Pertumbuhan investasi perlu dinilai dari manfaatnya
Investasi Sumatera Utara adalah penanaman modal oleh pelaku usaha domestik dan asing yang mendukung kegiatan ekonomi serta dapat menciptakan lapangan kerja di provinsi tersebut. Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi Sumut mencapai Rp37 triliun dan dikaitkan dengan penyerapan 64.656 tenaga kerja. Angka itu memberi alasan untuk optimistis, tetapi nilai modal saja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan: mutu pekerjaan dan persebaran manfaat juga penting. Kepala DPMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap menyampaikan capaian tersebut dalam temu pers di Medan pada 27 Oktober 2026. Dibandingkan dengan catatan tahunan sebelumnya, realisasi mencapai Rp39 triliun pada 2023, Rp48,2 triliun pada 2024, dan Rp58,5 triliun pada 2025. Karena angka 2026 baru mencakup tiga triwulan, perbandingan tahunan langsung perlu kehati-hatian. Namun, capaian sementara itu menegaskan bahwa Sumut tetap menjadi tujuan modal yang patut diperhitungkan.
Industri kimia dan farmasi memimpin
Industri kimia dan farmasi menjadi penyumbang investasi terbesar di Sumut, dengan nilai Rp9,4 triliun. Posisi teratas ini menunjukkan bahwa basis investasi provinsi tidak hanya bertumpu pada perdagangan atau layanan, tetapi juga pada kegiatan industri yang berpotensi memperluas rantai pasok dan kebutuhan tenaga kerja. Namun, besarnya modal yang masuk ke satu sektor bukan jaminan bahwa dampaknya otomatis menyebar ke masyarakat luas. Pemerintah daerah perlu memastikan proyek berjalan, lapangan kerja yang tercipta dapat diakses oleh warga, dan pertumbuhan usaha terkait ikut berkembang. Setelah industri kimia dan farmasi, penyumbang besar lainnya meliputi transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; industri makanan; listrik, gas dan air; serta jasa lainnya. Keragaman sektor ini dapat menjadi kekuatan, asalkan pengembangan industri utama berjalan seiring dengan dukungan bagi sektor lain, bukan menyerap seluruh perhatian dan sumber daya.
Dominasi Singapura membawa peluang sekaligus risiko
Investor Singapura Sumut mencatat nilai investasi Rp18,302 triliun, sekitar 61 persen dari total investasi asing di provinsi ini. Dominasi tersebut merupakan tanda kuatnya hubungan modal lintas batas, tetapi juga membuat struktur investasi asing bergantung besar pada satu negara. Ketergantungan bukan alasan untuk menolak modal Singapura; justru ini alasan untuk memperluas asal investasi agar daya tahan ekonomi lebih baik. Belanda, Malaysia, Inggris, dan Tiongkok juga tercatat sebagai negara penanam modal di Sumut. Pemerataan di dalam provinsi sama pentingnya. Simalungun, Medan, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, dan Langkat menjadi lima wilayah dengan realisasi investasi terbesar. Pemerintah menyebut investasi diharapkan tersebar lebih luas ke kabupaten dan kota. Harapan itu perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata, sebab angka provinsi yang besar akan terasa kurang berarti jika kesempatan kerja dan aktivitas usaha hanya terkonsentrasi di beberapa lokasi.
Target besar menuntut pengawasan dan pemerataan
Pemerintah provinsi menargetkan realisasi investasi Rp100 triliun pada 2029, dan Nurbaiti menyatakan optimistis sasaran itu dapat dicapai. Target tersebut layak menjadi dorongan, tetapi keberhasilan seharusnya tidak diukur dari besarnya angka semata. DPMPTSP Sumut berencana memperkuat pengawasan pelaku usaha di 33 kabupaten dan kota, dengan sasaran minimal 177 pelaku usaha, serta rutin mengadakan bimbingan teknis pelaporan LKPM melalui sistem OSS-RBA. Langkah ini penting agar pencatatan investasi lebih tertib dan pelaksanaan usaha dapat dipantau. Pemerintah juga menyosialisasikan aturan insentif dan kemudahan investasi serta mendorong pemerintah kabupaten dan kota membuat aturan pendukung. Kesimpulannya, investasi Sumut menunjukkan momentum yang menjanjikan, dengan industri kimia dan farmasi sebagai motor utama serta Singapura sebagai sumber modal asing dominan. Tantangan berikutnya ialah mengubah momentum itu menjadi pekerjaan yang layak dan pertumbuhan yang lebih merata.
