Sekolah rusak, hak belajar anak tidak boleh ikut ambruk
Krisis infrastruktur sekolah adalah situasi ketika bangunan belajar rusak atau tidak layak, akibat bencana maupun kelalaian pemeliharaan, sehingga mengancam keselamatan dan menghambat akses pendidikan anak yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga sejak usia dini. Saat sekolah rusak gempa atau karena dibiarkan rapuh, kita tidak sedang bicara soal tembok dan atap, tetapi tentang masa depan generasi yang digantung di antara puing dan birokrasi. Di banyak tempat, orang tua dipaksa memilih: membiarkan anak belajar di ruang berisiko, atau menghentikan sementara sekolah. Pilihan itu tidak adil, dan fakta bahwa komunitas harus menambal sendiri kegagalan infrastruktur sekolah menunjukkan ada yang salah dalam cara negara memandang akses pendidikan anak.
Manggarai Timur: saat gotong royong menambal lambatnya negara
Di SDK Waelengga, Manggarai Timur, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo merusak sejumlah ruang kelas hingga tidak dapat digunakan demi keselamatan murid dan guru. Dalam hitungan hari, keluarga besar sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat dari kayu dan bambu agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Kegiatan ini digelar pada Kamis 17 September 2026 dan dikerjakan sukarela oleh orang tua dan komite yang mengerahkan tenaga serta sumber daya mereka sendiri. Di sini terlihat jelas: ruang kelas darurat bukan sekadar tenda darurat, tetapi pernyataan politik warga bahwa pendidikan tidak boleh menunggu anggaran cair. Kepala sekolah menegaskan, "Dari tangan orangtua, lahir ruang belajar. Dari gotong royong, tumbuh harapan". Ini tamparan halus bagi pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan menjaga infrastruktur sekolah, bukan warga yang sudah lelah dihantam bencana.
Nagan Raya: ketika PAUD dibiarkan menunggu di ujung surat permohonan
Kontras dengan gerak cepat orang tua di Manggarai Timur, PAUD Miftahul Ulum di Desa Sumber Makmur memantul-mantul di tembok birokrasi. Pengelola PAUD ini mengeluhkan lambatnya respons atas proposal perbaikan gedung yang diajukan sejak beberapa waktu lalu dan belum juga mendapat tanggapan resmi. Sementara surat menunggu paraf, kerusakan di ruang kelas terus memburuk dan mengancam kenyamanan serta keselamatan siswa usia dini yang aktif bermain dan belajar setiap hari. Kepala PAUD mengingatkan bahwa jika dibiarkan terlalu lama tanpa perbaikan, aktivitas belajar bisa terhenti sepenuhnya. Ironisnya, masyarakat dan orang tua justru harus memohon agar anggaran pendidikan anak usia dini di pelosok lebih diprioritaskan. Ini menyingkap fakta pahit: akses pendidikan anak paling muda—yang mestinya paling dilindungi—sering ditempatkan di antrean terakhir.
Ruang kelas darurat bukan solusi ideal, tapi bukti bahwa komunitas tidak pasrah
Ruang kelas darurat yang dibangun orang tua SDK Waelengga adalah upaya menjaga agar kegiatan belajar mengajar tidak terputus selama pemulihan sarana dan prasarana sekolah. Di balik bilik bambu, ada pesan keras: jika negara lambat, masyarakat akan bergerak sendiri. Komite sekolah dan orang tua bahu-membahu menyiapkan tempat belajar sementara agar akses pendidikan anak tetap terjaga meski gedung utama tak layak pakai. Ini bentuk aksi kolektif yang penting, tetapi tidak boleh dinormalisasi sebagai pola tetap. Infrastruktur sekolah adalah tanggung jawab negara, bukan proyek sukarela warga setiap kali terjadi bencana. Ruang kelas darurat layak dipuji sebagai simbol daya tahan komunitas, namun ia sekaligus alarm: sampai kapan kita membiarkan anak belajar di ruang sementara, sementara janji perbaikan permanen tak juga diwujudkan?
Apa yang seharusnya terjadi setelah ruang darurat dibangun
Dua kisah ini menunjukkan pola yang sama: masyarakat bergerak lebih dulu, pemerintah menyusul entah kapan. Di Manggarai Timur, keluarga besar SDK Waelengga hanya bisa berharap pemulihan sarana pendidikan berjalan baik agar anak kembali ke ruang kelas yang aman dan layak. Di Nagan Raya, pengelola PAUD menunggu kepastian dan jadwal peninjauan lapangan sambil berharap alokasi dana rehabilitasi segera turun. Harapan bukanlah rencana. Jika negara serius terhadap infrastruktur sekolah, seharusnya ada jalur cepat untuk sekolah rusak gempa, mekanisme prioritas bagi PAUD, dan batas waktu jelas untuk menanggapi proposal perbaikan. Orang tua sudah membuktikan bahwa mereka sanggup menjaga api belajar anak; sekarang giliran pemerintah membuktikan bahwa tanggung jawab itu bukan mereka emban sendirian.
