Promosi publik harus disertai pertanggungjawaban
Jasa influencer pemerintah adalah layanan promosi yang memakai figur publik atau kreator konten untuk menyampaikan program kepada khalayak, dengan biaya dan hasil kerja yang semestinya dapat diperiksa. Prinsip itu menjadi ukuran penting dalam polemik anggaran influencer KKP sebesar Rp3,6 miliar untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Paket pengadaan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026 melibatkan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia dan figur publik Raffi Ahmad. Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading mengunjungi Natuna pada 25 Juli 2026 dalam agenda promosi program tersebut. Penggunaan figur terkenal mungkin membantu menjangkau audiens luas, tetapi popularitas bukan bukti keberhasilan. Pemerintah tetap harus menjelaskan apa yang dibeli, siapa penerima pembayaran, bagaimana biaya dihitung, dan apakah promosi itu memberi manfaat nyata bagi warga pesisir.
Di sinilah transparansi APBN harus menjadi syarat, bukan jawaban belakangan setelah kontroversi muncul. Tanpa kerangka acuan kerja, rincian keluaran, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang terbuka, masyarakat tidak punya dasar untuk menilai apakah belanja promosi sepadan dengan manfaatnya. Promosi Kampung Nelayan seharusnya dapat dinilai dari jangkauan konten, keterlibatan masyarakat, serta dampaknya terhadap pengenalan program—bukan semata-mata jumlah penonton atau nama besar yang hadir.
Klarifikasi: bukan biaya untuk satu video
Ariel, Desta, dan Gading membantah anggapan bahwa seluruh Rp3,6 miliar dibayarkan untuk satu video. Ariel mengatakan kerja sama memiliki banyak keluaran dan komponen, termasuk transportasi serta produksi, dan menegaskan bahwa angka itu bukan seluruhnya bayaran untuk mereka bertiga. Gading menyebut konten yang dibuat bersifat edukatif, memperkenalkan daerah dan pulau yang mereka kunjungi bersama KKP. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan narasi yang menyederhanakan satu paket pengadaan menjadi satu unggahan. Namun, penjelasan anggota grup saja belum menggantikan dokumen kontrak maupun laporan biaya. Ariel menyatakan RANS yang lebih tepat menjelaskan rincian kerja sama, sementara Desta menyerahkan hitung-hitungan dana kepada RANS dan instansi terkait agar dipaparkan kepada publik.
Pemerintah dan penyedia jasa sebaiknya menindaklanjuti klarifikasi itu dengan rincian yang dapat diuji: ruang lingkup pekerjaan, jumlah dan jenis konten, distribusi, biaya produksi, perjalanan, serta bukti pembayaran. Keterbukaan semacam ini melindungi publik dari spekulasi sekaligus melindungi pihak yang bekerja dari tuduhan yang tidak berdasar. Jika keluaran dan biayanya memang beragam, dokumentasi yang jelas semestinya dapat membuktikannya.
Angka kontrak menuntut pemeriksaan menyeluruh
Sorotan tidak berhenti pada satu paket Natuna. ICW mencatat tiga kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia selama 2025–2026, dengan total Rp10.796.955.000; paket 2026 untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih bernilai Rp3,6 miliar. Dalam temuan yang lebih luas, kontrak dua kementerian dengan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad disebut mencapai Rp14.696.955.002, atau hampir Rp14,7 miliar. Angka kumulatif itu tidak dengan sendirinya membuktikan penyimpangan. Namun, ia cukup besar untuk menuntut pemeriksaan yang lebih teliti atas dasar pemilihan penyedia, kewajaran biaya, dan hasil setiap kontrak. ICW mempertanyakan manfaat serta dampak belanja influencer yang belum terukur jelas dan meminta pemerintah membuka metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri.
Dr. Tirta menilai pemerintah boleh menggunakan influencer atau pemandu perjalanan untuk promosi, selama kesepakatan jelas dan tidak ada transaksi tersembunyi yang menimbulkan konflik kepentingan. Sikap itu masuk akal: persoalannya bukan profesi penerima kontrak, melainkan tata kelola uang negara. Warga berhak meminta penjelasan tentang penggunaan APBN, dan pertanyaan publik tidak sepatutnya dianggap sebagai serangan kepada figur yang terlibat.
Kesimpulan: buka dokumen, ukur hasil
Jasa influencer pemerintah dapat menjadi alat promosi yang sah, tetapi harus tunduk pada standar pengadaan dan pertanggungjawaban yang sama ketatnya dengan belanja publik lain. Untuk kasus KKP, langkah yang tepat bukan menyimpulkan bersalah hanya dari besarnya angka, juga bukan meminta masyarakat percaya tanpa bukti. KKP dan RANS perlu membuka ruang lingkup kontrak, metode penetapan harga, rincian keluaran, serta laporan pelaksanaan; hasilnya kemudian dibandingkan dengan tujuan promosi dan manfaat bagi warga Natuna. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah anggaran influencer KKP benar-benar mendukung program, sementara penyedia jasa memperoleh ruang untuk menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan. Transparansi APBN bukan hambatan bagi promosi, melainkan syarat agar promosi yang dibiayai negara layak dipercaya.
