Menolak boikot bukan berarti menerima keputusan tuan rumah
Boikot SEA Games adalah penarikan diri dari kompetisi sebagai bentuk protes, sedangkan diplomasi olahraga berupaya mengubah keputusan penyelenggara tanpa mengorbankan kesempatan atlet untuk bertanding. Perbedaan itu menjadi inti sikap DPR menghadapi kontroversi cabang olahraga SEA Games yang dicoret menjelang penyelenggaraan di Malaysia. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menilai Indonesia tidak perlu memboikot SEA Games 2027 dan sebaiknya mengutamakan komunikasi serta perundingan. Sikap ini masuk akal: mundur dari ajang tidak akan mengembalikan nomor yang dihapus, tetapi bisa menutup panggung kompetisi bagi atlet Indonesia. Namun, menolak boikot tidak sama dengan menyetujui pilihan tuan rumah. Indonesia tetap perlu menyampaikan keberatan secara tegas dan meminta peninjauan, terutama terhadap pencoretan panjat tebing. Jalur diplomatik memberi peluang memperjuangkan perubahan sambil menjaga atlet tetap siap bertanding.
Panjat tebing punya alasan kuat untuk dipertahankan
Anggota Komisi X DPR dari PKB, Andi Muawiyah Ramly atau Amure, pada 17 November 2026 mengkritik keputusan Malaysia mencoret panjat tebing dari daftar 43 cabang yang dipertandingkan dan meminta panitia mengkajinya kembali. Keberatan itu bukan semata soal peluang medali. Panjat tebing merupakan cabang resmi Olimpiade, sementara atlet Indonesia meraih empat emas dan tiga perak pada SEA Games 2025 di Thailand. Pada 2011, tim Indonesia juga pernah memenangi sembilan emas dari sepuluh nomor. Rekam jejak tersebut membuat penghapusan cabang ini patut dijelaskan secara terbuka. Jika alasan yang dikemukakan adalah efisiensi, penyelenggara tetap perlu menunjukkan bahwa pemilihan cabang dilakukan dengan pertimbangan yang adil, bukan sekadar menghilangkan nomor yang menjadi kekuatan peserta tertentu. Tanpa itu, keputusan tersebut berisiko mengikis kepercayaan pada kesetaraan kompetisi.

Dampaknya melampaui perebutan medali
Pencoretan panjat tebing tidak hanya mengubah peluang Indonesia di papan medali. Atlet yang telah berlatih bertahun-tahun kehilangan kesempatan menguji kemampuan di tingkat regional, sementara atlet muda dari negara-negara Asia Tenggara kehilangan salah satu jalur pengalaman menuju kompetisi yang lebih tinggi. Bagi Indonesia, absennya cabang ini juga dapat mengganggu kesinambungan pembinaan dan persiapan atlet yang telah dibangun dalam jangka panjang. Karena itu, perdebatan mengenai panjat tebing SEA Games seharusnya tidak dipersempit menjadi soal apakah Malaysia akan diuntungkan sebagai tuan rumah. SEA Games berfungsi sebagai ruang kompetisi sekaligus tempat mengasah generasi penerus sebelum mereka menghadapi Asian Games dan Olimpiade. Menjaga akses bertanding yang wajar bagi atlet adalah kepentingan bersama, bukan hanya tuntutan negara yang berpeluang meraih banyak medali.
Diplomasi harus disertai persiapan atlet
Langkah berikutnya perlu berjalan pada dua jalur: pemerintah dan organisasi olahraga melobi penyelenggara, sementara atlet tetap menjalani persiapan tanpa menunggu hasil perundingan. Lalu Hadrian mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga serta induk cabang terdampak membuka komunikasi dengan federasi olahraga Asia Tenggara dan panitia penyelenggara agar nomor andalan tetap dipertandingkan. Amure juga mendorong Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia melobi agar panjat tebing masuk kembali. Pendekatan itu lebih berguna daripada ancaman boikot yang bisa mengalihkan perhatian dari tuntutan utama. Namun, diplomasi tidak boleh berhenti sebagai pernyataan publik: perlu ada pembicaraan yang terarah, alasan pencoretan yang diminta secara jelas, dan tindak lanjut sebelum keputusan cabang mengunci kesempatan atlet. Pada saat yang sama, kontingen harus tetap fokus pada latihan dan strategi untuk cabang yang dipastikan berlangsung.
Tegas tanpa menarik diri
Sikap DPR yang menolak boikot tetapi mendesak Malaysia mengkaji ulang pencoretan panjat tebing bukanlah pertentangan. Boikot berarti melepas kesempatan berkompetisi; desakan diplomatik berarti memperjuangkan aturan yang lebih adil sambil tetap hadir di arena. Indonesia sebaiknya mempertahankan garis itu: tidak mengancam mundur, tetapi juga tidak membiarkan keputusan tentang cabang olahraga SEA Games diterima tanpa pembahasan. Keberhasilan diplomasi akan terlihat jika penyelenggara membuka ruang peninjauan dan atlet memperoleh kesempatan bertanding yang layak. Jika keputusan tak berubah, persiapan kontingen tetap harus berjalan, disertai evaluasi terbuka atas dampaknya terhadap pembinaan. Menolak boikot adalah pilihan strategis, tetapi ketegasan dalam memperjuangkan panjat tebing tetap diperlukan. Tujuannya bukan memenangkan polemik, melainkan menjaga agar SEA Games menjadi kompetisi yang memberi ruang bagi atlet untuk berkembang dan bersaing.






