Teknologi perlu menjawab masalah yang nyata
AI kesehatan adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu tenaga kesehatan menjalankan tugas dan mengambil keputusan, bukan pengganti tenaga profesional. Di Asia Pasifik, kekurangan tenaga kesehatan dan ketimpangan penempatannya berlangsung saat kebutuhan layanan meningkat karena populasi menua, penyakit tidak menular, dan ancaman darurat kesehatan terkait perubahan iklim. Masalah ini membuat dorongan untuk memakai teknologi patut diperhatikan, tetapi AI tidak akan menyelesaikan persoalan hanya dengan hadir sebagai perangkat lunak. Pada 2–5 November 2026, Konferensi ke-14 Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) di Bali mempertemukan perwakilan 22 negara anggota dan mitra internasional untuk membahas penguatan SDM kesehatan. Forum itu mendorong transformasi digital, termasuk AI, sebagai salah satu bagian dari solusi. Arah tersebut masuk akal jika teknologi memperluas kemampuan tenaga kesehatan, bukan mengalihkan perhatian dari kebutuhan dasar: jumlah tenaga yang cukup dan distribusi yang lebih adil.

Angka menunjukkan kemajuan yang belum merata
Data Indonesia memperlihatkan mengapa ketimpangan tenaga medis tidak bisa dianggap selesai hanya karena kapasitas nasional bertambah. Terdapat 180.327 dokter teregistrasi, dengan rasio 0,62 dokter per 1.000 penduduk. Namun, hanya 63 persen Puskesmas—6.520 dari 10.337—memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Di tingkat rumah sakit, 80,8 persen RSUD atau 681 dari 843 telah memenuhi standar tujuh jenis dokter spesialis dasar. Angka-angka itu menunjukkan kemajuan, sekaligus celah yang masih dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ketika akses terhadap tenaga dan layanan spesialis berbeda antardaerah, transformasi digital kesehatan layak dinilai dari manfaat yang sampai kepada pasien dan petugas di lokasi yang kekurangan layanan, bukan dari jumlah platform yang dibangun.
“Indonesia memiliki 180.327 dokter teregistrasi dengan rasio 0,62 dokter per 1.000 penduduk,” papar Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ika Trisia.

AI dapat memperkuat kapasitas, bukan menggantikan pemerataan
Peluang AI dan perangkat digital terletak pada dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data, sistem informasi kesehatan, serta akses ke pendidikan dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, teknologi berpotensi membantu tenaga kesehatan memperbarui pengetahuan dan memperkuat layanan, termasuk bagi mereka yang bekerja jauh dari pusat kota. Namun, potensi itu bergantung pada kemampuan petugas mengakses dan menggunakan perangkat tersebut. Konferensi AAAH menekankan bahwa teknologi digital perlu dapat dimanfaatkan oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Itu adalah syarat penting, bukan catatan tambahan: bila akses dan dukungan tidak merata, digitalisasi berisiko mengikuti ketimpangan yang sudah ada alih-alih menguranginya. Karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu dalam sistem layanan dan pembelajaran, dengan penguatan kompetensi manusia tetap menjadi tujuan utamanya.
“Perkembangan teknologi termasuk teknologi digital harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil,” kata Ketua AAAH periode 2024–2026, Anna Kurniati.
Kolaborasi dan pelaksanaan menentukan hasil
AAAH menempatkan transformasi digital bersama kepemimpinan dan tata kelola serta pendidikan transformatif dan kesejahteraan sebagai pilar penguatan SDM kesehatan. Pemerintah Indonesia juga menjalankan empat strategi transformasi SDM kesehatan, termasuk memperluas transformasi digital melalui pengembangan platform dan sistem informasi SDM kesehatan. Upaya ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ukuran keberhasilannya seharusnya bukan sekadar tersedianya sistem, melainkan apakah sistem itu membantu pemenuhan tenaga, pemerataan penempatan, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Negara-negara di kawasan juga perlu bertukar pengalaman karena persoalan ini tidak dapat ditangani satu negara sendirian. Tanpa tata kelola, pendidikan, dan kolaborasi yang menyertai teknologi, AI berisiko menjadi janji yang tidak menjangkau tempat yang paling membutuhkan.
Kesimpulannya, AI dan transformasi digital kesehatan layak menjadi bagian dari respons atas kekurangan serta ketimpangan tenaga kesehatan, tetapi bukan pengganti kebijakan pemerataan dan penguatan kapasitas. Teknologi baru bernilai ketika tenaga kesehatan di berbagai wilayah dapat mengaksesnya dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih sesuai kebutuhan. Itulah tolok ukur yang semestinya menentukan apakah dorongan dari Bali berubah menjadi perbaikan nyata.






