Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Subsidi LRT Sumsel Rp300 Miliar Dinilai Wajar, Ini Alasannya

Subsidi LRT Sumsel Rp300 Miliar Dinilai Wajar, Ini Alasannya
Minat|Asia Tenggara

Subsidi menopang layanan perintis

Subsidi LRT Sumsel adalah dukungan anggaran pemerintah pusat untuk menjaga layanan kereta ringan di Sumatera Selatan tetap beroperasi ketika pendapatan tiket belum cukup menutup biaya operasionalnya. Setiap tahun, APBN mengalokasikan sekitar Rp300 miliar bagi layanan ini, yang dibangun dengan nilai investasi hampir Rp12 triliun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai ketergantungan tersebut wajar karena LRT Palembang sejak awal disiapkan sebagai transportasi perintis. Tanggapan itu disampaikan pada 10 November 2026, di tengah sorotan mengenai besarnya subsidi operasional dari APBN. Menurut Deru, moda yang dibangun pemerintah pusat dan dioperasikan PT KAI memang memerlukan dukungan negara. Pandangan ini masuk akal: menilai layanan baru hanya dari selisih pemasukan tiket dan pengeluaran akan mengabaikan peran angkutan publik dalam menyediakan pilihan perjalanan bagi masyarakat. Namun, status perintis tidak seharusnya membuat pengawasan atas pembiayaan berhenti.

Subsidi LRT Sumsel Rp300 Miliar Dinilai Wajar, Ini Alasannya

Angka operasional menuntut perhatian

Alasan subsidi dapat dibenarkan, tetapi besarnya kebutuhan operasional LRT Sumsel tetap layak diperiksa. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti bahwa biaya listrik mencapai sekitar Rp8 miliar per bulan, sedangkan pemasukan dari tiket penumpang hanya sekitar Rp1,2 miliar per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan mengapa layanan tak bisa mengandalkan penjualan tiket sebagai satu-satunya sumber dana. Namun, ketimpangan tersebut juga menjadi tanda bahwa kinerja layanan dan penggunaan anggaran perlu dinilai secara terbuka. Subsidi tahunan sekitar Rp300 miliar bukan angka kecil dalam pengelolaan layanan publik; pemerintah perlu memastikan dukungan itu menghasilkan layanan yang berguna dan mudah diakses, bukan sekadar menjaga kereta tetap berjalan. Besarnya investasi pembangunan hampir Rp12 triliun memperkuat alasan untuk melindungi aset publik, sekaligus membuat evaluasi efisiensi operasional semakin penting.

Manfaat bagi penumpang lebih luas dari tiket

LRT tidak semestinya dinilai hanya dari apakah pendapatan tiket menutup biaya, sebab manfaat transportasi publik juga bergantung pada kemudahan warga menggunakannya. Karena itu, sorotan Bambang mengenai integrasi transportasi pengumpan atau feeder dan optimalisasi kawasan komersial di sekitar stasiun patut ditanggapi serius. Akses yang tersambung dapat membantu lebih banyak orang mencapai stasiun, sementara kegiatan komersial berpotensi memperkuat sumber pendapatan non-tiket. Usulan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang ikut mendukung pembiayaan pun muncul dalam perdebatan ini. Deru menanggapi bahwa pengusul mungkin belum memperoleh informasi menyeluruh mengenai kontribusi Sumatera Selatan terhadap pendapatan PT KAI. Perbedaan pandangan tersebut semestinya mendorong pembahasan berbasis data tentang pembagian tanggung jawab, bukan saling melempar beban. Bagi penumpang, ukuran keberhasilan akhirnya adalah layanan yang terjangkau, terhubung dengan moda lain, dan layak diandalkan.

Wajar, tetapi bukan cek kosong

Penyebutan LRT sebagai transportasi perintis memberi alasan kuat bagi negara untuk menanggung sebagian biaya, terutama ketika pemasukan tiket masih jauh di bawah pengeluaran. Dalam konteks itu, penilaian Herman Deru bahwa subsidi wajar patut dipahami sebagai pembelaan atas keberlanjutan layanan, bukan alasan untuk mengabaikan akuntabilitas. Pemerintah perlu menjaga dukungan anggaran sekaligus menuntut langkah yang memperluas jumlah pengguna, memperbaiki koneksi feeder, dan mengembangkan pendapatan non-tiket. Informasi mengenai biaya, pemasukan, dan hasil layanan juga harus menjadi dasar keputusan tentang kontribusi pemerintah pusat maupun daerah. Subsidi LRT Sumsel dapat dibenarkan selama publik memperoleh manfaat yang sepadan dan pengelola terus mencari cara agar operasional lebih efektif. Jadi, kewajaran subsidi bukan persoalan menerima atau menolak angka Rp300 miliar begitu saja, melainkan memastikan setiap dukungan memperkuat layanan yang benar-benar digunakan masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!