Lonjakan Investasi: Prestasi Angka yang Menyisakan Tanda Tanya
Paradoks investasi pemerintahan Prabowo adalah situasi ketika nilai penanaman modal meningkat tajam hingga ribuan triliun rupiah dalam dua tahun, tetapi dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat belum sebanding dengan besarnya lonjakan angka tersebut.
Dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kenaikan investasi menjadi salah satu catatan paling sering dikutip sebagai keberhasilan ekonomi. Ekonom dari CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai peningkatan investasi memang patut diapresiasi sebagai capaian positif. Di sisi lain, momentum evaluasi dua tahun pemerintahan mendorong pertanyaan lebih tajam: untuk siapa semua angka ini bekerja, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan warga biasa?
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun dan diklaim menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Kutipan yang layak dicatat: “Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang.” Angka ini menjadi pijakan utama narasi keberhasilan, namun juga titik awal kritik terhadap kualitas dan sebaran manfaatnya.
Proyek Padat Modal: Mesin Uang, Bukan Mesin Kerja
Masalah utama bukan pada besarnya investasi, melainkan pada karakternya. Dipo Satria Ramli menegaskan bahwa kenaikan investasi belum diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai karena arus modal lebih banyak mengalir ke proyek infrastruktur padat modal. Hilirisasi dan pembangunan pusat data (data center) menjadi contoh sektor yang membutuhkan dana besar, teknologi tinggi, tetapi relatif sedikit tenaga kerja.
Dalam bahasa lugas Dipo, “Investasi itu naik, tetapi sayangnya kebanyakan investasi yang terjadi adalah di proyek-proyek yang padat modal, bukan padat karya.” Artinya, mesin dan teknologi menggantikan banyak fungsi manusia. Proyek-proyek seperti ini penting untuk struktur industri jangka panjang, tetapi jika dibiarkan mendominasi tanpa penyeimbang, ia akan menciptakan pertumbuhan yang dingin: angka naik, tetapi pengangguran dan setengah pengangguran tetap membayangi.
Ketika pemerintah menonjolkan angka serapan 5,48 juta tenaga kerja sebagai bukti keberhasilan, publik berhak bertanya: pekerjaan seperti apa yang tercipta, di sektor mana, dan berapa banyak yang bersifat tetap, layak, dan tersebar merata? Tanpa jawaban jelas, klaim keberhasilan investasi pemerintahan Prabowo berisiko menjadi narasi sepihak yang menutupi fakta bahwa banyak warga masih kesulitan mencari pekerjaan layak.
Tantangan Ekonomi: Data, Pemerataan, dan Mutu Pekerjaan
Lonjakan investasi tidak boleh dibaca terpisah dari tantangan ekonomi lain. Dipo menyoroti persoalan akurasi data desil yang digunakan pemerintah untuk memetakan tingkat kesejahteraan. Ketika data dasar kesejahteraan dipertanyakan, maka klaim keberhasilan apa pun—termasuk soal investasi dan penciptaan lapangan kerja—perlu dilihat dengan lebih kritis. Ia mengingatkan bahwa “orang miskin masih banyak sekali”, sebuah pernyataan yang menampar optimisme berlebihan.
Laporan resmi pemerintah sendiri mengakui bahwa angka investasi harus dibaca bersama indikator lain seperti kualitas pekerjaan dan pemerataan pendapatan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya persebaran investasi di luar Pulau Jawa agar pertumbuhan tidak terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju. Artinya, ada kesadaran bahwa investasi besar tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran.
Memasuki tahun ketiga, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan investasi memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk peningkatan keterampilan pekerja dan keterlibatan UMKM. Namun selama fokus utama tetap pada proyek infrastruktur padat modal, risiko yang mengintai adalah terciptanya ekonomi dua jalur: sektor modern yang kaya modal dan teknologi, berhadapan dengan lautan pekerja yang tidak terserap atau terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah.
Dari Angka ke Manfaat: Mengubah Arah Kebijakan Investasi
Kunci persoalan hari ini bukan apakah investasi pemerintahan Prabowo berhasil meningkat—angka Rp3.923,2 triliun sudah menjawab itu—melainkan apakah lonjakan tersebut mengalir menjadi kesejahteraan nyata. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak berhenti pada dorongan investasi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki mutu hidup warga.
Rosan Perkasa Roeslani menegaskan pemerintah akan terus mendorong investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi dan industrialisasi. Secara strategis, arah ini masuk akal untuk memperkokoh struktur industri. Namun, tanpa koreksi, fokus berlebihan pada proyek padat modal akan mempertahankan paradoks: pertumbuhan ekonomi dua tahun pertama tampak mengesankan di atas kertas, tetapi tidak cukup mengurangi kecemasan masyarakat terhadap pekerjaan dan penghasilan.
Evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi momentum penting untuk menggeser ukuran keberhasilan: dari sekadar nilai investasi ke dampak nyata pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Transparansi data dan evaluasi independen mutlak diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh. Tanpa itu, investasi akan tetap menjadi cerita besar yang indah di podium, namun hampa di dompet dan meja makan banyak keluarga.
