Pariwisata budaya Bali: dari magnet ekonomi menjadi proyek martabat
Pariwisata budaya Bali adalah model pengembangan wisata yang menempatkan adat, seni tradisional, dan kearifan lokal sebagai fondasi utama daya tarik, regulasi, serta tata kelola destinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi wisata tetap sejalan dengan pelestarian identitas dan martabat masyarakat setempat. Dalam wawancara dengan grup media internasional di Jayasabha pada 4 April 2026, Gubernur Wayan Koster menegaskan Bali sebagai satu-satunya provinsi yang mengelola destinasi kelas dunia dengan konsep pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pernyataan ini bukan slogan kosong: pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian daerah dan 53,6 persen devisa pariwisata nasional pada 2024, dengan lonjakan kunjungan wisman dari 6,3 juta menjadi 7,05 juta pada 2025. Angka-angka ini menjelaskan mengapa pertaruhan Bali atas pariwisata budaya Bali adalah pertaruhan hidup-mati, bukan sekadar branding.
Agenda Koster jelas: jika ekonomi “betul-betul ditentukan oleh sektor pariwisata”, maka sektor ini tidak boleh dibiarkan liar mengikuti selera pasar jangka pendek tanpa pagar budaya. Di sinilah Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Surat Edaran Gubernur No. 04 Tahun 2023 soal Do and Don’t wisman menjadi instrumen politik kebudayaan, bukan hanya administrasi teknis. Regulasi itu mengirim pesan tegas kepada dunia: Bali bukan taman bermain tanpa aturan, melainkan rumah adat yang menerima tamu dengan syarat menghormati tuan rumah. Pilihannya berani: mengejar wisatawan berkualitas yang sejalan dengan preservasi seni tradisional, bukan mengejar angka kunjungan dengan mengorbankan jati diri.
CSR pariwisata berkelanjutan: ketika hotel ikut membiayai akar budaya
Jika regulasi adalah pagar, maka Corporate Social Responsibility (CSR) bisa menjadi pupuk bagi komunitas seni lokal. Dukungan CSR The St. Regis Bali Resort Nusa Dua Group yang disalurkan di Jaya Sabha pada 1 Oktober 2026 menunjukkan bagaimana sektor usaha diajak membayar “utang budaya” kepada ekosistem yang menghidupi pariwisata mereka. Bantuan ini menyasar langsung kelompok seni dan desa adat di Buleleng, mulai dari Br. Adat Bukit Seni Desa Sembiran, Sekehe Angklung Genta Kencana Desa Bengkel, hingga Sekaa Baris Buleleng dan Sekaa Gambuh di Desa Adat Pacung. Ini contoh CSR pariwisata berkelanjutan yang tidak berhenti di kegiatan seremonial, melainkan menyentuh inti preservasi seni tradisional di tingkat akar rumput.
Nilai bantuan bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp350 juta sesuai kebutuhan masing-masing penerima, mulai kelompok seni, sekaa teruna, hingga pengempon pura. Angka ini penting bukan sekadar nominal, tetapi sebagai sinyal politik: dunia usaha di sektor pariwisata diakui sebagai mitra dalam melestarikan adat dan budaya, bukan penonton pasif. Koster memberi pesan lugas, agar bantuan digunakan “dengan baik dan bertanggung jawab” untuk menjaga keberlangsungan adat dan seni tradisi. Di sinilah titik krusialnya: tanpa komunitas seni lokal yang hidup—gamelan yang terus dibunyikan, tari yang terus dilatih, pura yang terus dirawat—pariwisata budaya Bali akan runtuh menjadi dekorasi kosong. CSR yang menyentuh komunitas berarti menanam investasi jangka panjang pada kualitas, bukan sekadar mengejar citra.”
Diplomasi budaya regional: dari aturan wisatawan hingga forum Bali–Timor Leste
Strategi Bali menjaga pariwisata budaya tidak berhenti di dalam negeri; ia meluas menjadi diplomasi budaya regional. Perda Kepariwisataan Budaya dan Surat Edaran Do and Don’t untuk wisman adalah bentuk diplomasi normatif: Bali menawarkan standar perilaku dan tata krama bagi wisatawan mancanegara yang datang, sekaligus memperlihatkan model keseimbangan antara pasar dan budaya. Koster memanfaatkan panggung wawancara dengan media internasional untuk mengajak turis asing—termasuk dari Rusia—datang bukan sekadar berlibur, tetapi ikut menjaga dan mencintai Bali bersama-sama. Ini menggeser narasi turisme dari konsumsi menjadi partisipasi: wisatawan ideal bukan klien, melainkan mitra dalam menjaga ruang budaya.
Dimensi lain diplomasi budaya regional tampak saat Koster menerima kunjungan Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Timor Leste, Marcos da Cruz, dalam rangka Bali–Timor-Leste Business Forum di Jaya Sabha pada 3 Oktober 2026. Bali dipilih sebagai tuan rumah forum “Connecting Opportunities, Building Prosperity” yang membahas sinergi pariwisata, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Dalam pertemuan itu, Marcos da Cruz secara terbuka menyatakan keinginan Timor Leste untuk “berguru” kepada Bali, terutama soal pengelolaan sektor bisnis dan penguatan SDM di bidang Green, Blue, dan Gold Economy. Fakta bahwa 30 ribu wisatawan Timor Leste datang dari total 4,6 juta wisman hingga akhir September 2026 menunjukkan dampak langsung diplomasi ini. Bali, melalui pariwisata budaya Bali, sedang memposisikan diri sebagai laboratorium regional tentang bagaimana identitas dapat menjadi modal ekonomi sekaligus kompas etis.
Tantangan dan pelajaran: mengikat ekonomi pada adat dan komunitas seni
Dari tiga poros strategi—regulasi pariwisata budaya Bali, CSR pariwisata berkelanjutan, dan diplomasi budaya regional—terlihat pola konsisten: Koster berupaya mengikat laju ekonomi pada kekuatan adat dan komunitas seni lokal. Bantuan CSR ke sekaa angklung, sekaa baris, sekaa gambuh, sekaa teruna, dan pengempon pura di Buleleng memperlihatkan bahwa pusat kebijakan tidak melulu Denpasar; ada kesadaran membawa sumber daya ke wilayah dengan potensi seni yang sering dipinggirkan. Di sisi lain, forum bisnis dengan Timor Leste dan ajakan kepada wisman untuk menghormati tatanan baru adalah cara mengubah pariwisata menjadi arena pertukaran nilai, bukan hanya transaksi uang.
Namun, keberanian mengandalkan pariwisata sebagai 66 persen penopang ekonomi juga merupakan risiko struktural. Bali perlu waspada terhadap ketergantungan tunggal ini, bahkan ketika upaya-preservasi seni tradisional terus digencarkan. Pelajarannya, bagi daerah lain yang tertarik meniru, bukan sekadar menyalin paket atraksi budaya, tetapi membangun ekosistem: payung hukum yang melindungi identitas, dukungan nyata bagi komunitas seni lokal, dan diplomasi budaya yang mengundang tetangga belajar bersama. Kesimpulannya, strategi Koster menempatkan Bali bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai subjek politik budaya yang menegosiasikan martabat di tengah arus global—sebuah taruhan besar yang pantas diamati, dikritisi, dan, ketika berhasil, diapresiasi.
