Longsor kedua menuntut langkah berbeda
Longsor Pejaten Timur adalah pergeseran tanah yang merusak jalan di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan berulang di lokasi yang sama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Jakarta Selatan untuk mempercepat penanganannya setelah longsor kembali terjadi. Ia menyampaikan instruksi itu di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut Pramono, ini merupakan kejadian kedua di titik tersebut. Pengulangan itu seharusnya mengubah cara pemerintah menangani masalah: perbaikan biasa mungkin memulihkan permukaan jalan untuk sementara, tetapi belum tentu menahan tanah yang terus bergerak. Karena itu, respons kali ini perlu menargetkan penyebab kerusakan dan keselamatan warga, bukan hanya membuat akses kembali dapat dilalui.
Turap permanen, bukan tambalan sementara
Jalan longsor di Jalan Langgar II dinilai memerlukan metode khusus. Pramono menegaskan, “Lokasi itu enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus diturap.” Bina Marga akan bekerja sama dengan Suku Dinas Jakarta Selatan untuk menangani lokasi tersebut.
Pilihan turap permanen masuk akal karena struktur penahan tanah dapat memperkuat tepi jalan dan mengurangi risiko pergeseran berikutnya. Namun, instruksi saja belum cukup: pelaksanaan perlu segera menyusul, dengan desain yang sesuai kondisi tebing atau aliran di sekitar lokasi. Tanpa penanganan teknis yang tepat, perbaikan permukaan berisiko menjadi siklus tambal-sulam setiap kali hujan deras datang.
Cuaca menjadi pemicu, bukan alasan menunda
Pramono mengaitkan pergerakan tanah dengan cuaca ekstrem setelah kemarau panjang. Tanah yang mengering dan retak menjadi rentan ketika diguyur hujan berintensitas tinggi. Hujan deras beberapa hari terakhir juga bertepatan dengan Operasi Modifikasi Cuaca yang digelar Pemprov DKI pada 9–11 November 2026, setelah Jakarta mengalami kekeringan lebih dari sepekan.
Kaitan cuaca itu penting untuk perencanaan, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan pencegahan longsor. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan turap mempertimbangkan limpasan air dan kondisi tanah, sekaligus memantau titik rawan di sekitarnya. Pramono telah meminta Wali Kota Jakarta Selatan mengevaluasi kawasan tersebut agar longsor serupa tidak mengancam permukiman warga.
Keberhasilan diukur dari keamanan akses
Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan sekadar dimulainya proyek, melainkan jalan yang lebih aman dan risiko longsor berulang yang menurun. Pemerintah mengharapkan pembangunan turap segera direalisasikan agar akses di Jalan Langgar II lebih terlindungi. Kejelasan tindak lanjut juga penting: warga perlu mengetahui kapan pekerjaan dimulai dan bagaimana akses akan dijaga selama konstruksi.
Kasus Pejaten Timur memperlihatkan bahwa kerusakan berulang tidak layak dijawab dengan perbaikan biasa. Turap permanen adalah arah yang lebih tepat, tetapi hasilnya bergantung pada mutu pelaksanaan dan pemeriksaan titik rawan lain. Kesimpulannya, instruksi ini baru menjadi pencegahan yang nyata ketika struktur penahan dibangun dengan cepat, sesuai kondisi lapangan, dan disertai pemantauan.
