Dua dekade tanpa api bukan kebetulan
Restorasi gambut adalah upaya memulihkan fungsi ekosistem lahan gambut, terutama dengan menjaga tata air dan menumbuhkan kembali vegetasi agar lahan lebih tahan terhadap kebakaran. Di Kebun Plasma Nutfah Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pendekatan itu membantu menjaga kawasan seluas 20 hektare tetap bebas karhutla selama sekitar dua dekade. Keberhasilan ini penting bukan sebagai kisah sukses yang selesai, melainkan bukti bahwa pemulihan dapat bertahan ketika air, vegetasi, dan pengelolaan dijaga bersama. Kawasan tersebut pernah terbakar berulang pada 1997–1998 dan 2006. Restorasi dimulai pada 2010, dan kini 30 spesies pohon tumbuh di lokasi itu. Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, Satyawan Pudyatmoko, menilai perubahan tersebut menunjukkan ekosistem yang rusak masih dapat dipulihkan melalui pengelolaan tepat dan berkelanjutan.
Pelajaran bagi restorasi gambut OKI jelas: menanam pohon saja tidak cukup. Hasil perlu ditopang tata air yang konsisten dan perlindungan dari aktivitas yang membuat lahan kembali kering. Sepucuk memberi alasan kuat untuk mereplikasi praktik yang terbukti, tetapi bukan alasan untuk menganggap semua lokasi bisa memakai resep yang sama. Kondisi gambut dan kebutuhan warga tetap harus diperhitungkan.
Menahan air, mengurangi risiko
Pembasahan lahan gambut merupakan inti pencegahan, bukan pelengkap setelah api muncul. Dalam kunjungan lapangan pada rangkaian Rakornas Konsolidasi Kesiagaan Pencegahan dan Penanganan Karhutla 2026, rombongan meninjau infrastruktur pembasahan gambut di OKI sekaligus demplot bambu. Di Sepucuk, pengaturan tata air dan sekat kanal digunakan untuk menjaga kelembapan lahan. Logikanya sederhana: gambut yang terjaga basah lebih kecil kemungkinannya menjadi bahan bakar kering bagi kebakaran. Namun, infrastruktur hanya efektif jika dipelihara dan tata air dipantau, terutama saat musim kering. Karena itu, pembasahan perlu menjadi kerja rutin, bukan proyek yang berhenti setelah pembangunan selesai.
Kunjungan tersebut berlangsung sehari setelah Rakornas di Palembang pada 29 Oktober 2026, yang diselenggarakan BP-GMN bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat kesiagaan menghadapi 2027. Momentum ini seharusnya mendorong tindak lanjut yang terukur: memastikan sekat kanal berfungsi, memantau kelembapan, dan menghubungkan informasi lapangan dengan patroli. Tanpa pemeliharaan dan pengawasan, infrastruktur berisiko menjadi bangunan tanpa dampak.
Pencegahan harus masuk rencana desa
Pencegahan karhutla desa akan lebih kuat ketika anggaran, peralatan, dan patroli disiapkan sebelum keadaan darurat. Bupati OKI Muchendi Mahzareki meminta pencegahan dimasukkan ke dalam perencanaan APBDes, bukan menunggu kebakaran terjadi. Kepala desa diminta memetakan titik rawan, menentukan kebutuhan, menyediakan perlengkapan pemadam, serta melibatkan warga dalam patroli dan deteksi dini. Arahan ini tepat karena warga yang tinggal dekat lahan sering menjadi pihak pertama yang melihat tanda bahaya. Akan tetapi, alokasi anggaran perlu disertai rencana penggunaan yang jelas, pemeliharaan alat, dan pertanggungjawaban yang tertib.
Pada 2026, sebanyak 283 desa di OKI telah mengalokasikan sekitar Rp1,81 miliar untuk pencegahan karhutla. Dana itu mencakup pompa air, selang, operasional pencegahan, serta baliho dan spanduk imbauan. Angka tersebut menunjukkan pencegahan mulai masuk agenda desa, tetapi ukuran keberhasilan bukan besarnya alokasi saja. Pemerintah kabupaten juga berencana memberi pendampingan melalui perangkat daerah agar pengelolaan anggaran sesuai aturan. Patroli rutin dan kesiapan alat perlu dinilai dari pelaksanaan nyata, bukan hanya tercantum dalam dokumen.
Bambu menghubungkan gambut dengan penghidupan
Penanaman demplot bambu memberi dimensi penting pada upaya pelestarian: warga perlu melihat manfaat yang dapat berjalan seiring dengan perlindungan gambut. Dalam rangkaian kunjungan lapangan, pemerintah juga menekankan pelibatan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal untuk menjaga ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan. Inilah dasar ekonomi bambu gambut: menguji peluang budidaya yang bisa memberi nilai bagi warga tanpa mendorong pengeringan atau pembukaan lahan yang merusak. Demplot masih merupakan langkah awal, bukan bukti bahwa keuntungan sudah terjamin. Pendampingan, pilihan pasar, dan kecocokan bambu dengan kondisi setempat akan menentukan apakah gagasan ini benar-benar bermanfaat.
Pilihan lokal lain yang disorot adalah menghidupkan kembali peternakan kerbau rawa, yang dinilai dapat membantu menjaga kelembapan gambut sekaligus menjadi sumber penghasilan warga. Gagasan ini menunjukkan pencegahan tidak harus dipisahkan dari ekonomi masyarakat. Namun, manfaat hanya akan bertahan bila aktivitas ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologis gambut. Karena itu, perencanaan desa semestinya menggabungkan aturan penggunaan lahan, pemantauan kondisi air, dan peluang usaha yang sesuai.
Sepucuk layak ditiru, dengan syarat
Sepucuk menawarkan pelajaran yang lebih berguna daripada slogan: pulihkan vegetasi, pertahankan kelembapan, siapkan desa sebelum musim rawan, dan pastikan warga memperoleh alasan ekonomi untuk ikut menjaga lahan. BPGMN menyatakan praktik serupa akan didorong di sejumlah daerah, sementara pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi dalam perlindungan gambut. Replikasi sebaiknya dilakukan dengan menyesuaikan kondisi hidrologi dan sosial setiap lokasi. Keberhasilan 20 hektare tidak otomatis menyelesaikan risiko di kawasan gambut yang jauh lebih luas, tetapi memberi bukti bahwa pencegahan jangka panjang dapat bekerja.
Kesimpulannya, kunci ketahanan Sepucuk bukan satu jenis infrastruktur atau satu kegiatan tanam, melainkan kombinasi pembasahan lahan gambut, pemulihan vegetasi, kesiapan anggaran desa, patroli warga, dan peluang penghidupan yang selaras dengan ekosistem. Dua dekade tanpa karhutla adalah capaian yang patut dijaga—dan tolok ukur bagi kebijakan yang konsisten, bukan alasan untuk lengah.
