Digitalisasi untuk mengawasi perjalanan sampah
Pemantauan armada sampah digital adalah penggunaan perangkat terhubung dan sistem manajemen kendaraan untuk mencatat pergerakan, rute, pekerjaan, serta biaya pengangkutan secara langsung. Bagi Makassar, gagasan ini berpotensi mengubah pengawasan dari laporan yang terpencar menjadi catatan operasional yang dapat diperiksa.
Pemerintah Kota Makassar menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk mendigitalisasi mobilisasi dan pengangkutan sampah di 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan. Penjajakan itu dibahas Wali Kota Munafri Arifuddin dan Novi Candra dari PT Yutaka Trans Fabio dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota pada 16 November 2026. Skala tersebut membuat kebutuhan tiap wilayah tidak bisa diperlakukan seragam: rute, jarak, dan kondisi pelayanan tentu berbeda. Karena itu, pemantauan sampah Makassar layak dinilai bukan sekadar proyek teknologi, melainkan peluang membangun dasar pengambilan keputusan yang lebih nyata.

Rute, BBM, dan biaya dalam satu pantauan
Konsep yang dipaparkan perusahaan menggabungkan Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System. Perangkat itu direncanakan membantu pemerintah melihat posisi armada, rute yang dilalui, volume pekerjaan, penggunaan BBM, dan biaya operasional secara real time. Jika data tersebut tercatat konsisten, pemerintah dapat membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana, bukan hanya mengandalkan laporan setelah pekerjaan selesai.
Nilai utama IoT pengangkutan sampah bukan pada banyaknya layar pemantauan, melainkan pada kemampuannya mengungkap penyimpangan dan membantu memperbaiki layanan. Geofencing, misalnya, dapat memberi tanda ketika kendaraan keluar dari wilayah penugasan. Sensor BBM juga dapat membantu menguji apakah konsumsi bahan bakar masuk akal jika dibandingkan dengan jarak, waktu, dan rute. Dalam pengalaman perusahaan di daerah lain, tiga hingga empat dari 10 kendaraan menunjukkan anomali penggunaan BBM setelah dipantau dengan sensor. Angka itu bukan bukti adanya masalah di Makassar, tetapi menunjukkan mengapa pemeriksaan berbasis data patut dipertimbangkan.
Transparansi perlu disertai tata kelola
Sistem digital menjanjikan transparansi, tetapi teknologi saja tidak menjamin pengawasan yang baik. Makassar masih berada pada tahap awal penjajakan, sehingga penerapan belum diputuskan. Pemerintah perlu memastikan siapa yang mengelola data, bagaimana catatan diverifikasi, dan bagaimana warga dapat mengetahui apakah layanan di wilayahnya benar-benar membaik. Fitur pembatasan wilayah atau penonaktifan kendaraan dari jarak jauh, yang diklaim tersedia dalam konsep tersebut, juga memerlukan aturan jelas dan prosedur pemeriksaan agar kendali tidak berubah menjadi keputusan otomatis tanpa konteks.
Kebutuhan pembenahan memang nyata: sistem manajemen pengangkutan belum seragam di setiap kecamatan, sementara pencatatan yang tidak terintegrasi menyulitkan pemerintah memahami kebutuhan anggaran kebersihan secara menyeluruh. Skema Business to Service yang ditawarkan dapat mengurangi kebutuhan pengadaan perangkat secara mandiri, tetapi kontrak layanan tetap harus menjelaskan standar kinerja dan akses pemerintah terhadap data. Transparansi baru bermakna jika informasi itu bisa dipakai untuk mengevaluasi hasil, bukan sekadar memantau titik kendaraan.
Modernisasi jangan menghapus mata pencaharian
Perubahan operasional juga menyentuh pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor persampahan. Munafri menegaskan bahwa modernisasi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian mereka dan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut tetap harus dilibatkan. Prinsip ini harus menjadi bagian dari rancangan, bukan catatan tambahan setelah sistem berjalan. Pemetaan peran, konsultasi dengan pekerja, dan kejelasan perubahan tugas akan menentukan apakah digitalisasi memperbaiki layanan tanpa memindahkan bebannya kepada kelompok yang paling rentan.
Dengan sekitar 1,4 juta penduduk dan karakter wilayah yang berbeda, Makassar membutuhkan pengangkutan yang terukur sekaligus adil. Pemerintah sebaiknya menilai keberhasilan armada sampah digital dari ketepatan rute, keterlacakan biaya, mutu layanan, dan perlindungan pekerja—bukan dari kecanggihan perangkat semata. Kesimpulannya, IoT dapat membuat pengangkutan lebih mudah diawasi, tetapi manfaatnya baru terasa jika data terbuka untuk evaluasi, pengadaan dan kontrak akuntabel, serta pekerja ikut dilibatkan sejak awal.






