Kenaikan upah belum tentu membuat hidup longgar
UMK Semarang adalah batas upah minimum bulanan yang menjadi acuan penghasilan pekerja, tetapi besarnya angka tidak otomatis menentukan apakah kebutuhan sehari-hari dan tabungan dapat terpenuhi. Simulasi kenaikan 9,5 persen menempatkan upah Kota Semarang pada Rp4.053.371, naik sekitar Rp351.662 dari angka 2026 sebesar Rp3.701.709. Angka itu masih berupa proyeksi, bukan keputusan resmi. Skenario tersebut berasal dari usulan kenaikan tertinggi KSPI, sementara penetapan UMK 2027 masih menunggu pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dan panduan turunan aturan ketenagakerjaan yang baru. Artinya, angka Rp4,05 juta berguna untuk menguji daya beli, bukan untuk dianggap sebagai gaji yang sudah pasti. Ukuran yang lebih jujur ialah berapa yang tersisa setelah biaya kos, makan, perjalanan, dan kebutuhan dasar dibayar.
Dorongan kenaikan juga berangkat dari jarak antara upah dan kebutuhan hidup layak. Survei Abjat pada 2025 menghitung KHL pekerja Kota Semarang sebesar Rp3.825.000, sedangkan usulan serikat buruh untuk UMK 2026 mencapai Rp4,1 juta. Proyeksi Rp4.053.371 akan melampaui angka survei, tetapi masih di bawah usulan tersebut. Jadi, kenaikan yang tampak besar di slip gaji belum berarti pekerja leluasa membangun dana darurat. Biaya hidup Semarang tetap menuntut pembagian uang yang ketat, terutama bagi pekerja yang harus tinggal dekat tempat kerja.
Simulasi Kota Semarang: tabungan tinggal Rp343 ribu
Dalam simulasi gaji bulanan Kota Semarang, biaya kos Semarang diasumsikan Rp1.300.000. Setelah membayar kos, dari gaji Rp4.053.371 tersisa Rp2.753.371. Makan tiga kali sehari dengan biaya Rp15.000 sekali makan menghabiskan Rp1.350.000 sebulan, lalu transportasi menyerap Rp400.000. Listrik dan air diperkirakan Rp200.000, kuota Rp100.000, dan delapan gelas kopi sebulan Rp160.000. Setelah sabun, sampo, deterjen, obat, serta kebutuhan kecil lain diasumsikan Rp200.000, sisa akhirnya hanya Rp343.371.
Sisa Rp343 ribu itu bukan tabungan yang aman: simulasi belum memperhitungkan pajak, dana darurat, baju, kondangan, atau ongkos pulang kampung. Bahkan pilihan tempat tinggal dapat menghapus ruang bernapas tersebut. Kos di Tembalang disebut berkisar Rp1,85 juta hingga Rp1,9 juta, sementara kos premium di sekitar Stasiun Tawang dan RS Telogorejo dapat mencapai Rp2,6 juta sampai Rp2,8 juta. Pada tarif kos lebih tinggi, pekerja menghadapi pilihan yang tidak sehat: memangkas kebutuhan pokok atau menerima tabungan nyaris habis. Kenaikan upah membantu, tetapi lokasi dan biaya tempat tinggal menentukan seberapa banyak manfaatnya terasa.
Kabupaten Semarang: ruang untuk kebutuhan harian lebih tipis
Untuk Kabupaten Semarang, skenario kenaikan 7,5 persen memproyeksikan UMK 2027 sebesar Rp3.160.595; pada skenario 9,5 persen, angkanya menjadi Rp3.219.396. Upah 2026 tercatat Rp2.940.088. Survei KHL Gempur pada November 2025 menyebut kebutuhan pekerja sudah mendekati Rp3,1 juta, sehingga proyeksi terendah nyaris hanya menyentuh angka kebutuhan tersebut.
Simulasi dengan gaji Rp3.160.595 dan kos Rp1.000.000 menyisakan Rp2.160.595. Makan tiga kali sehari dengan patokan Rp15.000 per porsi membutuhkan Rp1.350.000; transportasi Rp300.000, listrik dan air Rp150.000, serta kuota Rp100.000. Setelah kebutuhan pokok itu, sisa menjadi Rp260.595. Jika kopi Rp25.000 dibeli dua kali seminggu dengan total Rp200.000 sebulan, sisa akhir hanya Rp60.595—bahkan sebelum sabun, sampo, obat, dan dana darurat. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pekerja Kabupaten Semarang memiliki ruang yang lebih sempit dalam simulasi tersebut. Kos lebih murah atau memasak sendiri dapat menolong, tetapi itu bukan alasan untuk menganggap upah sudah mencukupi.
Kesimpulan: ukur upah dari uang yang benar-benar tersisa
Proyeksi Kota Semarang sebesar Rp4,05 juta terdengar sebagai lompatan penting, tetapi simulasi menyisakan Rp343.371 setelah sejumlah kebutuhan rutin dan pengeluaran kecil dihitung. Di Kabupaten Semarang, proyeksi Rp3,16 juta bahkan menyisakan Rp60.595 dalam skenario kos dan kopi yang digunakan. Kedua hasil ini belum memasukkan sejumlah risiko umum, seperti keperluan mendadak atau biaya sosial. Karena itu, debat UMK seharusnya tidak berhenti pada persentase kenaikan. Patokannya perlu juga mencakup biaya tempat tinggal dan kebutuhan hidup yang benar-benar harus dibayar pekerja. Sampai keputusan resmi ditetapkan, angka-angka ini tetap proyeksi; bagi pekerja, pesannya sudah jelas: kenaikan nominal tidak sama dengan kemampuan menabung.
