Perbaikan Jalan Pagar Alam–Tanjung Raya: Lebih dari Sekadar Menutup Lubang
Perbaikan fungsional jalan Pagar Alam–Tanjung Raya sepanjang 80 kilometer adalah program pemeliharaan dan rekonstruksi ruas penghubung Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang yang diarahkan untuk mengurangi kerusakan jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menopang aktivitas perekonomian lintas kabupaten melalui peningkatan konektivitas regional Sumsel. Proyek ini bukan sekadar kegiatan tambal sulam, melainkan penanda bahwa infrastruktur Sumatra Selatan mulai ditempatkan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan daerah, bukan pelengkap kebijakan politik.
Saat Gubernur Herman Deru turun langsung meninjau pemeliharaan dan rekonstruksi jalan di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang, ia memilih berjalan kaki menyusuri badan jalan yang rusak untuk melihat sendiri skala persoalan di lapangan. Sikap ini memberi sinyal kuat bahwa keluhan lama sopir travel dan angkutan barang, yang “suka teriak-teriak, ini dilihat atau tidak”, akhirnya mendapat respon serius di tingkat provinsi. Jika konsisten, perbaikan jalan 80 km ini bisa menjadi titik balik pembenahan konektivitas regional Sumsel yang selama ini terasa timpang.
Prioritas Tahun Ini: Komitmen Politik atau Sekadar Janji?
Gubernur Herman Deru memastikan penanganan fungsional jalan Pagar Alam–Tanjung Raya dikerjakan pada tahun ini, sementara perbaikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Di hadapan warga dan jajaran Dinas PU Bina Marga, ia menegaskan, “Fungsional tahun ini kita perbaiki, nanti tahun depan ditambah lagi.” Pernyataan ini menempatkan proyek jalan Pagar Alam Tanjung Raya sebagai prioritas, setidaknya di level retorika.
Namun komitmen politik baru berarti jika diterjemahkan menjadi jadwal kerja, kualitas konstruksi, dan pengawasan yang jelas. Ketika gubernur menunjukkan lubang-lubang kecil di badan jalan dan berkata “yang kecil-kecil gini gak bisa didiemin”, ia sebenarnya mengakui tafsir baru soal infrastruktur Sumatra Selatan: kerusakan tidak boleh dibiarkan menumpuk hingga menjadi bencana, baik bagi kendaraan maupun ekonomi lokal. Pertanyaannya, apakah pemerintah berani konsisten menerapkan filosofi ini ke seluruh jaringan jalan strategis, bukan hanya ruas yang sedang disorot publik?
Dampak ke Sopir Travel dan Ekonomi Lokal
Selama ini, kondisi jalan Pagar Alam–Tanjung Raya menjadi sumber keluhan utama sopir travel dan angkutan barang yang melintasi jalur strategis Muara Pinang. Lubang-lubang di badan jalan bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga menambah biaya operasional, memperbesar risiko kecelakaan, dan memperlambat waktu tempuh. Bagi warga yang mengandalkan jalur ini untuk membawa hasil kebun, berdagang keliling, atau mengakses layanan dasar, setiap guncangan di jalan adalah simbol ketidakadilan pembangunan.
Perbaikan jalan 80 km ini diproyeksikan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian di wilayah Pagar Alam dan Empat Lawang. Jalur penghubung yang lebih baik akan mempercepat distribusi barang, menurunkan risiko kerusakan kendaraan, dan membuka peluang usaha baru di sepanjang koridor. Saat gubernur menyapa pedagang keliling di atas mobil losbak dan mengingatkan bahwa “jalannya lagi diperbaiki”, momen itu menggambarkan harapan sederhana: infrastruktur yang layak adalah hak warga biasa, bukan kemewahan.
Konektivitas Regional Sumsel: Ruas 80 KM sebagai Simbol Pemerataan
Ruas Pagar Alam–Tanjung Raya adalah penghubung penting antara Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang, menjadikan lintas Muara Pinang sebagai jalur strategis dalam jaringan konektivitas regional Sumsel. Ketika jalur ini dibiarkan rusak, pesan tidak langsung kepada warga jelas: pusat pertumbuhan boleh maju dulu, pinggiran menunggu giliran. Karena itu, perbaikan fungsional yang dimulai tahun ini perlu dipahami sebagai langkah awal koreksi arah pembangunan, bukan sekadar proyek fisik.
Infrastruktur yang lebih baik di kawasan penyangga seperti jalan Pagar Alam Tanjung Raya berpotensi mengurangi kesenjangan kesempatan ekonomi antar kabupaten. Deru berharap perbaikan jalan ini “memperlanjar mobilitas masyarakat dan mendongkrak aktivitas perekonomian di wilayah ini”. Jika pemerintah konsisten menangani ruas-ruas lain dengan standar serupa, konektivitas regional Sumsel dapat berubah dari slogan menjadi kenyataan yang dirasakan petani, sopir, pedagang keliling, dan anak-anak yang menerima sedekah di tepi jalan yang kini perlahan dibenahi.
