Angka yang menandakan masalah serius
Antibiotik tanpa resep adalah penggunaan obat antibiotik tanpa penilaian dan arahan dokter, padahal obat ini perlu dipakai secara tepat untuk mencegah atau mengobati penyakit menular pada manusia. Temuan BPOM bahwa hampir 80 persen penggunaan antibiotik tidak disertai resep dokter bukan sekadar angka yang mengkhawatirkan; ini menunjukkan bahwa penggunaan obat keras kerap berlangsung tanpa pengawasan yang semestinya. Data yang dikumpulkan BPOM untuk periode 2022 hingga 2025 menunjukkan penggunaan tanpa resep mendekati 80 persen. Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menyebut antibiotik wajib digunakan berdasarkan resep dokter. Angka tersebut seharusnya mengubah cara kita memandang antibiotik: bukan obat cadangan yang bisa diminum berdasarkan saran teman atau sisa persediaan di rumah, melainkan terapi yang memerlukan keputusan tenaga medis.
Ketika obat kehilangan daya
Risiko utamanya adalah resistensi antimikroba, yaitu keadaan ketika mikroorganisme penyebab infeksi tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif. Penggunaan antibiotik yang tidak bijak dapat memperbesar masalah ini, terutama bila obat dipilih atau dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga medis. Akibatnya, infeksi dapat menjadi lebih sulit, bahkan tidak mungkin, diobati; risiko penyebaran penyakit, kondisi yang makin berat, disabilitas, dan kematian pun meningkat. Dampaknya tidak berhenti pada orang yang memakai obat secara sembarangan: ketika antibiotik tak lagi bekerja dengan baik, pilihan pengobatan bagi pasien lain juga dapat menyempit. BPOM mencontohkan resistensi Escherichia coli terhadap penisilin yang mencapai 43 persen—artinya, pada seratus orang terinfeksi, 43 tidak lagi mempan diobati dengan turunan penisilin. Ini bukan ancaman abstrak, melainkan alasan kuat untuk tidak menggunakan antibiotik tanpa resep.
Pengawasan perlu berjalan bersama edukasi
Masalahnya bukan hanya keputusan seseorang untuk meminta atau meminum antibiotik. Dalam pengawasan nasional, BPOM menemukan 63,75 persen apotek menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Temuan ini menunjukkan bahwa akses yang tidak semestinya perlu ditangani melalui pengawasan distribusi dan penjualan, bukan dengan menyalahkan pasien saja. BPOM menyatakan pengawasan mencakup apotek, instalasi farmasi, distributor, serta obat dari tahap pembuatan hingga beredar; pelanggaran distribusi dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk penghentian sementara. Namun sanksi saja tidak cukup. Edukasi masyarakat harus menjelaskan bahwa antibiotik bukan obat yang boleh dipilih sendiri dan bahwa penggunaan antibiotik perlu mengikuti resep dokter. Langkah pencegahan yang paling masuk akal menggabungkan akses yang lebih bertanggung jawab dengan pemahaman publik agar orang tidak mencari antibiotik tanpa penilaian tenaga medis.
Keputusan kecil dengan dampak bersama
Pencegahan resistensi antimikroba bergantung pada keputusan sehari-hari sekaligus tanggung jawab penyedia obat. Masyarakat sebaiknya tidak memulai antibiotik tanpa resep dokter, tidak mengandalkan sisa obat, dan meminta arahan tenaga medis ketika menghadapi infeksi. Di sisi lain, apotek dan jalur distribusi perlu mematuhi ketentuan, sementara pengawasan harus disertai edukasi yang mudah dipahami. BPOM menilai penguatan edukasi kepada masyarakat sama pentingnya dengan pengawasan dan sanksi. Pendekatan ini lebih masuk akal daripada hanya menindak setelah pelanggaran terjadi: masyarakat perlu tahu mengapa antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan, dan aturan harus benar-benar dijalankan. Angka hampir 80 persen menjadi peringatan bahwa kebiasaan penggunaan obat perlu dibenahi sekarang. Antibiotik tetap penting untuk mengobati penyakit menular, tetapi hanya jika digunakan secara tepat. Menjaga efektivitasnya adalah tanggung jawab bersama.






