Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Status PPPK Paruh Waktu Makin Jelas, Tunjangan Jadi Sorotan

Status PPPK Paruh Waktu Makin Jelas, Tunjangan Jadi Sorotan
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Kepastian status perlu diikuti perlindungan nyata

PPPK paruh waktu adalah status kepegawaian bagi pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjalankan tugas secara paruh waktu, termasuk guru yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Kepastian mengenai status ini penting karena guru membutuhkan kejelasan tentang pekerjaan sekaligus dukungan untuk menjalankan tugasnya.

Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan seluruh guru PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu di lingkungan pemda memiliki sertifikat pendidik paling lambat pada 2027. Target itu disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026. Langkah tersebut memberi arah yang lebih jelas bagi guru, termasuk mereka yang berstatus paruh waktu. Namun, target sertifikasi bukan jawaban lengkap atas persoalan kesejahteraan. Kepastian kerja dan pengakuan profesional perlu berjalan bersama, bukan diperlakukan seolah salah satunya cukup untuk mengatasi kegelisahan guru.

TPG berbeda menurut status guru

Perbedaan tunjangan profesi menunjukkan bahwa kepastian status belum otomatis berarti kesetaraan penghasilan. Guru PPPK paruh waktu yang sudah memiliki sertifikat pendidik disebut menerima TPG Rp2 juta, sama dengan guru non-ASN bersertifikat. Sementara itu, guru PNS bersertifikat menerima TPG bulanan sebesar satu kali gaji pokok; guru PPPK penuh waktu juga memperoleh tunjangan profesi.

Dengan demikian, TPG guru PPPK paruh waktu memiliki ketentuan yang berbeda dari pola tunjangan guru PNS, sedangkan tunjangan guru non-ASN menjadi pembanding langsung untuk besaran Rp2 juta. Angka itu penting, tetapi tidak sepatutnya menutup pembahasan tentang bagaimana status kepegawaian dan kesejahteraan dirasakan dalam praktik. Sertifikasi dapat membuka akses pada tunjangan, tetapi kebijakan yang menenangkan guru juga perlu menjelaskan hak dan jalur kerja secara terang.

Kekurangan guru membuat kepastian makin mendesak

PGRI Jawa Tengah menilai kekurangan guru masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ketua PGRI Jateng Muhdi menyampaikan hal itu dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026 di Semarang. Ia juga mengapresiasi pengumuman rencana perekrutan sekitar 956.000 guru berstatus PNS, dengan 525.000 di antaranya merupakan guru baru.

Situasi ini memperlihatkan mengapa status PPPK paruh waktu perlu dibahas bersama kebutuhan tenaga pengajar. Sekolah membutuhkan guru, sementara guru membutuhkan kepastian kerja dan perlakuan yang adil. Rencana perekrutan dapat membantu mengisi kekurangan dan menggantikan guru yang pensiun, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab persoalan tunjangan atau kejelasan status bagi tenaga yang sudah mengajar. Pemerintah perlu memastikan kebijakan kepegawaian dan kesejahteraan bergerak searah.

Sertifikasi dan anggaran harus menjadi tindak lanjut

Eri meminta Dinas Pendidikan Surabaya dan legislatif mengawal penganggaran agar tidak ada guru PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu yang tertinggal dari target sertifikasi 2027. Pemkot Surabaya juga menyiapkan anggaran pada 2027 untuk memperbaiki fasilitas sekolah negeri, terutama merenovasi toilet.

Target dan anggaran itu memberi gambaran tindak lanjut, tetapi ukurannya bukan hanya terpenuhinya sertifikat atau perbaikan sarana. Kebijakan perlu terasa pada kehidupan guru: status kerja yang jelas, akses tunjangan yang dapat dipahami, dan perhatian terhadap perbedaan perlakuan. Kepastian PPPK paruh waktu berpotensi mengurangi kegelisahan, tetapi manfaatnya akan terbatas bila kesejahteraan tetap menjadi pertanyaan tanpa arah yang terang.

Kesimpulannya, target sertifikasi Surabaya merupakan langkah penting untuk memberi pengakuan profesional kepada guru. Namun, kepastian status harus disertai penjelasan yang konsisten tentang hak dan tunjangan. Guru paruh waktu tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa mereka diakui, tetapi juga kebijakan kesejahteraan yang layak dan mudah dipahami.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!