Apa Itu PERINTIS dan Mengapa 7–10 Hari Mengubah Segalanya?
Program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) adalah skema percepatan layanan balik nama sertipikat tanah yang memangkas waktu proses peralihan hak dari standar birokrasi yang bertele-tele menjadi hanya sekitar 7–10 hari, sehingga masyarakat dapat lebih cepat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan segera memanfaatkannya sebagai aset produktif dalam ekosistem pembiayaan formal. Percepatannya bukan sekadar soal kenyamanan administrasi; ini adalah intervensi kebijakan yang langsung menyentuh akses modal masyarakat. Ketika sertipikat tanah bisa dibalik nama dalam hitungan hari, aset yang tadinya “mati” karena belum beres dokumen tiba-tiba berubah menjadi jaminan kredit yang siap digerakkan untuk usaha, konsumsi produktif, atau restrukturisasi keuangan keluarga. Di sinilah percepatan peralihan hak tanah menjadi strategi inklusi keuangan, bukan sekadar layanan pertanahan.
Nias Selatan dan Tangsel: Dari Koordinasi PKS ke Layanan 10 Hari
Dua contoh konkret menunjukkan bagaimana percepatan peralihan hak tanah dijalankan lewat kerja sama lintas instansi. Di Nias Selatan, Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang membahas percepatan proses peralihan hak atas tanah hingga dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Langkah ini menegaskan bahwa balik nama sertipikat tanah tidak akan pernah ramping tanpa sinkronisasi dengan otoritas pajak daerah. Sementara itu, di Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Pertanahan menyatakan bahwa proses balik nama sertipikat tanah kini ditargetkan selesai dalam 10 hari melalui Program Peralihan Hak 10 Hari yang telah aktif sejak 17 Agustus. Program ini bukan sekadar pilot project; ia mengirim pesan politik layanan: negara sanggup memangkas birokrasi jika mau bersinergi, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi secara serius untuk pelayanan pertanahan yang lebih cepat dan terukur.
PERINTIS 10 Hari: Sertipikat Beres, Modal Berputar Lebih Cepat
Inti dampak program PERINTIS 10 hari terasa jelas ketika sertipikat yang sudah beralih nama segera masuk ke ruang pembiayaan formal. Percepatan layanan pertanahan lewat Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih cepat memanfaatkan sertipikat tanahnya sesuai kebutuhan, termasuk sebagai jaminan kredit. Pengalaman warga Jakarta Utara, Dewi Himjati, menjelaskan logika sederhana namun kuat: begitu sertipikat selesai, ia dapat dijaminkan kembali sehingga modal “cepat berputar” dan usaha tidak terhambat oleh urusan dokumen. Pengakuan bahwa proses peralihan hak bahkan selesai sebelum 10 hari menunjukkan bahwa standar 7–10 hari bukan batas minimal, melainkan komitmen layanan yang masih bisa dikalahkan oleh praktik yang disiplin dan terintegrasi. Di sini, percepatan balik nama sertipikat tanah langsung diterjemahkan menjadi akses modal masyarakat yang lebih cepat, bukan sekadar angka di brosur layanan.
Sinergi BPN, Pemda, PPAT: Tanpa Kolaborasi, Percepatan Hanya Slogan
Keberhasilan percepatan peralihan hak tanah jelas bergantung pada kolaborasi. Di Nias Selatan, koordinasi Kantor Pertanahan dengan Bapenda melalui PKS diproyeksikan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan, tanpa mengabaikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Di tingkat nasional, perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional fokus pada keterpaduan tiga pihak dalam peralihan hak: BPN, pemerintah daerah (melalui badan pengelolaan keuangan dan aset), serta para PPAT yang menyusun akta dan melakukan pengecekan. Menteri menegaskan ketiganya “harus kompak” agar arus kolaborasi dan sinergi berjalan sehingga layanan PERINTIS benar-benar cepat dan memberi kepastian. Pengalaman di Tangsel menunjukkan bahwa ketika Kantah mendorong kolaborasi, evaluasi, dan pemanfaatan teknologi, program Peralihan Hak 10 Hari langsung mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk PPAT yang merasakan balik nama selesai sembilan hari saja.
Dari Reformasi Dokumen ke Inklusi Keuangan Berbasis Properti
Jika ditarik ke gambar besar, percepatan balik nama sertipikat tanah lewat PERINTIS menggeser cara kita memandang sertipikat: dari sekadar bukti hak menjadi instrumen ekonomi yang luwes. Dengan proses yang semakin terintegrasi, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh sertipikat sehingga bisa segera dimanfaatkan sebagai jaminan kredit dan modal usaha. Program Peralihan Hak 10 Hari yang diinisiasi berbagai Kantah menunjukkan bahwa reformasi pertanahan yang serius selalu berujung pada inklusi keuangan: semakin cepat dokumen beres, semakin luas akses modal masyarakat. Tantangannya ke depan bukan lagi membuktikan bahwa percepatan bisa dilakukan, melainkan menjaga kedisiplinan tata kelola lintas instansi agar standar 7–10 hari tidak melar, sekaligus memastikan layanan tetap transparan dan patuh aturan. Jika komitmen kolaborasi BPN, Pemda, dan PPAT terus dijaga, sertipikat tanah akan makin sering tampil sebagai modal, bukan hanya map tebal di lemari.
