Rumah di Tepi Laut, Hidup dalam Ketidakpastian
Di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, gelombang pasang yang menghantam di awal tahun 2025 bukan hanya merusak pesisir, tapi juga menghancurkan rasa aman warga di sepanjang pantai.
Abrasi yang datang hampir setiap tahun ini telah menggerus rumah-rumah dan infrastruktur di kawasan pesisir. Namun, di tengah rumah yang rusak dan hunian yang tak lagi layak, warga merasa dibiarkan menunggu tanpa kepastian bantuan renovasi maupun perbaikan yang jelas.
Selama ini, bantuan yang turun dari pemerintah lebih banyak berupa penanganan darurat: sembako, dukungan kebutuhan dasar, dan pemasangan batu boulder di beberapa titik pantai. Bagi warga yang kehilangan rumah, semua itu terasa belum menjawab kebutuhan utama: tempat tinggal yang aman dan layak.
Suara Warga: Antara Janji dan Realita
Salah satu warga terdampak, H. Fatimah, merasakan langsung kerasnya hantaman abrasi. Rumahnya rusak parah, hingga tak lagi pantas dihuni.
Ia menceritakan bahwa pemerintah sempat turun meninjau lokasi dan menyampaikan rencana perbaikan. Namun, setelah janji diucapkan, tak ada kelanjutan yang benar-benar terasa.
“Kondisi rumah kami masih seperti ini, belum ada bantuan sampai sekarang. Waktu itu katanya mau diperbaiki, tapi belum ada kabar lagi,” tuturnya.
Karena rumahnya sudah tidak layak ditempati, Fatimah dan keluarganya sekarang harus menumpang sementara di rumah sang anak. Harus meninggalkan rumah sendiri dan hidup bergantung pada orang lain menjadi konsekuensi pahit yang harus ia jalani.
Membangun Hunian Darurat dengan Tenaga Sendiri
Kisah serupa juga dialami Juhan, warga lainnya. Rumahnya porak poranda diterjang gelombang besar hingga nyaris tak bersisa.
Tak sanggup terus menunggu bantuan yang tak jelas kapan datang, ia memilih bergerak sendiri. Dari bahan seadanya, ia membangun hunian sementara (huntara) yang setidaknya bisa melindungi keluarganya dari panas dan hujan.
“Kami bangun sendiri pakai bahan yang ada, yang penting bisa ditempati. Kalau nunggu diperbaiki, entah kapan datangnya,” ujarnya, pasrah namun tetap berusaha.
Sehari-hari Juhan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini membuatnya semakin sulit untuk membangun kembali rumah permanen yang kokoh dan aman di tengah risiko abrasi.
Di tengah keterbatasan itu, ia sangat berharap ada uluran tangan pemerintah, entah berupa bantuan huntara yang lebih layak atau dukungan renovasi rumah yang benar-benar bisa diwujudkan, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Sikap Pemerintah: Menimbang Risiko Abrasi Berulang
Menanggapi keluhan warga, Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyusun rencana penanganan bagi warga terdampak abrasi.
Namun, ketika berbicara soal renovasi rumah, pemerintah masih berhitung dengan risiko abrasi yang bisa terjadi kembali sewaktu-waktu.
Menurutnya, jika rumah langsung direnovasi di lokasi yang sama, ada kekhawatiran kerusakan akan terulang. Posisi rumah warga yang sangat dekat dengan bibir pantai, ditambah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, menjadi pertimbangan utama.
“Kalau langsung renovasi, khawatir rusak lagi. Lokasi rumah warga sangat dekat dengan bibir pantai dan cuaca sekarang sulit diprediksi,” jelasnya.
Pernyataan ini menggambarkan dilema klasik di kawasan pesisir: antara keinginan warga untuk kembali ke rumah mereka dan kebutuhan untuk memastikan hunian yang dibangun tidak kembali hancur karena abrasi.
Huntara Sebagai Solusi Jangka Pendek
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Kota Mataram menyiapkan hunian sementara (huntara) di kawasan Bintaro.
“Kami sedang membangun satu blok huntara yang akan ditawarkan kepada masyarakat terdampak. Ini solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan tanggul permanen,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar sementara bagi warga yang kini tinggal di rumah darurat, menumpang di rumah keluarga, atau bertahan di bangunan yang setengah rusak.
Meski demikian, huntara tetaplah solusi transit. Pertanyaan besarnya: kapan hunian permanen yang aman benar-benar bisa diwujudkan?
Tanggul Pemecah Gelombang: Harapan Perlindungan Jangka Panjang
Di balik semua rencana darurat dan hunian sementara, pemerintah Kota Mataram juga tengah mengupayakan pembangunan tanggul pemecah gelombang permanen sepanjang sekitar sembilan kilometer di kawasan pesisir.
Proyek ini diharapkan menjadi benteng jangka panjang yang dapat mengurangi risiko abrasi dan melindungi rumah-rumah warga di garis pantai.
Jika tanggul ini terwujud, bukan hanya rumah yang lebih terlindungi, tetapi warga juga bisa merencanakan renovasi dan pembangunan kembali tanpa dihantui rasa cemas setiap musim gelombang tinggi datang.
Menata Ulang Hidup di Garis Depan Abrasi
Kisah di Lingkungan Bugis, Bintaro, adalah potret nyata betapa rapuhnya hidup di tepian laut ketika perlindungan belum maksimal dan penanganan pasca-bencana berjalan lamban.
Di satu sisi, warga berjuang mempertahankan rumah dengan segala daya, membangun hunian darurat dan bertahan di tengah ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan program, huntara, dan rencana tanggul, namun warga menunggu langkah konkret yang benar-benar terasa di lapangan.
Bagi kawasan pesisir yang rentan, renovasi rumah bukan sekadar proyek bangunan. Ini soal memulihkan rasa aman, martabat, serta masa depan keluarga yang selama ini hidup berdampingan dengan laut, namun tak ingin terus menjadi korbannya.
