Pariwisata olahraga lari: uang mengalir, protes pun muncul
Pariwisata olahraga lari adalah penyelenggaraan lomba lari—dari 5K hingga marathon—yang sengaja dirancang menarik pelari luar kota dan mancanegara, sehingga mendorong kunjungan wisata, okupansi hotel, konsumsi di restoran, belanja oleh-oleh, serta aktivitas UMKM di sekitar rute dan destinasi kota tuan rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota besar menjadikannya alat percepatan ekonomi sekaligus promosi citra kota. Namun di balik euforia finisher medal dan foto garis start yang penuh, warga yang tidak ikut berlari sering menanggung biaya sosial: kemacetan, kebisingan, hingga sampah di ruang publik. Di sinilah pertanyaan kuncinya: seberapa jauh kita rela mengorbankan kenyamanan sehari-hari demi dampak ekonomi event marathon yang hanya berlangsung beberapa hari?
Surabaya memberi contoh paling terang tentang potensi sekaligus dilema ini. Gelaran pariwisata olahraga lari seperti maraton di kota ini terbukti mendongkrak perputaran ekonomi hingga puluhan miliar rupiah. Riset atas ajang Surabaya Isoplus Marathon mencatat perputaran aktivitas ekonomi sebesar Rp74,78 miliar hanya dalam tiga hari, dengan estimasi kontribusi ke PDRB kota mencapai Rp41,42 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik; ia berarti kamar hotel yang terisi, resto yang penuh, dan omzet pedagang yang melonjak. Tetapi pada saat yang sama, event tersebut memantik pro-kontra karena mitigasi dampak sosial dan manajemen lalu lintas dianggap belum sejalan dengan skala ekonominya.
Hotel penuh, UMKM panen: siapa paling diuntungkan?
Jika mengikuti aliran uangnya, pemenang terbesar pariwisata olahraga lari ada di sektor akomodasi dan UMKM lokal. Riset Surabaya Isoplus Marathon menghitung pengeluaran peserta untuk akomodasi hotel, makanan, oleh-oleh, dan transportasi lokal sebagai basis perputaran ekonomi Rp74,78 miliar. Peningkatan okupansi hotel event lari terasa langsung: akhir pekan yang biasanya sepi berubah jadi high season mini, bukan hanya bagi hotel berbintang, tapi juga penginapan kecil di sekitar pusat kota. Pemerintah daerah lain menyadari pola serupa. Pemerintah kota di Samarinda menegaskan peran mereka adalah menyiapkan landasan agar ekonomi swasta bisa tumbuh, bukan menghambat aktivitas usaha perhotelan. Pendekatan pro-pasar inilah yang membuat event lari menarik: konsumen datang sendiri, tanpa perlu kebijakan yang mengarahkan tamu ke hotel tertentu.
Di level jalanan, UMKM dan event olahraga membentuk simbiosis yang lebih cair. Wali kota Surabaya menyebut setiap penyelenggaraan ajang lari turut mendorong aktivitas ekonomi UMKM dan menjadi cara menaikkan jumlah kunjungan wisatawan serta pendapatan asli daerah melalui sport tourism, terutama lomba jarak jauh. Pedagang kopi, penjual makanan ringan, hingga penyedia jasa transportasi lokal ikut kebagian rezeki dari ribuan pelari dan pendukung yang datang. Jika dikombinasikan dengan kalender event kelas dunia seperti Bromo Marathon dan Mantra116 yang sudah bertaraf internasional, Jawa Timur sedang membangun ekosistem pariwisata lari yang, bila dikelola konsisten, bisa menjadi mesin ekonomi musiman yang sangat kuat.
Kemacetan, kebisingan, dan lingkungan: warga bayar harga samping
Di sisi lain neraca, sport tourism lari di kota besar masih meninggalkan jejak sosial yang berat. Di Surabaya, penyelenggaraan ajang lari pada Minggu 4 Oktober memicu keluhan warga terkait rekayasa lalu lintas dan akses jalan. Penutupan sejumlah ruas hingga pukul 10.00 pagi berarti pekerja shift, pedagang pasar, hingga orang tua yang mengantar anak harus memutar jauh atau terjebak macet. Kepala bidang terkait di level provinsi terang-terangan mengingatkan bahwa setiap event sport tourism wajib direncanakan dengan matang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesibukan masyarakat. Tanpa itu, maraton yang dimaksudkan mempromosikan kota malah menimbulkan antipati warganya sendiri.
Masalahnya bukan hanya manajemen lalu lintas event massal. Kebisingan dari pengeras suara sejak dini hari, sampah botol minum di sepanjang rute, dan okupasi ruang publik untuk race village sering menimbulkan kesan bahwa warga adalah penonton yang tak dimintai persetujuan. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya mitigasi menyeluruh: penutupan jalan yang diimbangi jalur alternatif memadai, pemilihan rute yang tidak melumpuhkan pusat kota, hingga pengaturan keramaian agar tidak menimbulkan dampak tidak baik bagi masyarakat. Wali kota Surabaya sendiri mengakui perlu evaluasi, terutama terkait sosialisasi penutupan jalan dan kemampuan petugas mengarahkan pengendara ke jalur alternatif. Tanpa perbaikan serius, kelelahan sosial warga bisa menggerus legitimasi setiap event berikutnya.
Mencari titik temu: desain event yang pro-ekonomi dan pro-warga
Pertanyaan strategisnya: bagaimana menjaga dampak ekonomi event marathon tanpa mengorbankan kualitas hidup warga kota? Jawabannya bukan pada menghentikan pariwisata olahraga lari, tetapi pada desain kebijakan yang mengikat penyelenggara untuk bertanggung jawab pada ruang kota. Pemerintah provinsi menyatakan setiap gelaran sport tourism, baik oleh pemerintah maupun swasta, harus memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah sekaligus disertai perencanaan dan mitigasi terhadap catatan yang ada. Ini berarti rute, jam start, dan titik penutupan jalan tidak boleh ditentukan hanya oleh kepentingan promosi atau kebutuhan sponsor. Warga yang terdampak harus dilibatkan setidaknya melalui sosialisasi dua arah, bukan sekadar pengumuman satu arah jelang lomba.
Di level kota, pemimpin daerah seperti Wali Kota Surabaya menyebut evaluasi akan dimasifkan sebelum event maraton berikutnya, termasuk menegaskan bahwa penutupan jalan hanya dilakukan untuk lomba dengan pelari internasional. Pendekatan ini bisa menjadi kompromi awal: event skala besar diberi karpet merah, tetapi dengan kompensasi sosial yang jelas, sementara lomba skala lebih kecil diarahkan ke kawasan yang tidak memblokir urat nadi kota. Pengalaman Samarinda yang menempatkan pemerintah sebagai regulator yang memberi ruang persaingan sehat bagi perhotelan, alih-alih mengarahkan semua kegiatan ke satu tempat, bisa diadaptasi: pemerintah kota seharusnya menjadi penjamin keseimbangan, bukan sekadar pencari angka PDRB. Tanpa keseimbangan itu, sport tourism akan terus terasa seperti pesta yang meriah bagi pendatang, tetapi melelahkan bagi tuan rumah.
