Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Demo Tolak MBG Memanas, Pemkot Siapkan Evaluasi

Demo Tolak MBG Memanas, Pemkot Siapkan Evaluasi
Minat|Makanan Kaki Lima

Dugaan keracunan memicu tuntutan penghentian

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program penyediaan makanan bagi penerima manfaat yang pelaksanaannya di Cirebon kini dipersoalkan setelah muncul dugaan keracunan makanan. Desakan agar program dihentikan bukan sekadar kritik terhadap kebijakan: ini adalah tuntutan agar keselamatan anak-anak didahulukan sampai penyebab insiden dan jaminan keamanan pangan jelas. Aliansi Masyarakat Cirebon menyampaikan tuntutan itu dalam unjuk rasa pada Jumat, 23 Oktober 2026, setelah dugaan keracunan berdampak pada ratusan orang. Aksi tersebut juga melibatkan mahasiswa dan dipicu keresahan atas insiden yang menimpa siswa. Besarnya dampak membuat penjelasan tentang SOP saja belum cukup; publik membutuhkan bukti bahwa risiko telah ditangani dan anak-anak terlindungi. Bagi keluarga, persoalannya bukan hanya kondisi fisik korban, tetapi juga kemungkinan trauma yang menurut aliansi dapat dialami anak-anak terdampak.

Ketidakhadiran pimpinan memperbesar kekecewaan

Kemarahan dalam demo tolak MBG turut dipicu oleh ketidakhadiran Wali Kota dan Ketua DPRD saat massa meminta bertemu. Perwakilan aliansi, Raden Mohamad Saktia, menyebut absennya kedua pimpinan mengecewakan karena perkara ini menyangkut keselamatan anak dan keresahan warga. Mahasiswa dan peserta aksi juga menilai persoalan sebesar ini seharusnya mendapat perhatian langsung dari pemangku kebijakan. Massa meminta Wali Kota dan Ketua DPRD membuat pernyataan tertulis bermeterai yang mendukung penghentian program MBG di Kota Cirebon. Dokumen itu hendak dibawa ke Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari desakan kepada pemerintah pusat. Kekecewaan tersebut bukan soal seremoni atau siapa yang hadir di depan demonstran. Ketika warga menuntut jawaban setelah dugaan keracunan makanan, ketidakhadiran pimpinan dapat mengikis kepercayaan dan membuat janji tindak lanjut terasa kurang meyakinkan.

Evaluasi SOP harus menghasilkan perlindungan nyata

Wali Kota Effendi Edo kemudian merespons tuntutan massa dalam pertemuan di Gedung DPRD pada Senin, 26 Oktober 2026. Ia menyatakan Pemkot akan meneruskan aspirasi penghentian MBG kepada pemerintah pusat, sebab program tersebut merupakan kebijakan pusat. Sikap ini membuka jalur tindak lanjut, tetapi belum menjawab tuntutan utama aliansi agar pelaksanaan program dihentikan khusus di Cirebon. Edo menyampaikan keprihatinan atas insiden dan mengatakan perawatan anak-anak terdampak menjadi prioritas pemerintah daerah. Langkah yang dijanjikan mencakup koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terhadap SOP, serta rencana pakta integritas yang harus ditandatangani seluruh SPPG. Evaluasi SOP MBG perlu melampaui dokumen dan komitmen: hasil pemeriksaan, perbaikan pengawasan, dan kepastian keamanan makanan harus bisa dirasakan keluarga. Tanpa keterbukaan tentang langkah tersebut, seruan agar program diteruskan berisiko terdengar lebih cepat daripada pemulihan kepercayaan.

Demo Tolak MBG Memanas, Pemkot Siapkan Evaluasi

Jawaban pemerintah akan diuji oleh tindak lanjut

Dalam pertemuan dengan massa, empat tuntutan disampaikan, termasuk penghentian MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penetapan status karhutla sebagai bencana nasional, penegakan supremasi hukum, serta pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Untuk isu MBG, perbedaan sikapnya jelas: aliansi meminta penghentian di Cirebon, sedangkan wali kota berjanji meneruskan aspirasi dan memperketat kepatuhan SOP. Aliansi mengancam akan menggelar aksi lagi dengan peserta lebih banyak pada pekan berikutnya jika tuntutan tidak direspons. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya kesediaan menerima aspirasi atau menjanjikan pakta integritas. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang diperiksa, bagaimana kepatuhan SPPG dipastikan, dan bagaimana kondisi anak-anak terdampak dipantau, termasuk kemungkinan dampak psikologis. Kesimpulannya, evaluasi dan koordinasi adalah langkah awal, bukan pengganti akuntabilitas. Sebelum kepercayaan pulih, keselamatan penerima manfaat harus dibuktikan melalui tindakan yang terbuka dan dapat diuji.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!