Pekerja dengan mobilitas tinggi menjadi sasaran awal
Program motor listrik adalah rencana bertahap untuk mengalihkan kendaraan berbahan bakar konvensional ke sepeda motor listrik, dimulai dari pengguna dengan mobilitas tinggi sebelum diperluas ke wilayah yang lebih luas. Pemerintah menempatkan ojol, kurir, armada perusahaan, kendaraan dinas, dan warga di kota besar sebagai sasaran prioritas pada 2027–2030. Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam konferensi kendaraan listrik di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Pilihan ini masuk akal: pengemudi ojol dan kurir menggunakan kendaraan secara intensif setiap hari, sehingga peralihan berpotensi menghemat energi dan menurunkan emisi lebih cepat dibanding jika program hanya menyasar pengendara sesekali. Namun, manfaat itu tidak otomatis terjadi. Motor listrik ojol dan motor listrik kurir harus cocok dengan jarak tempuh, jam kerja, serta kebutuhan mencari nafkah penggunanya.
Skala tantangannya besar. Populasi kendaraan di Indonesia mencapai 172,94 juta unit pada akhir 2025, sehingga elektrifikasi memerlukan persiapan industri dan infrastruktur, bukan sekadar imbauan untuk mengganti kendaraan. Pemerintah juga memasukkan kendaraan listrik pemerintah melalui kendaraan dinas dalam kelompok awal. Langkah itu dapat memberi contoh, tetapi ukuran keberhasilan semestinya bukan jumlah kendaraan yang diumumkan: yang penting adalah kendaraan tersedia, bisa dioperasikan sepanjang hari, dan tetap layak bagi penggunanya.
Perluasan wilayah menuntut kesiapan yang merata
Tahap pertama berpusat pada kelompok operasional dan masyarakat di kota besar selama 2027–2030. Setelah itu, pemerintah menargetkan perluasan penggunaan motor listrik ke seluruh provinsi pada 2031–2035. Urutan ini lebih realistis daripada memaksakan penerapan nasional sekaligus, sebab kebutuhan perjalanan dan kesiapan fasilitas berbeda-beda antarwilayah. Namun, target seluruh provinsi hanya akan bermakna jika layanan tidak berhenti di pusat kota.
Pengisian daya dan penukaran baterai perlu mudah dijangkau di titik aktivitas pengemudi. Layanan purna jual, suku cadang, pasokan listrik, dan pilihan model yang sesuai kebutuhan juga harus tersedia di luar kota besar. Tanpa itu, jarak tempuh dan waktu mengisi daya dapat mengurangi jam kerja, sementara gangguan kendaraan menjadi risiko langsung bagi pendapatan pengemudi. Perluasan wilayah karena itu harus berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem, bukan mendahuluinya.
Kebijakan ini juga seharusnya memperkuat industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik perlu diikuti investasi, kemampuan produksi, penguasaan teknologi, dan penguatan tingkat komponen dalam negeri tanpa mengorbankan mutu dan daya saing. Jika pasokan produk dan dukungan teknis belum siap, target wilayah yang luas berisiko menjadi angka di atas kertas.
Armada perusahaan dapat mempercepat adopsi, tetapi biaya tetap menentukan
Armada perusahaan dapat menjadi pengungkit penting karena keputusan pengadaan terpusat memungkinkan kendaraan diuji, dirawat, dan digunakan secara terencana. Perusahaan pengiriman dan layanan transportasi daring perlu mulai menghitung ulang strategi armada: potensi biaya operasional jangka panjang yang lebih rendah perlu ditimbang dengan investasi awal, kesiapan pengisian atau penukaran baterai, serta kebutuhan operasional di lapangan. Pengadaan tanpa dukungan perawatan dan infrastruktur hanya memindahkan risiko dari perusahaan kepada pengemudi.
Bagi pekerja dengan penghasilan harian, harga motor listrik yang masih relatif tinggi menjadi hambatan nyata. Skema pembiayaan atau insentif perlu dirancang agar pergantian kendaraan tidak menambah beban yang sulit ditanggung. Pemerintah dan penyedia layanan juga perlu memastikan standar komponen, ketersediaan suku cadang, serta pelatihan perawatan yang mudah diakses. Jika pengemudi menanggung biaya dan risiko sementara manfaat operasional lebih banyak dinikmati perusahaan, penerimaan terhadap program akan melemah.
Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah motor yang beralih. Sosialisasi, uji coba di wilayah terpilih, dan evaluasi berkala perlu dipakai untuk mengetahui apakah kendaraan benar-benar sesuai dengan pola kerja serta kondisi setempat. Masukan pengemudi harus memengaruhi keputusan perluasan, bukan sekadar dikumpulkan setelah kebijakan berjalan.
Kesimpulan: target ambisius harus berpijak pada kebutuhan pengguna
Prioritas bagi ojol, kurir, armada perusahaan, kendaraan dinas, dan warga kota besar mulai 2027 memberi program motor listrik titik awal yang masuk akal. Rencana meluas ke seluruh provinsi pada 2031–2035 menunjukkan ambisi yang lebih luas, tetapi keberhasilannya bergantung pada keterjangkauan bagi pengemudi, fasilitas yang andal, layanan purna jual, dan kesiapan industri. Pemerintah perlu memastikan perusahaan ikut menanggung proses transisi dan bahwa suara pekerja menjadi dasar evaluasi. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, elektrifikasi dapat memberi manfaat lingkungan sekaligus praktis; jika tidak, target besar berisiko melampaui kemampuan orang yang paling diharapkan menggunakannya.
