Krisis air bersih punya tiga wajah
Akses air bersih adalah kemampuan warga memperoleh air yang layak dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa beban biaya atau risiko yang tidak semestinya. Di Sendangmulyo, Samparong, dan Laromabati, hambatannya berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan kegagalan melindungi kebutuhan dasar warga. Di Sendangmulyo, sumber air setempat diduga tertekan oleh penyedotan komersial. Di Samparong, fasilitas pengolahan yang diharapkan membantu warga tak berfungsi. Di Laromabati, proyek jaringan air justru disorot karena warga disebut ikut menggali tanpa upah. Ketiganya bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur: pengawasan pengambilan air, pemeliharaan fasilitas, dan kejelasan tanggung jawab proyek sama pentingnya. Jika ketiga hal itu diabaikan, anggaran dan sumber air tetap ada di atas kertas, sementara warga menanggung akibatnya.
Sendangmulyo: sumur warga menanggung tekanan
Di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Rembang, sejumlah sumur warga dilaporkan mulai mengering dan sebagian berubah menjadi payau atau asin. Warga menduga penyedotan air dalam jumlah besar menipiskan air tanah. Pengambilan untuk kebutuhan pabrik es dan penjualan ke luar desa disebut berlangsung dari pagi hingga malam; truk tangki yang digunakan berkapasitas sekitar 10 ton setiap rit. Warga juga menyebut sedikitnya lima titik usaha beroperasi. Musyawarah desa sekitar setahun sebelumnya telah menyepakati batas pengambilan maksimal tujuh rit per hari serta kontribusi bulanan untuk membantu menurunkan tarif Pamsimas. Namun, warga menilai pembatasan itu tidak dipatuhi di lapangan. Persoalan ini menuntut lebih dari kesepakatan: batas harus diawasi dan dampak pada sumur dipantau secara terbuka. Tanpa itu, manfaat ekonomi dari air komersial berisiko dibayar dengan hilangnya sumber warga.

Samparong: fasilitas ada, layanan belum hadir
Di Desa Samparong, Kecamatan Alok Timur, Sikka, lebih dari 1.200 jiwa masih mengandalkan sumber air seadanya karena fasilitas Watergen senilai Rp 2,5 miliar tidak berfungsi sejak Oktober 2025. Sebagian warga mengambil air dari sumur pesisir yang payau dan terasa asin. Abrasi juga dapat menutup sumur dengan pasir, mempersempit pilihan air rumah tangga. Warga yang membeli air kemasan 20 liter mengeluarkan sekitar Rp 10.000, sedangkan air isi ulang berkisar Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per galon. Pengeluaran berulang itu menambah beban keluarga, sementara fasilitas yang seharusnya membantu belum memberikan layanan. Pemerintah desa dan warga sedang mengumpulkan dana untuk gorong-gorong dan menyiapkan sumur baru yang lebih jauh dari bibir pantai. Upaya mandiri ini patut dihargai, tetapi tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab memastikan fasilitas publik berfungsi dan air layak tersedia.
Laromabati: proyek harus jelas, bukan membebani warga
Di Desa Laromabati, Kayoa, proyek SPAM tahun anggaran 2026 senilai Rp 4,8 miliar menuai sorotan setelah warga disebut menggali jalur pipa secara cuma-cuma dengan harapan memperoleh meter air gratis. Warga mengatakan kesediaan bekerja muncul di tengah kemarau dan kebutuhan air minum yang makin sulit. Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membantah menjanjikan meter gratis; menurut seorang pegawai, yang ditawarkan adalah tambahan aksesori seperti pipa sambungan rumah dan elbow. Ia menyebut akan menggelar rapat lagi untuk memperjelas perbedaan pemahaman itu. Persoalan ini harus diselesaikan dengan keterbukaan tentang lingkup kontrak, pembagian kerja, dan apa yang benar-benar diterima warga. Proyek bernilai besar tidak boleh membuat masyarakat menanggung pekerjaan tanpa kejelasan. Ketua LBH Ansor Maluku Utara menyatakan akan menyiapkan laporan ke Polda Maluku Utara.
Kesimpulannya: bangun, rawat, dan awasi
Tiga kasus ini menunjukkan bahwa krisis air tidak memiliki satu penyebab. Di Sendangmulyo, tekanan pada sumber warga dan dugaan pelanggaran batas pengambilan menuntut pengawasan yang nyata. Di Samparong, fasilitas Watergen yang berhenti berfungsi menegaskan bahwa pembangunan tanpa pemeliharaan tidak menghasilkan layanan. Di Laromabati, persoalan pelaksanaan proyek mengingatkan bahwa warga harus mendapat penjelasan yang jujur sebelum diminta menyumbang tenaga. Pemerintah dan pelaksana proyek perlu mengukur dampak terhadap sumur, memulihkan fasilitas yang mangkrak, serta membuka rincian pekerjaan dan mekanisme pengaduan. Warga tidak semestinya memilih antara air payau, membeli air dengan biaya rutin, atau bekerja tanpa kepastian imbalan. Ukuran keberhasilan kebijakan air bukan banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan apakah air aman benar-benar mengalir dan dapat diakses secara adil.






