Dugaan pembiaran menjadi pusat sorotan
Pengamanan demonstrasi adalah tindakan aparat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan peserta aksi tanpa mengabaikan prinsip netralitas, proporsionalitas, serta perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam demo Malioboro pada Rabu (28/10), prinsip itu kini dipertanyakan setelah Jogja Police Watch (JPW) menduga Polda DIY melanggar SOP saat mengawal massa di kawasan tersebut. Sorotan ini bukan sekadar soal bentrokan, melainkan tentang apakah polisi menjalankan tugas secara adil ketika ketegangan meningkat.
Pemicu kritik adalah rekaman yang beredar di media sosial. Menurut JPW, video itu memperlihatkan sejumlah orang melempar benda ke arah demonstran, sementara mereka berada di balik barisan atau barikade polisi. Insiden lempar batu Malioboro—sebagaimana peristiwa itu ramai disebut—menuntut penjelasan yang dapat diuji, bukan kesimpulan dini. Jika petugas memang membiarkan pelempar berlindung di balik barikade, kredibilitas pengamanan demonstrasi patut diperiksa. Namun dugaan tersebut tetap harus dibedakan dari fakta yang sudah dipastikan melalui penyelidikan.
Barikade polisi harus dijelaskan
Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Humas JPW, menyebut keadaan itu janggal dan mempertanyakan komitmen pengamanan yang humanis. Ia juga mempertanyakan identitas kelompok pelempar dan apakah mereka benar-benar massa tak dikenal. Pertanyaan itu penting, tetapi jawabannya tidak boleh dibangun dari kecurigaan semata. Penyelidikan perlu menelusuri posisi petugas, tindakan yang diambil saat pelemparan terjadi, serta apakah prosedur yang berlaku dijalankan.
Kritik JPW juga mencakup dugaan bahwa polisi mendesak demonstran hingga mundur ke kawasan Tugu Jogja, sementara kelompok yang melempar berada di belakang barikade. Jika benar, perbedaan perlakuan tersebut akan menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas aparat. Tetapi penilaian yang adil memerlukan bukti lengkap, termasuk kronologi dan keterangan semua pihak. Transparansi di sini bukan formalitas: tanpa penjelasan yang meyakinkan, ruang bagi spekulasi akan terus melebar.
Penyelidikan independen menjadi langkah berikutnya
JPW mendesak Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, dan Kompolnas turun ke Yogyakarta serta mendorong pembentukan tim independen untuk mencari fakta. Desakan itu masuk akal karena pemeriksaan oleh pihak yang tidak berada dalam rantai komando setempat dapat membantu menjaga kepercayaan publik. Tim perlu menguji rekaman, menyusun urutan kejadian, meminta keterangan saksi dan aparat, lalu menyampaikan temuan secara terbuka.
Hingga berita sumber diterbitkan, Polda DIY belum memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut meski telah dihubungi. Ketiadaan tanggapan bukan bukti pelanggaran, tetapi membuat kebutuhan akan jawaban resmi semakin mendesak. Kesimpulannya, dugaan pelanggaran SOP dalam demo Malioboro tidak boleh berhenti sebagai silang tuding. Penyelidikan yang independen, berbasis bukti, dan terbuka diperlukan untuk memastikan apakah terjadi pembiaran serta memulihkan kepercayaan terhadap pengamanan aksi.
