Krisis dimulai sebelum isu meledak
Krisis komunikasi adalah situasi ketika persoalan atau pandangan publik berkembang menjadi kejadian luar biasa yang berdampak lebih luas dan menuntut respons terkoordinasi. Karena itu, organisasi yang baru menyusun strategi setelah isu viral sudah kehilangan waktu berharga. Tantangan ini dibahas dalam Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI”, yang berlangsung pada 28–29 Oktober di Surabaya. Diskusi tersebut menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhumas Haviez Gautama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi, serta Wenseslaus Manggut dari AMSI. Haviez menekankan bahwa isu perlu dikelola sebelum berubah menjadi krisis. Pesannya tepat: pemantauan, penanggung jawab, dan prosedur respons bukan pekerjaan administratif, melainkan bekal untuk mencegah masalah kecil berubah menjadi kerusakan reputasi.
Deepfake mempercepat penyebaran keraguan
Video dan suara hasil deepfake AI dapat meniru tokoh nyata, membuat informasi palsu tampak meyakinkan dan menyulitkan organisasi membuktikan apa yang benar. Bagi masyarakat, dampaknya bukan hanya salah memahami satu unggahan: orang bisa terlalu mudah percaya dan dimanipulasi, atau sebaliknya berhenti memercayai informasi apa pun. Kedua keadaan itu merugikan. Yang pertama membuka jalan bagi penipuan dan manipulasi; yang kedua membuat klarifikasi resmi sekalipun dicurigai. Wenseslaus Manggut mengingatkan bahwa bahaya deepfake melampaui beredarnya video atau suara palsu, karena kepercayaan kepada media dan pemerintah juga dapat terkikis. Dalam situasi seperti ini, bantahan tanpa bukti tidak cukup. Organisasi perlu menyertakan sumber yang jelas, data yang bisa diperiksa, dan penjelasan tentang cara verifikasi dilakukan.
Mitigasi dan tiga jam pertama
Mitigasi risiko harus disiapkan sebelum konten palsu muncul: tim perlu tahu siapa yang memeriksa, siapa yang berwenang berbicara, kanal apa yang digunakan, dan bagaimana bukti disimpan. Haviez Gautama menegaskan mitigasi membantu perusahaan agar tidak kebingungan ketika krisis terjadi. Pengalaman Pemprov Jawa Timur menunjukkan pentingnya kesiapan itu. Klinik Hoaks mengklarifikasi video rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa seolah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat. Setelah pemeriksaan, klarifikasi disebarkan melalui sejumlah saluran. Sherlita menyebut klinik hoaks di daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penanganan misinformasi bukan tugas sesekali. Tiga jam pertama menjadi masa penting untuk merespons dan mencegah narasi keliru meluas. Kecepatan harus berjalan bersama verifikasi, bukan menggantikannya.
Pulihkan kepercayaan dengan bukti
Klarifikasi cepat bukan akhir dari krisis komunikasi. Organisasi perlu terus memberi pembaruan, membuka dasar pemeriksaan, dan mengoreksi informasi jika ada fakta baru. Media pun perlu menjalankan peran sebagai penjaga kepercayaan, bukan hanya penyaring informasi, melalui verifikasi, data, dan sumber yang dapat ditelusuri. Sikap ini penting agar publik tidak dipaksa memilih antara percaya begitu saja atau mencurigai semua pihak. Klinik Hoaks Jawa Timur, yang turut terbantu penyebaran hasil verifikasi oleh media, menunjukkan bahwa koordinasi dapat memperluas jangkauan klarifikasi. Namun, kepercayaan tidak pulih hanya karena sebuah konten diberi label palsu; publik perlu melihat alasan dan bukti di balik keputusan tersebut. Kesimpulannya, organisasi yang siap sebelum isu muncul, tangkas pada jam-jam awal, dan transparan setelahnya memiliki peluang lebih besar meredam misinformasi tanpa mengorbankan kepercayaan publik.
