jurang yang bisa menentukan seberapa sehat dan cerdas generasi berikutnya. Kutipan yang layak dicatat: “Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%”. Artinya, di atas kertas semuanya tampak membaik, tetapi di lapangan ada kabupaten yang nyaris dua kali lipat lebih buruk dari rata-rata provinsi. Ketika satu anak di Demak tumbuh dengan tinggi badan optimal, anak seusianya di Wonosobo mungkin sedang bergulat dengan konsekuensi gizi buruk jangka panjang.
Mengapa Daerah Berbeda Jauh? Kunci Ada pada Intervensi dan Kolaborasi
Perbedaan ekstrem prevalensi stunting Jawa Tengah tidak terjadi begitu saja; ia mencerminkan seberapa serius dan konsisten program cegah stunting daerah dijalankan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah menjelaskan bahwa strategi yang dipakai adalah identifikasi faktor risiko berbasis siklus hidup dan pendampingan intensif ibu hamil di wilayah berisiko tinggi. Menurutnya, 85 persen kasus stunting bisa diprediksi sejak kehamilan dan intervensi harus berlanjut sampai 1.000 hari pertama kehidupan. Ini menegaskan bahwa daerah yang disiplin melakukan deteksi dini, penguatan layanan ibu hamil, dan pendampingan keluarga berpeluang besar menekan angka stunting. Sebaliknya, kabupaten yang masih menganggap stunting sebagai urusan puskesmas semata, tanpa dukungan lintas sektor, akan tertinggal. Di sini tampak jelas: bukan daerah yang "beruntung" yang menang, melainkan daerah yang mengelola risiko secara sistematis.
Politik Komitmen: Saat Angka Stunting Menjadi Ukur Seriusnya Pemerintah Daerah
Gubernur menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, DP3AKB, BKKBN, kepala daerah, pemerintah desa hingga PKK. Ia mengingatkan, anak harus dipersiapkan sejak masa pranikah, kehamilan, hingga 1.000 hari kehidupan pertama. Pernyataan, “Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting,” bukan sekadar slogan jika diikuti kewajiban semua kepala daerah menjadikan stunting sebagai prioritas pembangunan. Di tingkat pusat, Deputi Sekretariat Wakil Presiden menekankan bahwa disparitas antarwilayah akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara di Semarang pada 22–23 September 2026 sebagai tindak lanjut perhatian Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia. Artinya, angka stunting balita disparitas kini menjadi indikator seberapa sungguh-sungguh pemerintah daerah memikirkan masa depan warganya.
Menutup Jurang: Agenda Lanjut dan Harapan bagi Generasi Mendatang
Rapat konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting Jabanusa di Semarang bukan sekadar acara seremonial; di sanalah strategi untuk mengecilkan kesenjangan stunting regional diharapkan dirumuskan lebih tajam. Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting nasional turun dari 19,8 persen menjadi sekitar 15 persen pada 2029. Target ini hanya masuk akal jika jurang antara Demak dan Wonosobo dipersempit secara nyata, bukan dibiarkan sebagai “anomali statistik”. Penurunan rata-rata provinsi tidak boleh menjadi selimut nyaman yang menutupi kabupaten tertinggal. Ke depan, keberhasilan program cegah stunting daerah seharusnya diukur dari seberapa kecil selisih antarkabupaten, bukan hanya dari seberapa rendah angka rata-rata. Generasi mendatang berhak atas kesempatan tumbuh yang setara, apa pun kode pos tempat mereka lahir.
