Adendum Tiga Proyek Strategis: Apa Taruhannya bagi Kalimantan Selatan?
Adendum Nota Kesepakatan Bersama tiga proyek strategis Kalimantan Selatan adalah kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut, perbaikan koridor Banjarbaru–Mentewe, serta jalan koridor lintas tengah Pulau Laut, yang secara terpadu ditujukan untuk menguatkan konektivitas, menekan biaya logistik, dan membuka kantong-kantong ekonomi baru di kawasan pesisir dan hinterland Kotabaru serta sekitarnya. Penandatanganan adendum oleh Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli dilakukan di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan pada awal September sebagai langkah sadar untuk menggeser proyek dari fase dokumen ke fase operasional lapangan. Ini bukan sekadar seremoni; ini adalah pengakuan formal bahwa tanpa percepatan infrastruktur Kotabaru, kawasan ini akan terus berada di pinggir arus utama pertumbuhan. Dengan memasukkan jembatan pulau laut, koridor banjarbaru mentewe, dan jalan lintas tengah dalam satu paket kesepakatan, pemerintah mengirim sinyal bahwa konektivitas darat menjadi tulang punggung proyek strategis kalimantan, bukan lagi pelengkap.
Jembatan Pulau Laut 68 Persen: Mengubah Pola Akses dan Harga Waktu
Jembatan penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut yang progres fisiknya sudah mencapai 68,2 persen dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun menunjukkan bahwa proyek ini sudah keluar dari fase mimpi panjang menjadi kenyataan yang tampak di atas air. Begitu jembatan pulau laut selesai, pola akses masyarakat Kotabaru terhadap layanan dasar, pasar, dan logistik akan berubah drastis: dari bergantung pada penyeberangan ke arus kendaraan yang mengalir sepanjang hari. Pernyataan Bupati bahwa jembatan ini akan memudahkan distribusi kebutuhan pokok dan sembako bukan retorika, melainkan cerminan realitas bahwa biaya waktu dan risiko penyeberangan selama ini menambah beban rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Direncanakan rampung pada 2028, termasuk pelebaran jalan yang menghubungkan akses pendekat dengan jalan nasional, jembatan ini berpotensi mengurangi isolasi ekonomi Kotabaru dan mendorong relokasi gudang, sentra dagang, dan industri pengolahan ke kawasan yang selama ini tersisih.
Koridor Banjarbaru–Mentewe dan Lintas Tengah Pulau Laut: Mengikat Pesisir dengan Hinterland
Sering kali perbincangan publik terfokus pada ikon fisik seperti jembatan, padahal perbaikan alinyemen koridor Banjarbaru–Mentewe dan pembangunan jalan koridor lintas tengah Pulau Laut adalah komponen krusial yang mengikat keseluruhan ekosistem konektivitas. Koridor banjarbaru mentewe yang lebih lurus, aman, dan efisien akan memangkas jarak tempuh dari pusat layanan dan pemerintahan ke kawasan tambang, perkebunan, dan pesisir, sehingga arus barang dan orang tidak lagi tersandera oleh tikungan berbahaya dan ruas lambat. Koridor lintas tengah Pulau Laut sepanjang 75 km dengan total anggaran sekitar Rp2 triliun dibangun dengan skema berbagi antara APBN dan APBD: 42 km dari APBN senilai Rp1,2 triliun, 33 km dari APBD dengan Rp868 miliar. Saat ini, 6,4 km lingkup APBN dan 12 km lingkup APBD sudah dikerjakan, namun masih tersisa 35,6 km dan 21 km yang membutuhkan pembiayaan sekitar Rp1,8 triliun. Tanpa penyelesaian ruas ini, jembatan megah sekalipun akan berakhir sebagai leher botol yang memindahkan kemacetan, bukan mengalirkan pertumbuhan.
Kolaborasi Anggaran dan Tanggung Jawab Daerah: Peluang atau Beban Baru?
Adendum kesepakatan membagi tugas dan tanggung jawab secara tegas: Direktorat Jenderal Bina Marga menangani bentang utama jembatan dan sebagian jembatan pendekat, sementara akses pendekat di sisi Batulicin diserahkan kepada Pemkab Tanah Bumbu dan sisi Kotabaru kepada Pemkab Kotabaru. Skema ini di atas kertas tampak ideal karena mendorong sense of ownership daerah terhadap infrastruktur kotabaru dan sekitarnya. Namun, pembagian tersebut juga mengandung risiko: jika salah satu pihak tersendat anggaran atau kemauan politik, rantai konektivitas bisa terputus di tengah. Untuk koridor lintas tengah Pulau Laut, kombinasi APBN–APBD menunjukkan bahwa pusat tidak ingin menanggung seluruh beban, sambil memaksa daerah serius mengalokasikan sumber daya. Di sini, adendum menjadi ujian kedewasaan fiskal dan koordinasi pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ketika Dirjen Bina Marga menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi diukur dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi, dan memberi manfaat, ia sekaligus mengingatkan bahwa dokumen kesepakatan tanpa disiplin eksekusi hanya menambah tumpukan arsip.
Dari Dokumen ke Dampak: Mengawal Manfaat Ekonomi bagi Warga
Inti persoalan bukan pada seberapa besar anggaran atau seberapa panjang ruas jalan, melainkan seberapa nyata dampak adendum proyek strategis kalimantan ini terhadap kehidupan warga biasa. Jembatan pulau laut dan koridor banjarbaru mentewe yang tersambung baik harus terlihat dalam turunnya ongkos angkut sembako, akses yang lebih cepat ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta lahirnya usaha baru di sepanjang jalur lintas tengah Pulau Laut. Jika ketiga proyek dijalankan konsisten hingga 2028 sesuai rencana, kawasan Kotabaru berpeluang bergeser dari sekadar daerah penghasil sumber daya mentah menjadi simpul ekonomi yang terhubung dengan jaringan jalan nasional. Namun, publik tidak boleh puas hanya dengan angka progres 68,2 persen atau total panjang 75 km; pengawasan terhadap kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan harus mengiringi setiap tahap pembangunan. Kesimpulannya, adendum hari ini baru membuka pintu—dampak sosial-ekonomi yang menjadikan infrastruktur itu layak disebut strategis masih bergantung pada keberanian pemerintah dan masyarakat untuk mengawal eksekusinya sampai selesai.
