Defisit daya Sulawesi: krisis listrik yang menghantam pusat pertumbuhan
Defisit daya Sulawesi adalah kondisi ketika kebutuhan listrik di sistem Sulawesi Tengah dan Sulawesi Bagian Selatan melebihi kemampuan pasokan pembangkit, sehingga sistem kekurangan hingga ratusan megawatt pada jam beban puncak dan memaksa diberlakukannya pemadaman beruntun yang mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, dan roda ekonomi regional. Krisis listrik Sulbagsel dan Sulteng bukan sekadar gangguan teknis; ini adalah peringatan keras bahwa fondasi energi untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut rapuh. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Sulteng bersama PLN UP3 Palu terungkap, sistem kelistrikan Sulteng dan interkoneksi Sulbagsel mengalami defisit sekitar 160 MW pada jam beban puncak, memicu pemadaman bergilir yang menghantam kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas energi di wilayah ini.
Pembangkit hidro turun dan El Nino: sumber masalah yang diabaikan
Akar krisis listrik Sulbagsel dan Sulteng terletak pada pembangkit hidro turun drastis akibat krisis air yang dipicu fenomena El Nino. Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menjelaskan bahwa penurunan debit air di wilayah tangkapan membuat kemampuan PLTA merosot, sehingga pasokan tidak mampu mengikuti lonjakan beban saat puncak. Akibatnya, Sulteng mencatat defisit regional 30 MW ketika beban puncak menyentuh sekitar 270 MW, sementara Sulbagsel sendiri menanggung defisit hingga 130 MW. "Kekurangan daya mencapai puncaknya pada pukul 15.00 hingga 17.00 WITA dengan total defisit mencapai ±160 MW—akumulasi dari Sulbagsel 130 MW dan Sulteng 30 MW," ujar Ansar. Ketergantungan yang berlebihan pada PLTA tanpa diversifikasi nyata ke energi baru terbarukan lain membuat sistem gampang goyah setiap kali pola cuaca berubah.
Pemadaman beruntun: pukulan langsung ke aktivitas warga dan iklim investasi
Dampak paling terasa dari defisit daya Sulawesi adalah pemadaman beruntun yang telah berlangsung beberapa pekan. Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhiprabowo Nayoan, menegaskan bahwa pemadaman bergilir mengganggu aktivitas masyarakat, fasilitas publik, kehidupan sosial hingga perputaran ekonomi. Jadwal pemadaman yang tidak menentu memperburuk keadaan: usaha kecil kehilangan jam operasional, layanan publik terputus, dan rumah tangga dipaksa beradaptasi dengan ketidakpastian. Situasi ini jelas mengikis daya tarik investasi di Sulteng dan Sulbagsel; investor membaca sinyal bahwa pasokan energi belum andal untuk menopang industri yang butuh listrik stabil. Ketika wilayah yang sedang tumbuh diterpa krisis energi berulang, narasi pertumbuhan berubah menjadi narasi risiko, dan tanpa pemulihan cepat, Sulawesi terancam tertinggal dalam perebutan arus modal dan proyek baru.
Respons PLN dan pemerintah daerah: reaktif, tapi belum cukup strategis
Di sisi operasional, PLN merespons dengan mengoptimalkan pembangkit tersedia: pembangkit diesel sewa dimaksimalkan, pemeliharaan unit dan interkoneksi dipercepat, serta penambahan kapasitas melalui sewa pembangkit baru. Langkah ini perlu, tetapi bersifat reaktif dan berbiaya tinggi, sementara akar masalah air tetap menghantui. PLN bahkan melakukan rekayasa cuaca di wilayah tangkapan air demi menaikkan debit untuk PLTA, menunjukkan betapa gentingnya ketergantungan pada hidro. Pada saat yang sama, PLN memastikan Sistem Sulbagsel dipantau real-time, mengatur operasi pembangkit dan penyaluran sesuai daya mampu pasok serta kebutuhan beban, agar pengaturan beban bisa diminimalkan terutama di Makassar. Gubernur Sulsel menyatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memahami kondisi sistem dan mendukung pemulihan, sementara PLN menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Upaya ini menunjukkan kesadaran, namun visi jangka panjang masih belum terasa kuat.
Jalan keluar: energi terbarukan dan kepemimpinan politik yang tidak menunda
RDP di Sulteng dan pembahasan di tingkat pemerintah daerah membuka peluang perubahan: DPRD meminta solusi cepat melalui pemenuhan sewa mesin diesel, tetapi mereka juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan seperti PLTS sebagai penguat sistem jangka panjang. PLN sendiri menyebut rencana pengembangan pembangkit EBT termasuk surya, berkolaborasi dengan anak perusahaan Nusantara Power dan Nusadaya, sebagai bagian dari strategi menengah dan panjang. Namun rencana di atas kertas tidak cukup jika pemerintah provinsi dan PLN tidak menjadikannya prioritas politik dan anggaran. Program Berani Menyala dalam visi-misi Pemprov Sulteng hanya akan bermakna jika digunakan untuk menekan percepatan investasi EBT, memperkuat jaringan, dan mengurangi ketergantungan tunggal pada PLTA. Krisis sekarang harus dibaca sebagai momen penentu: apakah Sulawesi berani membangun sistem energi yang tahan cuaca, atau menerima pemadaman beruntun sebagai kenormalan baru yang menggerus masa depan ekonominya.
