Target 60 hari, bukan sekadar pembangunan tangki
Cadangan minyak 60 hari adalah sasaran kemampuan persediaan minyak mentah untuk menopang kebutuhan selama dua bulan ketika pasokan baru terganggu. Pemerintah merencanakan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra, dengan stok impor sebagai salah satu pasokan yang akan ditampung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana itu setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026; studi kelayakan disebut telah selesai dan target kapasitasnya mencapai 60 hari. Arah kebijakannya tepat: ketahanan energi Indonesia tidak cukup bertumpu pada kelancaran kapal dan pembelian baru. Ketidakpastian geopolitik dapat mengganggu rantai pasok internasional, sehingga persediaan yang tersedia di dalam negeri memberi ruang untuk merespons gangguan. Namun, target 60 hari masih merupakan janji kapasitas. Manfaatnya baru nyata bila fasilitas terisi, dapat diakses, dan stoknya bisa dilepas saat dibutuhkan.
Manfaatnya terasa jauh melampaui sektor energi
Crude storage Sumatra dapat menjadi penyangga ketika impor tersendat: pemerintah memperoleh waktu untuk mencari pasokan alternatif, bernegosiasi, dan mengatur distribusi tanpa segera menghadapi kekurangan. Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya Murpin Josua Sembiring menilai stok yang lebih besar bisa memperkuat posisi tawar dalam pembelian minyak serta mengurangi risiko aktivitas industri terhenti. Bagi masyarakat, dampaknya tidak otomatis berupa harga bahan bakar yang langsung turun. Namun, pasokan yang lebih terjamin dapat membantu pemerintah menjaga kestabilan harga dan meredam tekanan inflasi akibat gejolak energi global. Di sinilah nilai proyek harus diukur: bukan dari jumlah tangki atau seremoni peresmian, melainkan dari kemampuan stok minyak mentah menjaga kegiatan ekonomi ketika jalur pasokan terganggu. Tanpa rencana pengisian dan distribusi yang jelas, kapasitas besar hanya akan menjadi ruang kosong.
Perbandingan hari perlu dibaca dengan hati-hati
Target 60 hari akan menempatkan Indonesia pada kisaran yang disebut sebanding dengan Thailand, yang tercatat memiliki cadangan 60 hari dalam satu perbandingan. Sumber lain menyebut Thailand 60 hari, Singapura 50 hari, Timor Leste 90 hari, dan Malaysia 30 hari; daftar berbeda mencatat Vietnam 56 hari, Filipina 51 hari, Brunei Darussalam 31 hari, serta Laos 21 hari. Angka-angka ini berguna sebagai gambaran, bukan peringkat yang bisa disamakan begitu saja. Istilah “cadangan” dapat merujuk pada cakupan produk, kepemilikan, cara penghitungan, atau kemampuan stok untuk segera digunakan yang berbeda-beda. Pemerintah juga menyebut standar minimum dunia sebesar 90 hari dan menyatakan target nasional akan berupaya mendekati angka itu. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan hanya apakah angka Indonesia menyamai negara lain, melainkan apakah definisinya transparan dan persediaannya benar-benar siap menghadapi gangguan.
Empat hal harus terang sebelum proyek berjalan
Tahap berikutnya adalah peninjauan calon lokasi pada akhir 2026. Pemerintah menyatakan aspek keselamatan, risiko gempa, dan keamanan setempat akan dipertimbangkan sebelum titik pembangunan ditentukan. Itu langkah penting di Sumatra, tetapi publik masih perlu mengetahui lokasi terpilih dan alasan teknis di baliknya. Kedua, berapa kapasitas tiap fasilitas dan bagaimana kapasitas itu dihitung terhadap kebutuhan harian? Ketiga, kapan pembangunan dimulai dan kapan tangki bisa beroperasi—selesainya studi kelayakan belum berarti jadwal konstruksi sudah pasti. Keempat, bagaimana fasilitas akan diisi: seberapa besar ketergantungannya pada impor, siapa yang mengelola stok, dan bagaimana pasokan diperbarui agar minyak tidak hanya tercatat di atas kertas? Murpin juga mengingatkan perlunya memperhitungkan biaya pembangunan, pembebasan lahan, pengisian, pemeliharaan, serta tata cara pelepasan stok saat darurat. Transparansi atas keputusan ini sama pentingnya dengan kapasitas fisik.
Kesimpulannya, rencana cadangan minyak 60 hari layak didukung sebagai perlindungan terhadap gangguan pasokan, tetapi target itu belum membuktikan kesiapan operasional. Pemerintah perlu membuka rincian lokasi, kapasitas, jadwal, sumber pengisian, dan aturan pelepasan stok. Jika fasilitas dibangun dengan aman sekaligus dijaga tetap terisi dan dapat digunakan, crude storage Sumatra bisa memperkuat ketahanan energi Indonesia. Jika tidak, angka 60 hari hanya akan menjadi sasaran di atas kertas.
