Porang sebagai simbol naik kelas ekonomi desa NTB
Porang ekspor China adalah upaya mengubah umbi porang yang selama ini dipandang sebagai komoditas tradisional menjadi produk bernilai tinggi melalui pengolahan tepung dan produk turunan, didukung literasi keuangan UMKM, integrasi layanan keuangan digital, serta sinergi lintas lembaga untuk membuka akses pasar ekspor dan memperkuat ekonomi desa NTB. Di Lombok Timur, pendekatan ini bukan sekadar wacana, tetapi diletakkan sebagai strategi resmi pemerintah daerah dan Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB untuk menjadikan ekonomi desa dan UMKM sebagai mesin pertumbuhan baru.
Bupati menegaskan bahwa daerahnya tidak boleh lagi terpaku pada pola lama yang mengandalkan bahan mentah murah dan menonton nilai tambah lari ke luar daerah. Pilihan menjadikan porang sebagai komoditas unggulan dipadu dengan program desa berdaya menunjukkan sikap: ekonomi desa NTB harus naik kelas atau tertinggal. Dengan fasilitas pengolahan berkapasitas besar yang mampu mengubah umbi menjadi tepung, Lombok Timur mengirim sinyal bahwa desa sanggup masuk rantai industri, bukan hanya jadi pemasok di ujung paling lemah.
Dari umbi ke tepung: porang disiapkan menembus pasar China
Keputusan menyiapkan porang ekspor China adalah langkah berani sekaligus logis. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sedang menyiapkan ekspor perdana tepung porang ke Tiongkok dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi persyaratan karantina dan dokumen lain yang dibutuhkan. Ini penting: tanpa ekspor, seluruh narasi nilai tambah hanya berputar di brosur. Dengan target pasar jelas, petani dan pelaku UMKM punya alasan kuat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.
Pengolahan porang menjadi tepung membuka rantai usaha baru di desa: petani tidak berhenti sebagai penyedia bahan mentah, tetapi bisa terhubung dengan industri pengolahan, jasa logistik, sampai eksportir. Menurut Bupati, dukungan permodalan sekitar Rp20 miliar pada 2025 hanyalah titik awal, bukan solusi tunggal. Yang menentukan adalah kemampuan pelaku usaha membaca kebutuhan pasar China, menjaga standar kualitas, dan memastikan produk porang layak ekspor secara berkelanjutan. Tanpa orientasi ekspor yang jelas, porang mudah kembali menjadi komoditas musiman tanpa cerita sukses.
Literasi keuangan UMKM: fondasi porang jadi komoditas ekspor
Menjadikan porang sebagai komoditas ekspor menuntut lebih dari sekadar lahan dan pabrik; yang krusial adalah literasi keuangan UMKM. Forum KSSK NTB memperkuat sinergi lembaga keuangan dan fiskal melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang digelar di Kantor Bupati Lombok Timur pada 16 September 2026. Deputi Perwakilan BI NTB menekankan bahwa pemahaman layanan keuangan formal, transaksi digital, dan akses pembiayaan adalah fondasi membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Di lapangan, edukasi disusun komprehensif: BI mengajarkan sistem pembayaran seperti RTGS, SKNBI, BI-FAST, QRIS Cross Border, dan Kartu Kredit Indonesia; OJK memperkuat inklusi keuangan dan memperingatkan soal investasi bodong serta pinjol ilegal; DJPb memperkenalkan pembiayaan UMi dan UMi Pro untuk UMKM; Bea Cukai menjelaskan kelengkapan dokumen ekspor; DJP mengedukasi kewajiban pajak; LPS menekankan pentingnya menabung dan penjaminan simpanan. Tanpa kemampuan mengelola keuangan dan memahami risiko, petani porang dan pelaku UMKM mudah tersandung di titik pembiayaan dan pembayaran, padahal itulah jalur yang menghubungkan desa ke pasar global.
Program Desa Berdaya: skema terarah, bukan bagi-bagi bantuan
Program desa berdaya di NTB sengaja dirancang untuk menghindari jebakan bantuan sesaat. Lombok Timur mendapat cakupan fasilitasi terbesar dengan tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang menerima dukungan pendanaan langsung ke masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif. Agar dana tidak menguap, pemerintah menugaskan 144 pendamping yang membantu pengelolaan keuangan, tata kelola kegiatan, dan pengembangan usaha masyarakat. Ini adalah pembeda utama: uang ditemani pengetahuan, bukan dibiarkan jalan sendiri.
Di tingkat provinsi, kebijakan diarahkan agar berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan, baik ekstrem maupun absolut yang masih berada di angka 11,17 persen atau sekitar 624 ribu orang. Dengan pertumbuhan ekonomi makro 7,4 persen yang masih didominasi sektor pertambangan, program desa berdaya adalah cara menggeser mesin pertumbuhan ke sektor yang menyentuh lebih banyak warga: ekonomi desa NTB, UMKM, kelautan, dan pariwisata. Jika pendamping gagal mengawal usaha produktif, porang dan komoditas lain hanya akan menjadi proyek percontohan tanpa efek nyata bagi angka kemiskinan.
Sinergi lembaga: stabilitas sistem keuangan jadi penopang ekspor desa
Strategi naik kelas ekonomi desa tidak bisa berjalan dengan satu aktor tunggal. Forum KSSK NTB mengumpulkan BI, OJK, DJPb, DJP, dan LPS Regional II dalam satu agenda, menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan lokal adalah prasyarat agar desa berani bermain di pasar ekspor. Sinergi lintas instansi ini diharapkan meningkatkan literasi ekonomi masyarakat dan membuka akses lebih luas ke sistem pembayaran hingga peluang ekspor. Tanpa koordinasi, petani porang akan berhadapan dengan kebijakan yang saling tumpang tindih dan prosedur berbelit.
Ke depan, pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, dan UMKM dimasukkan sebagai agenda transformasi ekonomi daerah dalam RPJMD. Porang hanyalah salah satu pintu; yang lebih penting adalah pola: komoditas lokal diolah di desa, dijual lewat sistem keuangan formal, dan menembus pasar internasional dengan dukungan lembaga yang terkoordinasi. Jika NTB konsisten menjaga pola ini, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan pelaku ekonomi dengan daya tawar. Kesimpulannya jelas: ekspor porang ke China bukan akhir cerita, tetapi awal dari model baru ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.
