Pengawasan harus dimulai sebelum makanan dibagikan
Keamanan menu MBG adalah rangkaian pemeriksaan dan pencegahan yang memastikan makanan disiapkan di dapur layak, memenuhi standar higiene, serta aman dikonsumsi penerima manfaat. Karena program ini melibatkan banyak dapur dan distribusi harian, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul masalah; pemeriksaan berkala dan tanggung jawab lintas lembaga harus berjalan sejak awal.
Di Sidoarjo, Bupati Subandi meminta Dinas Kesehatan bersama tim gabungan mengevaluasi dan mendampingi 152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. Langkah pencegahan ini menyusul insiden keracunan yang menimpa ratusan pelajar pada awal September 2026 serta kekhawatiran mengenai sertifikasi ilegal. Menjadikan insiden itu sebagai alasan untuk memperketat pengawasan adalah keputusan yang tepat, tetapi hasilnya bergantung pada pemeriksaan yang konsisten, bukan sekadar instruksi.

Dinkes memeriksa dapur dan membenahi kepatuhan
Peran pemerintah daerah di Sidoarjo lebih luas daripada memeriksa satu hidangan. Dinkes mendampingi SPPG untuk memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat operasional. Per November 2026, dari 152 SPPG, sebanyak 142 telah mengantongi SLHS, lima masih mengajukan permohonan, dua menunggu penerbitan sertifikat, dan tiga belum mengajukan, tetapi sedang didorong dan didampingi. Angka ini menunjukkan kemajuan, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti sampai sertifikat terbit.
Proses sertifikasi mencakup pelatihan keamanan pangan bagi relawan dan penjamah makanan, inspeksi fisik dapur, serta pengujian sampel pangan dan air di laboratorium daerah. Satgas lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa juga memantau alur kerja dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Pendekatan ini penting karena kualitas makanan MBG tidak hanya ditentukan oleh bahan, tetapi juga kebersihan dapur, cara memasak, pengemasan, dan ketepatan pengantaran. SPPG yang belum memiliki SLHS resmi diminta tidak beroperasi sebelum persyaratan dipenuhi.

Sidokkes menguji hidangan sebelum didistribusikan
Di Kepahiang, pemeriksaan Sidokkes Polres mengambil pendekatan yang lebih langsung pada makanan yang siap dibagikan. Pada 10 November 2026 pagi, personel memeriksa menu dari Dapur MBG SPPG Polres Kepahiang melalui kegiatan Food Security. Menu yang diperiksa terdiri atas nasi putih, telur gongso, tempe goreng ketumbar, tumis pokcoy dan baby corn, serta buah klengkeng.
Petugas menilai bentuk, rasa, bau, dan warna makanan, lalu menguji sampel untuk arsenik, sianida, nitrit, dan formalin. Pemeriksaan tidak menemukan perubahan organoleptik maupun kandungan bahan berbahaya, sehingga makanan dinyatakan dalam kondisi baik berdasarkan parameter yang digunakan. Distribusi ke sekolah dijadwalkan mulai pukul 07.30 dan makanan dikonsumsi pukul 08.00 oleh 2.593 penerima manfaat. Hasil ini memberi pemeriksaan konkret sebelum santapan sampai ke siswa, tetapi satu pemeriksaan hanya menggambarkan sampel dan waktu yang diuji; pemeriksaan berkala tetap diperlukan.
Pengawasan lintas lembaga membuat perlindungan lebih utuh
Kedua pendekatan saling melengkapi. Dinkes dan pemerintah daerah menilai kesiapan serta kepatuhan dapur dalam jangka panjang, sementara Sidokkes memeriksa kelayakan hidangan sebelum disalurkan. Pengawasan makanan MBG akan lebih kuat bila hasil inspeksi sanitasi, pengujian sampel, dan pemeriksaan menu dipakai sebagai rangkaian kendali—dengan tindak lanjut yang jelas ketika ditemukan kekurangan. Sertifikat bukan jaminan bahwa setiap hidangan selalu aman, sebagaimana hasil uji satu menu bukan bukti bahwa seluruh proses dapur bebas risiko.
Pemkab Sidoarjo menyatakan akan terus mendorong seluruh SPPG memenuhi SLHS dan menugaskan satgas memantau alur kerja dari hulu ke hilir. Polres Kepahiang pun menyatakan komitmen melanjutkan pemeriksaan secara berkala. Arah ini patut dipertahankan: lembaga kesehatan memastikan standar dan perbaikan dapur, sedangkan kepolisian menambah pemeriksaan keamanan pangan yang terukur. Pada akhirnya, keamanan menu MBG hanya dapat dipercaya jika pengawasan rutin, koordinasi, dan tindak lanjut berjalan bersama—sebab penerima manfaat membutuhkan makanan yang aman setiap hari, bukan hanya hasil pemeriksaan yang baik sesekali.






