Dua skala masalah, dua tenggat
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah fasilitas yang mengolah sampah menjadi energi dan dirancang untuk membantu menangani aliran sampah kota secara berkelanjutan. Rencana PLTSa Jakarta dan pembersihan sampah Penjaringan bukan pilihan yang saling menggantikan: yang satu menargetkan persoalan sistemik, sementara yang lain harus segera memulihkan lokasi yang sudah tertimbun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan dua hingga tiga PLTSa segera dimulai dalam waktu dekat. Di sisi lain, ia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup menuntaskan lebih dari 3.000 ton sampah di Hutan Kota Penjaringan sebelum akhir 2026. Kedua agenda itu menunjukkan skala pekerjaan yang berbeda. Fasilitas pengolahan memerlukan perencanaan dan pembangunan, sedangkan timbunan yang ada menuntut pengangkutan dan penanganan nyata sekarang. Mengukur keberhasilan hanya dari rencana fasilitas akan mengabaikan masalah yang telah menumpuk di lapangan.

PLTSa menjawab tekanan harian Jakarta
Alasan di balik rencana fasilitas baru sulit diabaikan: Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari. Menurut Pramono, dua hingga tiga PLTSa diperkirakan membutuhkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Angka itu menempatkan PLTSa sebagai bagian penting dari kapasitas pengolahan jangka panjang, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masalah akan selesai. Pramono juga menyebut pengoperasian RDF Rorotan serta penguatan pemilahan sampah sebagai unsur dalam upaya yang lebih luas. Pendekatan gabungan ini lebih masuk akal daripada menggantungkan harapan pada satu teknologi. Namun, sasaran pembangunan dalam waktu dekat tetap perlu diterjemahkan menjadi langkah yang terlaksana. PLTSa baru berperan ketika fasilitasnya dibangun dan beroperasi; sementara itu, tumpukan sampah yang sudah ada tidak bisa menunggu kapasitas masa depan.

Penjaringan perlu tindakan, bukan janji
Tenggat di Hutan Kota Penjaringan memberi ukuran yang lebih langsung bagi kinerja pemerintah: timbunan lebih dari 3.000 ton harus dibereskan tahun ini, bukan dibawa ke tahun berikutnya. Setelah rapat terbatas di Kantor Kecamatan Penjaringan pada 6 November 2026, Pramono juga mendorong revitalisasi kawasan tersebut bersamaan dengan pembersihan sampah. Artinya, pekerjaan tidak cukup berhenti pada mengangkut tumpukan; kawasan yang selama ini terdampak perlu ditata kembali. Penanganan juga mencakup titik lain, termasuk dekat tanggul Muara Baru, yang diketahui menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Kecamatan menyebut pendekatan edukasi dan penindakan telah dilakukan, termasuk denda, serta koordinasi dengan Polairud dan Polsek Sunda Kelapa untuk pengamanan kawasan. Tindak lanjut dan pengawasan di lokasi-lokasi ini penting agar pembersihan tidak sekadar menjadi operasi sesaat.
Jangan pertentangkan solusi jangka panjang dan darurat
Perbedaan peran kedua agenda semestinya membuat pemerintah menjalankannya bersamaan, bukan menjadikan satu alasan untuk menunda yang lain. PLTSa, RDF Rorotan, dan pemilahan diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Jakarta yang terus menghadapi volume harian besar. Pembersihan di Hutan Kota Penjaringan dan dekat tanggul Muara Baru adalah tanggung jawab yang lebih mendesak dan terukur: lokasi, timbunan, serta tenggatnya sudah disebutkan. Penjaringan juga memerlukan perhatian pada pembuangan ilegal, sebab tanpa pengawasan, penanganan timbunan lama saja berisiko tidak menyelesaikan sumber masalah di titik tersebut. Ukuran kemajuan karena itu harus mencakup dua hal: fasilitas pengolahan bergerak dari target menuju pembangunan, dan tumpukan yang ada benar-benar diselesaikan sesuai tenggat. PLTSa adalah investasi kapasitas masa depan; pembersihan Penjaringan adalah pekerjaan yang tak boleh ditunda. Jakarta membutuhkan keduanya, dengan hasil yang bisa diperiksa.






