Koridor gajah Sumatra: ruang jelajah yang makin terjepit
Koridor gajah Sumatra adalah jalur alami perpindahan gajah dari satu kantong habitat ke kantong lainnya, yang terdiri atas hamparan hutan, semak, dan area penyangga yang saling terhubung, berfungsi sebagai ruang jelajah aman untuk mencari pakan, air, dan berkembang biak tanpa terputus oleh perambahan hutan ilegal dan infrastruktur manusia. Koridor ini bukan sekadar jalur, tetapi urat nadi ekologis yang menentukan apakah konservasi habitat gajah akan berhasil atau runtuh. Karena itu, isu koridor seharusnya menjadi pusat kebijakan perlindungan satwa liar, bukan pelengkap dalam rencana tata ruang. Saat tekanan perambahan hutan ilegal meningkat, respons pemerintah untuk mengembalikan fungsi hutan di bentang alam kunci—dari Seblat hingga Bukit Tigapuluh—patut diapresiasi, namun juga dikritisi agar tidak berhenti di operasi sesaat.
Operasi Seblat–Mukomuko: mengembalikan hutan, bukan sekadar merobohkan sawit
Di Hutan Produksi Teramang, Mukomuko, Kementerian Kehutanan merebut kembali 300 hektare kawasan yang terindikasi dirambah di bentang alam Seblat, koridor penting gajah Sumatra. Dalam operasi gabungan 10–16 September, tim memusnahkan 627 batang kelapa sawit ilegal, merobohkan 22 pondok kerja, dan memasang 11 papan larangan sebagai tanda batas yang tegas. Lebih mengkhawatirkan, ditemukan ranjau dan bahan diduga berbahaya di jalur lintasan gajah. Ini bukan cuma pelanggaran kehutanan, tapi ancaman langsung terhadap perlindungan satwa liar. Pernyataan bahwa "penguasaan kembali kawasan harus diikuti dengan pengamanan dan pemulihan secara berkelanjutan" adalah pengakuan jujur: penertiban fisik tanpa restorasi ekosistem dan patroli berkelanjutan akan membuat koridor gajah kembali direbut oleh kebun ilegal dalam hitungan tahun, bukan dekade.
Operasi Merah Putih: skala besar, tantangan lebih besar
Penertiban di HP Teramang hanyalah satu bab dari Operasi Gabungan Merah Putih Bentang Alam Seblat, yang berjalan sejak 2025. Dalam operasi tahun pertama, tim menguasai kembali sekitar 8.200 hektare hutan terambah, memusnahkan 24.100 batang kelapa sawit, merobohkan 186 pondok kerja, memutus tujuh jembatan, dan memasang 81 papan larangan, serta mengamankan alat berat perambahan. Angka-angka ini menunjukkan skala perambahan hutan ilegal yang masif dan sistematis. Namun skala respons juga menuntut perubahan cara pandang: perambahan bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola ekonomi yang memutus konektivitas koridor gajah Sumatra dan habitat harimau serta satwa liar lain. Tanpa penelusuran serius terhadap aktor yang mengambil keuntungan—bukan cuma pekerja lapangan—upaya konservasi habitat gajah akan selalu tertinggal satu langkah di belakang modal yang mendorong kebun ilegal.
Bukit Tigapuluh: ketika masyarakat dijadikan penyangga koridor
Di Lanskap Bukit Tigapuluh, yang melintasi Jambi dan Riau dan menjadi bentang alam penting bagi keberlangsungan gajah Sumatra, pemerintah memilih pendekatan berbeda: memperkuat koridor gajah Sumatra dengan melibatkan masyarakat lokal. Kementerian menjelaskan bahwa menjaga koridor berarti memastikan gajah memiliki ruang terhubung untuk bergerak, mencari pakan, air, dan berkembang biak secara alami—serta mengurangi konflik manusia–satwa liar. Menteri Kehutanan menegaskan perlindungan gajah tidak cukup dengan pendekatan kawasan konservasi; masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari penjaga habitat satwa liar. Kutipan "penegakan hukum itu penting. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus memberikan alternatif kepada mereka" membuka ruang penting: konservasi habitat gajah tidak bisa hanya mengusir, tapi harus menawarkan mata pencaharian legal yang sejalan dengan perlindungan satwa liar.
Menggabungkan penegakan hukum dan keadilan sosial
Rangkaian operasi di Seblat dan pendekatan kolaboratif di Bukit Tigapuluh memperlihatkan dua wajah kebijakan koridor gajah Sumatra: represi terhadap perambahan hutan ilegal dan upaya merangkul masyarakat sebagai mitra konservasi habitat gajah. Keduanya sama-sama perlu, namun belum sepenuhnya menyatu dalam satu strategi perlindungan satwa liar yang konsisten. Penegakan hukum keras tanpa dialog akan memindahkan konflik ke desa-desa; sebaliknya, pendekatan sosial tanpa batas yang jelas akan membiarkan koridor terus terfragmentasi oleh kebun ilegal. Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap hektare hutan yang direbut kembali di bentang alam Seblat benar-benar dipulihkan sebagai bagian koridor, sementara di Bukit Tigapuluh, pemberdayaan masyarakat disertai jaminan hukum atas kawasan yang tidak boleh dikonversi. Melindungi koridor gajah Sumatra pada akhirnya adalah ujian apakah kita mampu menyeimbangkan keadilan ekologis dan keadilan sosial dalam satu lanskap.
