TPT Bukan Sunset: Angka-angka yang Membantah Pesimisme
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah sektor manufaktur padat karya yang mencakup rantai produksi panjang dari hulu, antara, hingga hilir, menyumbang hampir 1% terhadap PDB nasional, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menjadi salah satu penopang ekspor nonmigas melalui produk tekstil dan garmen bernilai tinggi yang dipasarkan ke berbagai negara. Pemerintah menolak label sunset industry karena fakta di lapangan menunjukkan sektor ini masih tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan punya ruang ekspansi. Kontribusi terhadap PDB mencapai sekitar 0,97% dengan penyerapan sekitar 4 juta pekerja serta ekspor bernilai besar. Ini bukan profil sektor yang sekarat, melainkan sektor yang tertekan dan membutuhkan kebijakan cerdas. Utilisasi pabrik hanya 75%, artinya masih ada cadangan kapasitas yang dapat diaktifkan tanpa investasi greenfield besar. Narasi sunset lebih banyak lahir dari rasa lelah menghadapi tekanan impor dan biaya tinggi, bukan dari data.
Rapat Istana: Sinyal Politik Jelas untuk Industri Tekstil Ekspansi
Momentum penting datang ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi TPT dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 September 2026. Di forum itulah pemerintah menegaskan TPT bukan sunset industry dan masih punya ruang ekspansi dari hulu hingga hilir. Pernyataan ini bukan sekadar retorika; ia adalah sinyal politik bahwa TPT pemerintah support akan diprioritaskan dalam desain kebijakan ekonomi ke depan. Menko menyebut struktur industri TPT panjang dan saling bergantung, sehingga kebijakan tidak boleh berhenti di satu mata rantai saja. Menariknya, industri TPT tumbuh 5,6%, di atas pertumbuhan ekonomi, sementara sektor kulit dan alas kaki tumbuh 8,25%. Kutipan angka pertumbuhan ini adalah pernyataan eksplisit bahwa pemerintah melihat dinamika positif yang layak didorong lebih jauh, bukan sektor yang siap ditinggalkan.
Daya Saing Tekstil Nasional: Masalah Besar Ada di Hulu
Jika daya saing tekstil nasional tersendat, akar persoalan utamanya bukan pada mesin jahit di pabrik garmen, melainkan pada ketimpangan hulu dan hilir. Pemerintah mengakui struktur perdagangan menunjukkan sektor hulu hingga tengah masih menjadi net importer, sementara garmen justru net exporter. Untuk bahan baku tekstil, impor jauh lebih besar dibanding ekspor, sedangkan di pakaian jadi, ekspor mengungguli impor. Artinya, kita kuat di desain, produksi, dan penjualan garmen, tetapi bergantung pada bahan baku yang mahal. Pemerintah menyebut salah satu pekerjaan rumah utama adalah memperkuat rantai pasok TPT dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang disorot termasuk harmonisasi tarif agar biaya dan arus bahan baku tidak menekan produsen lokal. Tanpa tata niaga yang rasional, modernisasi mesin dan efisiensi pabrik akan mentok pada harga bahan baku yang tidak kompetitif.
Impor Pakaian dan Reinvestasi Industri Garmen
Di sisi hilir, pemerintah mulai mengejar sumber gangguan paling nyata: impor pakaian kiloan dan ball press, termasuk pakaian bekas ilegal, yang merusak harga dan margin produsen garmen dalam negeri. Menko Perekonomian menyebut impor jenis ini akan ditertibkan dan telah diminta kepada Dirjen Bea Cukai untuk tindakan konkret. Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan evaluasi regulasi impor, Persetujuan Teknis (Pertek), hingga PPN yang dinilai masih menghambat industri TPT dan garmen. Di balik penertiban ini ada agenda lebih besar: membuka ruang reinvestasi industri garmen dan penambahan modal kerja, karena sektor ini dipandang masih layak menjadi sasaran investasi. Statusnya sebagai sektor padat karya dengan ekspor kuat menjadikan setiap reinvestasi pabrik bukan hanya keputusan bisnis, tetapi juga keputusan sosial yang berdampak pada jutaan pekerja.
Peluang Bisnis: Dari Harmonisasi Kebijakan ke Modernisasi Pabrik
Di balik tekanan global, peluang bisnis di sektor TPT terbuka lebar bagi perusahaan yang berani ekspansi dan modernisasi fasilitas produksi. Pemerintah secara eksplisit menyatakan industri ini bukan sunset dan ingin mendorong reinvestasi serta penambahan modal kerja. Dengan utilisasi pabrik sekitar 75%, ada ruang industri tekstil ekspansi melalui peningkatan kapasitas, penajaman lini produk, atau penguatan rantai pasok hulu. Evaluasi tarif, Pertek, PPN, dan aturan impor yang sedang disiapkan memberi sinyal bahwa TPT pemerintah support akan lebih terasa ketika hambatan birokrasi mulai dikurangi. Bagi pelaku usaha, fase transisi kebijakan ini adalah saat yang tepat menyiapkan proyek modernisasi mesin, digitalisasi rantai pasok, dan kemitraan bahan baku. Jika pemerintah konsisten membereskan aturan dan menertibkan impor merusak, daya saing tekstil nasional bisa bangkit kembali, dan kapasitas 25% yang belum terpakai dapat berubah menjadi produksi, ekspor, dan lapangan kerja baru.
