Limbah pakaian bukan sekadar soal kebiasaan membuang
Limbah pakaian adalah sisa tekstil dari produksi, penggunaan, dan pembuangan sandang yang menumpuk ketika sistem pengumpulan serta pengolahannya tidak mampu mengimbangi laju konsumsi. Karena itu, menyalahkan pembeli saja tidak cukup: industri yang terus mendorong pergantian tren cepat ikut membentuk masalahnya. Produksi tekstil meningkat dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir, sementara sekitar 92 juta ton limbah tekstil dibuang setiap tahun di dunia.
Dampaknya tertanam sejak bahan baku diproses. Satu kaus katun membutuhkan 2.700 liter air untuk diproduksi; jika dibuang setelah sedikit dipakai, sumber daya itu ikut terbuang. Pakaian sintetis berbahan turunan minyak bumi juga dapat melepaskan mikroplastik saat dicuci. Partikel itu masuk ke saluran air dan rantai makanan, sedangkan pewarna kimia tertentu berisiko mencemari sungai dan mengancam kesehatan warga yang terpapar dalam jangka panjang. Jadi, sampah fesyen bukan urusan lemari yang penuh saja, melainkan persoalan pencemaran dan iklim yang memerlukan tanggung jawab bersama.
Industri membentuk pilihan, konsumen menentukan pemakaian
Mode yang berganti cepat membuat pakaian murah dan baru terus terasa perlu, sementara beban lingkungan dari produksi dan pembuangan jarang terlihat oleh pembeli. Konsumen memang punya kuasa untuk membeli lebih jarang, merawat pakaian lebih lama, dan memilih barang bekas atau memperbaiki pakaian. Namun pilihan pribadi tak akan menandingi perubahan dari produsen jika pakaian tetap dirancang cepat usang dan sulit diperbaiki atau didaur ulang.
Pembagian tanggung jawab harus mencakup seluruh rantai: produsen perlu mengurangi dampak bahan dan prosesnya, pemerintah harus memastikan sistem pengumpulan serta pengolahan tersedia, dan konsumen perlu mengubah kebiasaan belanja serta membuang. Dokumenter Menolak Punah, yang disutradarai Aji Yahuti dan Dandhy Laksono setelah empat tahun riset dan produksi, mengangkat krisis lingkungan di balik mode cepat serta upaya merawat warisan sandang. Penelusuran mereka di Lombok pada 2021 menemukan kawasan yang ditanami kapas lokal. Temuan itu mengingatkan bahwa pilihan material dan hubungan dengan asal pakaian juga bagian dari pembahasan tanggung jawab.
Daur ulang tekstil perlu ditopang sistem dan aturan
Daur ulang tekstil menjanjikan, tetapi belum bisa dijadikan alasan untuk terus memproduksi dan membeli tanpa batas. Baru sekitar 1 persen pakaian di dunia yang benar-benar didaur ulang. Kain campuran, termasuk poliester dan katun, sulit dipisahkan, sehingga penyortiran sejak awal dan kapasitas pengolahan domestik menjadi penentu. Teknologi pemisahan serat yang berkembang dapat membantu mendaur ulang kain campuran tanpa menurunkan kualitas; penggunaan serat daur ulang juga berpotensi menekan emisi karbon hingga 80 persen serta menghemat air dan bahan kimia.
Namun teknologi tak menggantikan regulasi fesyen. Aturan perlu mendorong pengumpulan, penyortiran, dan pengolahan yang bertanggung jawab, sekaligus mencegah limbah yang tak layak pakai sekadar dikirim ke negara lain. Tanpa kewajiban yang jelas dan infrastruktur yang memadai, pakaian tetap berakhir di tempat pembuangan, seperti tumpukan limbah fesyen di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Menguatkan rantai pengumpulan dan kemampuan daur ulang di dalam negeri bukan pelengkap, melainkan syarat agar inovasi memberi hasil nyata.
Tanggung jawab dimulai sebelum pakaian dibeli
Jawaban atas pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab bukanlah memilih satu pihak. Industri memiliki kuasa besar atas bahan, desain, volume produksi, dan daya tahan; pemerintah menentukan aturan dan infrastruktur; konsumen memengaruhi permintaan melalui cara membeli, memakai, dan merawat pakaian. Generasi muda juga dapat mendorong perubahan dengan mempertanyakan siklus konsumsi cepat dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan asal bahan sandang.
Prioritasnya harus jelas: mengurangi produksi yang tidak perlu, memperpanjang usia pakai, lalu mengolah kembali tekstil yang memang sudah tak bisa digunakan. Daur ulang penting, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan jika diperlakukan sebagai izin untuk mempertahankan pola lama. Regulasi fesyen yang mengikat, sistem pengumpulan yang berfungsi, dan pilihan konsumsi yang lebih sadar perlu bergerak bersama. Kesimpulannya, limbah pakaian tak akan berkurang dengan menyalahkan pembeli saja; perubahan harus dimulai dari desain dan produksi, lalu berlanjut hingga cara kita memperlakukan pakaian setelah membelinya.
