Kebutuhan Dana NDC: Angka Besar yang Mengungkap Masalah Struktur
Pembiayaan iklim Indonesia adalah keseluruhan upaya pendanaan dari negara, swasta, dan sumber dana global yang diarahkan untuk mencapai target penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), termasuk Second NDC, dengan menyeimbangkan kebutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara jangka panjang melalui kombinasi berbagai instrumen keuangan dan kebijakan publik. Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp8.440 triliun untuk mencapai target NDC, sebuah angka yang langsung menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar teknis proyek, melainkan struktur pembiayaan iklim itu sendiri. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa kebutuhan ini harus dicari dari berbagai sumber, termasuk pendanaan global, dan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Ini bukan pilihan, melainkan kondisi objektif: satu sumber dana tidak mungkin menanggung beban ambisi iklim yang sedemikian besar.
APBN Tidak Cukup: Saatnya Mengakui Batas dan Mengubah Pola Pikir
Kesenjangan pendanaan iklim ini terasa paling jelas ketika dikontraskan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Joko Tri Haryanto menyebut kebutuhan Second NDC terlalu besar apabila seluruhnya dibebankan kepada APBN dan APBD. Pernyataannya lugas: “Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, enggak akan pernah tercapai”. Di balik humor itu ada pesan keras: mempertahankan pola pikir bahwa negara bisa membayar semua target iklim dari kas pemerintah adalah ilusi yang berbahaya. Pemerintah memang tetap punya peran, melalui anggaran kementerian dan lembaga, namun posisi APBN harus diakui sebagai katalis dan penarik dana lain, bukan dompet tunggal agenda iklim. Tanpa pengakuan jujur atas keterbatasan fiskal, kebijakan iklim berisiko berhenti pada dokumen komitmen, bukan perubahan nyata di lapangan.
Dana Global Menyusut dan Lahirnya Pembiayaan Campuran Lingkungan
Selama bertahun-tahun, banyak negara menikmati “periode bulan madu” hibah internasional, ketika dana global tampak mengalir mudah. Kini, gambarnya berubah: begitu likuiditas global mengering, setiap negara mulai berpikir dua kali sebelum bergantung pada hibah tanpa syarat. Hibah yang masuk semakin mensyaratkan adanya katalis, yakni kontribusi pendanaan lain agar risiko dan manfaat terbagi lebih seimbang. Dalam konteks ini, pemerintah didorong mengembangkan pembiayaan campuran lingkungan (blended finance) sebagai strategi utama. Skema ini menggabungkan dana publik, lembaga keuangan, investor, hingga sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek dengan tujuan pembangunan atau lingkungan. BPDLH memposisikan diri sebagai simpul yang menghimpun dana dari APBN, kerja sama bilateral dan multilateral, filantropi, yayasan, hingga korporasi. Ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan cara baru melihat pembiayaan iklim Indonesia: dari logika hibah ke logika kolaborasi risiko.
Peran BPDLH: Dari Green Climate Fund ke Konservasi yang Tertunda
BPDLH mulai menunjukkan bagaimana kesenjangan pendanaan iklim bisa diperkecil lewat kombinasi instrumen. Lembaga ini mengelola skema mulai dari pembayaran berbasis hasil penurunan emisi, dana kebencanaan, pembiayaan petani, ekonomi sirkular, blue carbon, hingga biodiversitas. Salah satu contoh adalah penerimaan dana berbasis hasil dari Green Climate Fund sebesar US$103,8 juta atas penurunan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Namun pengalaman yang sama juga mengungkap rapuhnya bergantung pada satu sumber dana. Pendanaan konservasi orangutan di koridor Sumatera dengan rencana US$20 juta dari pemerintah Amerika Serikat batal saat terjadi pergantian pemerintahan di negara tersebut, padahal MOU sudah disiapkan. Perubahan kebijakan luar negeri berdampak pula pada kerja sama transisi energi, termasuk pemangkasan bantuan dan keluarnya pihak terkait dari skema Just Energy Transition Partnership. Pelajaran pentingnya jelas: pembiayaan iklim yang sehat harus tahan guncangan politik, bukan bergantung pada satu pintu yang mudah tertutup.
Kesimpulan: Strategi Pintar, Bukan Angan-Angan Angka Triliun
Dengan kebutuhan Second NDC yang mencapai Rp8.440 triliun, pembiayaan iklim Indonesia berada di titik krusial: apakah target iklim akan menjadi tonggak perubahan, atau sekadar daftar janji. Perubahan lanskap pendanaan global menunjukkan bahwa satu sumber dana tak akan pernah cukup untuk memenuhi komitmen iklim yang kian ambisius. Jawabannya ada pada keberanian merancang strategi pembiayaan campuran yang memposisikan APBN sebagai pemicu, dana global sebagai mitra, dan sektor swasta sebagai motor tambahan. BPDLH sudah mulai membangun fondasi melalui berbagai instrumen dan upaya menghimpun dana dari banyak arah. Namun tanpa konsistensi kebijakan, kepastian proyek, dan kemampuan mengarahkan uang ke program yang memberi dampak lingkungan sekaligus pembangunan, angka triliun itu hanya akan mempertegas jurang antara komitmen dan kenyataan. Agenda iklim membutuhkan bukan hanya uang, tetapi cara berpikir baru tentang dari mana uang itu datang dan bagaimana ia digunakan.
