Program gizi bukan otomatis mesin pertumbuhan
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi tanpa biaya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan tujuan memperbaiki gizi sekaligus menopang kegiatan ekonomi. Namun, tujuan sosial itu tidak otomatis membuktikan bahwa MBG mampu menjadi motor pertumbuhan yang sesuai harapan. Survei ekonom MBG dari LPEM FEB UI menunjukkan 86% responden menilai program ini berisiko tidak memenuhi ekspektasi sebagai penggerak ekonomi. Survei daring pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melibatkan 63 ahli dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan institusi multinasional. Keraguan tersebut patut dibaca sebagai peringatan tentang klaim ekonomi program, bukan penolakan terhadap pentingnya pemenuhan gizi. Program MBG berjalan sejak awal 2025, menjangkau hampir 58 juta orang setiap hari, dan telah menyerap anggaran ratusan triliun rupiah. Dengan skala sebesar itu, pemerintah perlu menunjukkan hasil yang terukur, bukan menganggap besarnya belanja sebagai bukti keberhasilan.

Apa yang sebenarnya diragukan para ekonom?
Yang paling diragukan bukan semata-mata manfaat makanan bagi penerima, melainkan ambisi menjadikan MBG sebagai pendorong pertumbuhan. Dalam survei tersebut, MBG menjadi agenda yang paling banyak dianggap berisiko meleset dari ekspektasi; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyusul dengan 76%, sementara target pertumbuhan mendekati 8% dipilih oleh 68% responden. Kekhawatiran muncul ketika biaya pelaksanaan berpotensi meningkat jauh melampaui perkiraan, sementara penilaian umum terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja cenderung pesimistis. Respons yang paling banyak dipilih bukan mempertahankan ekspansi tanpa syarat: 73% ekonom memilih memperlambat perluasan, 71% memilih mengurangi jumlah penerima, dan 54% mendukung penghentian penuh jika biaya naik signifikan. Angka-angka ini bukan bukti bahwa program gagal, tetapi menunjukkan bahwa manfaatnya perlu ditimbang terhadap biaya dan pilihan belanja publik lain.
Perbedaan antara tujuan gizi dan klaim pertumbuhan penting dipertahankan. MBG dirancang agar anak lebih sehat, perkembangan otaknya lebih baik, dan produktivitas mereka kelak meningkat. Manfaat seperti itu bersifat jangka panjang dan tidak sama dengan dampak langsung terhadap produk domestik bruto. Herry mengutip kajian BRIN yang memperkirakan program ini dapat menambah PDB sebesar Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun. Namun, angka potensi tersebut tidak dengan sendirinya menjamin hasil aktual, apalagi membenarkan setiap bentuk perluasan. Pemerintah seharusnya menilai keberhasilan gizi dan dampak ekonomi dengan ukuran masing-masing, lalu memperbaiki ketepatan sasaran, efisiensi, keamanan makanan, serta keterlibatan pemasok lokal.
Jika MBG dihentikan, siapa yang menanggung guncangan?
Wawancara dengan Herry mengingatkan bahwa MBG dihentikan secara mendadak bukan berarti ekonomi langsung ambruk, tetapi permintaan pangan dan kegiatan usaha yang ditopang program bisa menyusut. Selama ini, belanja untuk beras, sayur, daging, telur, dan ikan mengalir melalui pasar, dapur, petani, serta pedagang kecil. Ketika pesanan berhenti tiba-tiba, hasil panen dapat menumpuk, harga jatuh, dan omzet usaha mikro, kecil, dan menengah turun. Herry juga menyebut sekitar satu juta orang terlibat dalam program dan rantai pasoknya; penghentian dapat membuat banyak di antara mereka kehilangan sumber penghasilan. Dampak ekonomi MBG karena itu bukan hanya soal angka pertumbuhan nasional: ia menyentuh pendapatan rumah tangga dan keberlangsungan usaha di daerah. Penghentian mendadak berisiko menghilangkan permintaan sebelum petani, pemasok, dan pekerja punya waktu menyesuaikan diri.
Tetap ada sisi fiskal yang tidak boleh diabaikan: penghentian dapat membebaskan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pengurangan utang. Tetapi penghematan bukan keuntungan otomatis. Jika dana hanya ditahan atau dialihkan ke belanja yang kurang tepat sasaran, kerugian bagi pemasok dan pekerja tidak akan terimbangi. Sebaliknya, melanjutkan program tanpa kendali biaya juga bukan pilihan yang bijak. Jalan tengah yang lebih masuk akal ialah memperlambat perluasan sambil memperbaiki efisiensi dan ketepatan penerima—arah yang juga didukung mayoritas responden survei. Dengan begitu, penyesuaian tidak berubah menjadi kejutan ekonomi bagi pihak-pihak yang sudah bergantung pada rantai pasok MBG.
Perbaiki desain, jangan menyamakan belanja dengan hasil
Penghentian juga membawa risiko yang melampaui guncangan jangka pendek. Herry menekankan bahwa manfaat pemenuhan gizi bagi perkembangan anak dan kualitas tenaga kerja baru dapat terlihat bertahun-tahun kemudian; menghentikan program dapat membuat masalah kekurangan gizi dan stunting tetap tinggi. Karena itu, keputusan tidak semestinya ditentukan hanya oleh peluang menghemat anggaran hari ini ataupun janji bahwa belanja besar akan menggerakkan ekonomi. Pemerintah perlu membedakan pertanyaan: apakah makanan sampai kepada penerima dengan aman dan tepat sasaran, dan apakah belanja program benar-benar menciptakan nilai ekonomi yang sepadan? Jawaban atas pertanyaan pertama menyangkut tujuan gizi; jawaban kedua menentukan kelayakan klaim pertumbuhan.
Kesimpulannya, survei ekonom bukan alasan untuk serta-merta menghapus MBG, tetapi alasan kuat untuk menahan ekspansi tanpa evaluasi. Penghentian mendadak dapat memperlambat kegiatan ekonomi, memukul petani dan UMKM, serta memutus penghasilan pekerja; mempertahankan program tanpa pembenahan dapat membebani anggaran dan gagal memenuhi ekspektasi. Pilihan yang lebih bertanggung jawab ialah memperbaiki efisiensi, ketepatan sasaran, keamanan, dan manfaat bagi petani lokal sebelum memperluasnya lebih jauh. MBG layak dinilai terutama dari keberhasilannya memenuhi kebutuhan gizi. Jika pemerintah ingin menyebutnya motor pertumbuhan, klaim itu harus dibuktikan dengan hasil ekonomi yang terukur, bukan diasumsikan dari besarnya anggaran.






