Integrasi Data: Senjata Baru Melawan Underinvoicing
Deteksi underinvoicing ekspor adalah proses analisis transaksi ekspor untuk menemukan kasus ketika eksportir melaporkan harga lebih rendah dari nilai pasar yang wajar dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak atau royalti dan memindahkan nilai ekonomi ke luar negeri. Pendekatan ini menuntut integrasi data lintas kementerian, analisis transaksi ekspor yang menyeluruh, dan sistem fraud detection perdagangan yang mampu membandingkan harga yang dideklarasikan dengan berbagai indeks harga acuan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) muncul sebagai contoh nyata bagaimana integrasi data multi-sumber bukan lagi isu teknis, melainkan instrumen politik-ekonomi untuk menutup celah manipulasi nilai ekspor yang selama ini merugikan penerimaan negara.
DSI secara eksplisit diposisikan untuk memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Rosan Roeslani menegaskan bahwa pihaknya dapat menarik data dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan instansi lain dalam satu sistem terpadu. Integrasi ini lah yang mengubah pengawasan ekspor dari laporan statis menjadi pemantauan dinamis: pelabuhan asal, harga, volume, hingga negara tujuan dapat dipantau secara real time. Pernyataan kuncinya bahkan layak dikutip: “Kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, negara tujuan berapa”.
6.500 Transaksi: Skala Analisis, Skala Masalah
Inti dari deteksi underinvoicing ekspor bukan hanya kemampuan teknologi, tetapi keberanian membaca pola dalam angka besar. DSI melaporkan telah menganalisis sekitar 6.500 transaksi ekspor sejak Juni 2026. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp248,92 triliun, sebuah skala yang menunjukkan bahwa praktik pengawasan berbasis data ini tidak lagi eksperimen kecil, melainkan operasi penuh. Analisis transaksi ekspor ini dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Bank Indonesia.
Tujuannya jelas: meningkatkan transparansi dan mengarah langsung ke fraud detection perdagangan yang konkret. Integrasi ini ditujukan untuk mendeteksi pelaporan harga di bawah nilai sebenarnya (underinvoicing), praktik transfer pricing, serta data transaksi yang tidak akurat. Rosan membuka data yang sangat spesifik: “Kami sejauh ini sudah menganalisis kurang lebih 6.500 transaksi yang ada sejak dari bulan Juni... jumlahnya kurang lebih 14 miliar dolar AS”. Dengan membandingkan declared price dengan indeks harga acuan, DSI menciptakan filter otomatis yang memicu peringatan ketika harga transaksi turun terlalu jauh dari indeks.
Membongkar Underinvoicing di Batu Bara, CPO, Ferroalloy
Dampak paling terasa dari integrasi data lintas kementerian terlihat pada tiga komoditas strategis: batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy. Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa DSI telah berhasil membongkar praktik underinvoicing dari ekspor tiga komoditas ini. Kuncinya adalah kemampuan menarik dan menghubungkan data dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian dalam satu arsitektur analitik. Dari sini, DSI dapat memantau rantai lengkap: pelabuhan mana yang digunakan, harga dan pricing per transaksi, volume yang dikapalkan, hingga negara tujuan ekspor.
Hasilnya menunjukkan perubahan struktur perilaku pelaku ekspor. Kesenjangan antara declared price dan harga indeks yang sebelumnya melebar kini semakin menyempit setelah integrasi data dijalankan. Rosan menegaskan bahwa sebelum adanya DSI, terdapat gap nyata antara indeks dan declared price; setelah sistem dihubungkan dan “dibongkar”, harga yang dilaporkan kini menempel ketat pada harga indeks. Data underinvoicing tidak hanya terlihat, tetapi mulai surut: “Kalau dibilang ada under-invoicing, itu datanya kami ada, dan kami bisa lihat tetapi alhamdulillah ini sekarang sudah membaik, sangat-sangat membaik”. Dalam bahasa sederhana: ketika data lintas instansi disatukan, ruang manipulasi menyempit drastis.
Dari Pilot ke Model: Masa Depan Pengawasan Ekspor
Meski fokus awal hanya pada tiga komoditas, strategi ini jelas dirancang sebagai prototipe sistemik. Pada tahap saat ini, DSI masih melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo, cakupan pemantauan akan diperluas ke komoditas lainnya. Pemerintah secara eksplisit menyebut rencana memperluas pengawasan tersebut agar transaksi ekspor dapat dievaluasi dan dideteksi secara lebih luas.
Secara politik, pesan yang dibawa model ini tegas: integrasi data lintas kementerian bukan lagi pilihan, tetapi prasyarat untuk revenue protection yang serius. DSI tidak mengubah kontrak dagang; eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli, termasuk untuk kontrak jangka panjang. Namun, ruang abu-abu antara indeks harga dan declared price kini diawasi ketat oleh sistem analisis data lintas instansi. Deteksi underinvoicing ekspor dan fraud detection perdagangan tidak lagi bergantung pada audit manual yang lambat, melainkan pada arsitektur data multi-sumber yang terus diperbarui. Jika model ini konsisten diperluas, ia berpotensi menjadi rujukan pengawasan ekspor yang mengurangi kebocoran penerimaan tanpa harus mengganggu arus dagang legal.
