Darurat udara yang dibiarkan: kabut asap sebagai krisis hak warga
Kabut asap Palembang adalah kondisi darurat udara berkepanjangan ketika polusi dari kebakaran hutan dan lahan menutup kota selama hampir tiga bulan, mendorong indeks pencemaran ke kategori berbahaya, menurunkan jarak pandang hingga ratusan meter, mengganggu transportasi dan aktivitas ekonomi, serta memicu lonjakan gangguan pernapasan dan beban biaya pengobatan bagi keluarga pekerja dan warga rentan. Fenomena ini bukan sekadar cuaca buruk; ini adalah krisis hak atas udara bersih yang menunjukkan betapa lemahnya perlindungan negara terhadap kesehatan publik. Pada pertengahan Oktober, Palembang tercatat sebagai kota paling berpolusi dengan AQI 751, jauh di atas kategori berbahaya. Beberapa hari kemudian, ISPU menembus 1.035, menandakan kualitas udara berbahaya yang ekstrem. Ketika sebuah kota hidup dalam asap selama berbulan-bulan, pertanyaannya bukan lagi "seberapa parah" tetapi "mengapa dibiarkan". Krisis ini menelanjangi kegagalan kebijakan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Angka polusi yang absurd dan kota yang melambat
Data kualitas udara menggambarkan absurditas situasi. AQI Palembang mencapai 751, sementara kota lain seperti Pontianak dan Pekanbaru berada di 263 dan 222. Ketika ISPU menembus 1.035, kota ini praktis berada di luar skala kewajaran kualitas udara berbahaya. Kabut asap menurunkan jarak pandang hingga sekitar 400 meter, memukul transportasi darat dan sungai, memperlambat distribusi barang, dan mengganggu aktivitas ekonomi harian. Dampaknya terasa di pelabuhan, kampus, hingga jalanan kota. Aktivitas bongkar muat tetap berjalan di tengah asap, sementara buruh bekerja dengan napas tertahan demi upah. Di kampus, perkuliahan dipaksa beralih ke sistem daring, menunda agenda akademik dan menurunkan kualitas interaksi ilmiah. Kota yang biasanya hidup dari mobilitas dan pertemuan tatap muka berubah menjadi ruang tertutup, di mana orang memilih bertahan di dalam rumah, bukan karena kenyamanan, tetapi karena takut menghirup udara luar.
Tubuh yang sakit, dompet yang terkuras: wajah nyata dampak kesehatan asap
Di balik istilah teknis seperti PM2.5 tinggi, ada tubuh-tubuh yang sakit dan dompet yang terkuras. Kabut asap akibat karhutla tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengancam kesehatan dan menambah beban biaya pengobatan keluarga terdampak. Kisah Iyan, buruh bongkar muat di pelabuhan, menggambarkan itu dengan telak: istri dan anak-anaknya mengalami demam dan sesak napas, harus berobat ke dokter dengan biaya sendiri karena tidak menggunakan jaminan kesehatan. Di ruang publik, warga yang biasa berolahraga pagi mengeluhkan mata perih, napas sesak, dan tenggorokan kering ketika memaksa keluar rumah. "Kabut asap ini sudah dibiarkan terlalu lama," keluh seorang dosen yang harus memindahkan perkuliahan ke PJJ karena udara tidak layak hirup. Dampak kesehatan asap tidak berhenti pada batuk dan masker; ia merembes menjadi hilangnya jam kerja, turunnya produktivitas, dan beban psikologis karena hidup dalam ketidakpastian udara yang aman.
Meteorologi, karhutla, dan pola berulang yang tidak diputus
Penyebab kabut asap Palembang bukan misteri: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sumber utama, diperkuat oleh kondisi meteorologi yang membuat asap bertahan dan menyelimuti kota selama hampir tiga bulan. Peta titik panas dan peta kebakaran yang dapat diakses publik menunjukkan bahwa sumber asap tersebar di kawasan sekitar, namun informasi ini belum berujung pada tindakan yang terasa tegas bagi warga. Polanya berulang: musim kering, karhutla, kabut asap, lalu serangkaian "upaya penanganan" yang efektivitasnya dipertanyakan ketika ISPU tetap melambung. Selama perusahaan pemilik konsesi lahan dan aparat penegak hukum tidak memutus rantai pembakaran, kabut asap akan terus menjadi ritual tahunan yang menormalisasi pelanggaran hak warga atas udara bersih. Meteorologi boleh disalahkan, tetapi api di lahan tidak menyala sendiri; ada keputusan ekonomi dan kelalaian pengawasan di balik setiap titik panas.
Tanggung jawab negara dan korporasi: dari darurat ke perubahan sistemik
Krisis lingkungan yang memenjarakan Palembang dalam asap berbulan-bulan adalah ujian paling jujur bagi negara dan korporasi. Ketika kota berada dalam kondisi darurat udara dan kualitas udara berbahaya tidak kunjung membaik, wajar jika warga mempertanyakan efektivitas penanganan yang selama ini digembar-gemborkan. Buruh pelabuhan yang keluhannya tak digubris, dosen yang frustrasi karena kampus lumpuh, dan keluarga yang menanggung biaya pengobatan sendiri adalah bukti bahwa perlindungan kesehatan publik belum menjadi prioritas nyata. Hak atas udara bersih seharusnya setara dengan hak atas pendidikan dan pekerjaan. Itu berarti negara wajib memastikan penegakan hukum terhadap pembakar lahan, transparansi data kualitas udara, dan akses layanan kesehatan yang tidak membebani korban. Korporasi pemilik lahan tidak bisa bersembunyi di balik jargon tanggung jawab sosial ketika operasi mereka berkontribusi pada kabut asap. Tanpa perubahan sistemik, Palembang akan terus menjadi simbol pahit bahwa keuntungan jangka pendek masih mengalahkan napas panjang warganya.
