Forum TJSL Pemerintah Daerah: Dari Kegiatan Seremonial ke Strategi Fiskal
Forum TJSL pemerintah daerah adalah wadah resmi yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan prioritas pembangunan pemerintah, sehingga dana CSR perusahaan lokal tidak lagi terpecah-pecah, melainkan diarahkan menjadi pembiayaan kolaboratif yang terukur, berkelanjutan, dan menutup celah akibat keterbatasan APBD. Di tengah tekanan fiskal yang kian ketat, forum ini berubah fungsi: bukan sekadar meja rapat CSR, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan ke mana aliran dana sosial perusahaan harus bergerak. Di sinilah letak pergeseran pentingnya: TJSL tidak lagi diperlakukan sebagai bonus, melainkan bagian dari arsitektur pembiayaan pembangunan sosial. Bontang dan Bengkulu Tengah adalah dua contoh mutakhir bagaimana forum TJSL pemerintah daerah mulai dipakai sebagai strategi, bukan formalitas.
Bontang: 23 Perusahaan, APBD Terbatas, dan Target Sosial yang Konkret
Pemerintah Kota Bontang secara terbuka mengakui keterbatasan fiskal APBD dan memilih untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha sebagai jalan keluar. Strategi itu diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Forkopimda dan pemangku kepentingan yang menghadirkan 23 perusahaan yang beroperasi di Bontang, dengan 14 perusahaan bertindak sebagai mitra penyelenggara. Ini bukan sekadar forum basa-basi; kota ini sedang menjadikan forum TJSL sebagai papan kontrol kolaborasi CSR perusahaan lokal.
Pemkot mendorong dana TJSL menjadi bagian dari pembiayaan kolaboratif untuk program yang terukur dan tepat sasaran, bukan lagi bantuan insidental atau paket seremonial. Dalam forum ini, pemerintah menegaskan posisi setara: mereka tidak datang untuk “meminta-minta”, melainkan menawarkan kemitraan jangka panjang menyelesaikan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan bersama dunia usaha. Langkah Bontang menunjukkan bahwa di era keterbatasan APBD dan TJSL, keberanian mengatur ulang relasi dengan korporasi jauh lebih penting daripada menyalahkan minimnya ruang fiskal.
Memfokuskan Dana TJSL: Kesehatan, Stunting, dan Sampah Kota
Kekuatan forum TJSL pemerintah daerah baru terasa ketika prioritasnya jelas. Di Bontang, dana TJSL dibidik untuk program kesehatan, stunting, dan pengelolaan sampah kota. Salah satu skema paling konkret adalah kolaborasi pembiayaan layanan kesehatan bagi warga miskin desil 1–4, dengan usulan kontribusi perusahaan sekitar Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun per perusahaan. Enam perusahaan sudah ikut dalam pola sharing iuran ini dan menanggung 2.012 peserta jaminan kesehatan.
Di bidang gizi, pemerintah mencatat angka stunting turun dari sekitar 22 persen menjadi 17 persen dan kembali turun ke 14 persen, dengan target ditekan hingga 10 persen. Ini angka yang bisa diukur, dan forum TJSL memberi ruang bagi perusahaan untuk ikut membiayai intervensi. Di sisi lain, ancaman kapasitas sanitary landfill yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah 2–3 tahun ke depan memaksa kota ini mendorong TJSL ke penguatan TPST, bank sampah, dan penerapan 3R. Forum TJSL, dalam kasus ini, menjadi alat untuk menghubungkan proyek sosial perusahaan dengan masalah nyata kota, bukan proyek yang sekadar fotogenik.
Bengkulu Tengah: Menghidupkan Lagi Forum TJSP yang Vakum
Jika Bontang sibuk mengoptimalkan forum aktif, Bengkulu Tengah baru saja membangunkan forum TJSP yang sempat tertidur. Pemerintah kabupaten ini mengaktifkan kembali Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sekaligus mengukuhkan 22 pengurus forum tersebut melalui keputusan bupati di Pendopo Bukit Kandis. Forum ini sebelumnya vakum sekitar tiga tahun dan sekarang diharapkan kembali berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mengarahkan kontribusi perusahaan untuk pembangunan.
Bupati menolak cara pandang lama bahwa CSR hanyalah “bantuan sesaat”. Ia menegaskan bahwa keuntungan perusahaan perlu dikembalikan dalam bentuk manfaat bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan sektor prioritas lain. Harapannya jelas: melalui forum ini, program TJSL pembangunan sosial menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan memberi dampak yang terasa bagi warga. Langkah Bengkulu Tengah menunjukkan satu hal: tanpa forum TJSL pemerintah daerah yang hidup, CSR akan terus tercecer, tidak sinkron, dan sulit menjadi strategi pembangunan yang serius.
Tren Sinergi Baru: TJSL sebagai Ekosistem Pembangunan Bersama
Baik di Bontang maupun Bengkulu Tengah, arah perubahannya sama: kolaborasi pemerintah–perusahaan melalui forum TJSL menguat sebagai pola baru pembangunan sosial berkelanjutan. Rapat koordinasi di Bontang dirancang menjadi ruang strategis untuk menyatukan program pemerintah dengan kontribusi dunia usaha melalui TJSL, sementara forum TJSP di Bengkulu Tengah diposisikan sebagai wadah membangun sinergi kebutuhan pembangunan dengan kapasitas perusahaan.
Di Bontang, semua inisiatif ini akan disusun ke dalam Peta Kolaborasi TJSL Kota Bontang Tahun 2027, dengan sinkronisasi lanjutan pemerintah–perusahaan yang sudah dijadwalkan pada November 2026. Di Bengkulu Tengah, kepengurusan forum yang baru dikukuhkan menjadi fondasi untuk mengarahkan kembali program TJSL agar manfaatnya lebih nyata. Ini bukan hanya soal forum TJSL pemerintah daerah, tetapi soal cara baru memandang kolaborasi: CSR perusahaan lokal tidak lagi berdiri di pinggir, melainkan diperlakukan sebagai salah satu pilar pembiayaan pembangunan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah TJSL penting, tetapi seberapa berani pemerintah daerah mengatur dan memimpin ekosistem ini.
