Perbaikan rumah menjadi prioritas yang lebih besar
Program bedah rumah adalah upaya memperbaiki rumah yang tidak layak agar penghuninya memperoleh tempat tinggal lebih aman dan sehat, sekaligus memperluas kesempatan memiliki rumah melalui skema subsidi. Perpaduan perbaikan dan akses kepemilikan ini penting: kebijakan perumahan seharusnya tidak hanya menambah unit, tetapi juga meningkatkan mutu tempat tinggal yang sudah dihuni. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan perkembangan program tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Skala bedah rumah naik dari 45 ribu pada tahun sebelumnya menjadi 400 ribu tahun ini. Kenaikan itu menjawab kebutuhan memperluas akses terhadap hunian layak dan memperbaiki kualitas rumah masyarakat. Namun, angka besar baru bermakna jika sasaran tepat dan hasil perbaikan bertahan lama.
Program tidak berhenti pada renovasi. Pemerintah juga menyalurkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), agar lebih banyak masyarakat dapat memiliki rumah dengan pembiayaan terjangkau. Dua jalur ini menyasar kebutuhan berbeda: bedah rumah memperbaiki kondisi hunian yang sudah ada, sementara rumah subsidi membuka jalan bagi kepemilikan. Menyatukan keduanya dalam satu agenda masuk akal, tetapi keberhasilannya perlu dinilai dari manfaat nyata bagi keluarga, bukan semata jumlah rumah yang diumumkan.
Bahan lokal menghubungkan pembangunan dan ekonomi daerah
Penggunaan produk UMKM bahan bangunan memberi program perumahan manfaat tambahan: kebutuhan material dapat menciptakan pasar bagi produsen setempat. Contohnya, pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar melalui pendampingan serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah menyatakan ingin agar produk daerah digunakan di wilayah asalnya, lalu memperluas pendekatan ini ke produk dan daerah lain. Arah tersebut patut didukung karena belanja pembangunan dapat berputar di ekonomi lokal. Tetapi manfaatnya tidak otomatis: pelaku usaha kecil harus memperoleh kesempatan yang terbuka, permintaan yang cukup, dan dukungan agar mampu memasok sesuai kebutuhan proyek.
Maruarar menyebut 34 UMKM telah lolos SNI dan menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat dengan mutu yang dijaga. Angka ini menunjukkan potensi skala produksi, sekaligus menegaskan bahwa sertifikasi bukan pelengkap administratif. Dalam program perumahan, material yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengurangi keamanan, daya tahan, dan kelayakan hunian. Sebaliknya, standar yang jelas memberi pembeli dan pelaksana proyek tolok ukur untuk menilai produk lokal. Tantangannya adalah menjaga konsistensi mutu saat produksi meningkat: pendampingan, pengujian, sertifikasi, dan pemeriksaan di lapangan perlu berjalan beriringan. Mengutamakan produk lokal seharusnya tidak berarti melonggarkan syarat keselamatan.
Keberhasilan bergantung pada mutu dan pelaksanaan
Menghubungkan program bedah rumah, rumah subsidi, dan pasokan UMKM adalah gagasan yang kuat, tetapi pelaksanaannya harus menjaga keseimbangan antara pemberdayaan usaha kecil dan perlindungan penghuni. Pemerintah perlu memastikan produk lokal memenuhi kebutuhan teknis setiap jenis pekerjaan, tersedia sesuai jadwal, dan tetap konsisten mutunya ketika permintaan meningkat. Pendampingan dan sertifikasi SNI yang disebut dalam program genteng Majalengka merupakan langkah awal; pemantauan setelah material digunakan juga penting untuk memastikan kelayakan bangunan, bukan hanya kelayakan dokumen. Penyaluran manfaat kepada UMKM pun perlu transparan agar kesempatan tidak terkonsentrasi pada segelintir pemasok.
Langkah berikutnya mencakup perluasan pemanfaatan produk lokal ke daerah dan jenis bahan lain. Pemerintah juga menyiapkan program ASRI untuk mendukung lingkungan permukiman yang nyaman, indah, sehat, sekaligus melibatkan UMKM. Agenda ini dapat memperluas dampak kebijakan, asalkan sasaran, standar, serta mekanisme pengawasan jelas. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya 400 ribu rumah yang diperbaiki atau jutaan genteng yang disiapkan, melainkan hunian yang benar-benar layak dan usaha lokal yang tumbuh tanpa mengorbankan mutu. Perumahan yang baik harus memperbaiki kehidupan warga sekaligus membuka peluang ekonomi dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
