Penangkapan di Kampung Franeway
Penangkapan anggota OPM adalah tindakan aparat untuk mengamankan orang yang diduga tergabung dalam kelompok bersenjata, dan harus disertai keterangan yang transparan serta perlindungan terhadap warga sipil. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Satgas Yonif 9 Marinir TNI AL menangkap tiga anggota kelompok TPNPB-OPM di Kampung Franeway, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Penangkapan ini menonjol karena salah satu orang yang diamankan disebut sebagai komandan batalyon OPM. Namun, arti penting operasi tidak hanya terletak pada penangkapan tokoh kelompok; ukuran keberhasilannya juga harus mencakup keselamatan masyarakat dan penanganan perkara sesuai hukum. Keterangan yang tersedia menyebut penyergapan berlangsung tanpa perlawanan, tetapi belum merinci proses hukum lanjutan terhadap ketiganya.
Siapa yang Ditangkap dan Bagaimana Operasi Berlangsung
Tiga orang yang ditangkap adalah Matius Aisasior, yang disebut sebagai komandan batalyon TPNPB-OPM; Yeremias Aisasior, yang disebut sebagai wakilnya; serta anggota bernama Zakarias Aikingking. Menurut keterangan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto, operasi bermula dari pemantauan intensif terhadap pergerakan kelompok di Papua Barat Daya. Personel TNI kemudian mengikuti Matius setelah ia keluar dari Hutan Aisnak, yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok, hingga ke sebuah rumah di Kampung Franeway, Distrik Aifat Timur Jauh. Yeremias dan Zakarias disebut telah menunggu di rumah tersebut. Pasukan Yonif 9 Marinir melakukan penyergapan dengan pendekatan persuasif, dan menurut Lucky, ketiganya menyerah tanpa perlawanan.
Dugaan Kekerasan dan Kepentingan Warga
Lucky menyatakan Matius dan kelompoknya, yang disebut berafiliasi dengan jaringan OPM pimpinan Denni Moss, diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Papua Barat Daya. Tuduhan yang disampaikan mencakup penyerangan pos keamanan, serangan terhadap pekerja proyek Jalan Trans Bintuni, serta intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya orang asli Papua. Itu adalah klaim pihak militer, bukan putusan pengadilan; pembedaan ini penting agar dugaan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Bagi warga, dampak nyata dari operasi TNI di Maybrat semestinya dinilai dari apakah ancaman berkurang dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman. Lucky menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap tugas TNI di Papua. Pernyataan itu perlu diikuti perhatian nyata terhadap keamanan warga dan keterbukaan mengenai perkembangan perkara.
Langkah Berikutnya Harus Berpijak pada Hukum
Lucky mengimbau pimpinan dan anggota OPM yang masih berada di hutan agar menyerahkan diri, meletakkan senjata, dan kembali bergabung dengan NKRI. Ia juga menyatakan pendekatan persuasif akan tetap diutamakan, sementara tindakan tegas hanya dilakukan bila situasi mengharuskannya dan harus sesuai ketentuan hukum serta aturan pelibatan yang berlaku. Sikap ini menetapkan standar yang semestinya dijaga: mengurangi risiko bagi warga, memperlakukan mereka yang ditangkap sesuai hukum, dan menjelaskan tindak lanjut secara terbuka. Penangkapan tiga anggota TPNPB OPM Maybrat merupakan perkembangan keamanan yang penting, tetapi belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kekerasan di wilayah itu. Kesimpulannya, operasi ini patut dinilai bukan hanya dari siapa yang ditangkap, melainkan dari perlindungan warga dan akuntabilitas yang menyusul.






